Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya meluncurkan wifi publik gratis pada 50 titik pada tahap pertama di wilayah Kota Hujan dengan tujuan mempermudah siswa mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi Covid-19.
Program ini diluncurkan untuk memudahkan dan mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat wabah Covid-19. Ke depan rencananya akan dipasang wifi Publik ini akan dipasang di 797 RW se-Kota Bogor.
Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa tantangan terbesar yang sedang dihadapi adalah menyelamatkan anak-anak dari bahaya Covid-19 lewat penerapan PJJ. “Kesehatannya, pendidikannya, keluarganya, itu harus lebih diperhatikan. Sehingga kami berkolaborasi untuk menjawab persoalan-persoalan itu,” ujar Bima Arya, Senin (21/9).
Menurut dia, ada sejumlah persoalan dalam penerapan PJJ, seperti persoalan akses wifi yang tidak merata, kemampuan untuk membeli kuota internet dan terkait dengan materi pembelajaran lewat konten-konten yang inovatif.
“Karena dukungan teman-teman dewan ini bisa terwujud. Jadi persoalan akses ini kita coba pecahkan dengan memasang 797 titik akses wifi di seluruh Kota Bogor per RW dengan data yang disinkronkan di Dinas Pendidikan, data di Bagian Pemerintahan dan data dari teman-teman dewan,” jelasnya.
Bima menyebut program tersebut dengan paket three in one (3 in 1). “Dan yang juga spesial ada kolaborasi antara Pusat Riset Pendidikan Masa Depan dan Kelas Pintar untuk menyusun pedoman dan konten pembelajarannya. Jadi, bukan hanya disiapkan koneksinya saja, tapi kontennya juga kita bantu. Mereka kolaborasi, ini ada pedomannya, silahkan bagaimana cara PJJ ini harus maksimal,” ujar Bima.
Bima Arya juga meminta aparatur wilayah untuk membantu memantau jalannya PJJ di titik-titik yang sudah disediakan jaringan wifi agar tidak terjadi kerumunan saat pelajar mengakses wifi secara bersamaan.
“Ini basisnya RW. Yang jadi PR ke depan, kita harus pastikan di titik-titik itu semuanya berjalan dengan protokol kesehatan. Anak-anak ini bisa berkumpul di satu titik dengan protokol kesehatan dan dipandu oleh orangtuanya. Jadi bukan memindahkan kerumunan, tapi aksesnya. Dinas Kominfo juga nanti akan pantau terkait dengan stabilitas koneksinya,” tandas Bima.
Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPRD, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan, dengan adanya pedoman PJJ, berarti pemerintah telah menyiapkan new normal di sektor pendidikan.
“Dalam pedoman PJJ, akan ada evaluasi capaian pembelajaran selama belajar online dan PAT yang slama ini blm pernah dibahas. Apreasi untuk Pemkot dengan adanya pedoman itu akan ada skema pembelajaran ajaran baru. Yang bisa dipertanggung jawabkan ke publik. Atas hasil evaluasi pola pembelajaran dan pencapaian tatanan pelaksanaan pendidikan siswa selama pendemi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Menurutnya, pemkot jangan fokus menyiapkan new normal di sektor pnedidikan. Tetapi juga mengevaluasi capaian pmbelajaran selama belajar online. “Tidak ada dgn adanya pedoman PJJ kita bisa tahu bagaimana peniliaan akhir tahun dan penilaian akhir semester nantinya,” katanya.
Ia berharap, pemkot nantinya bisa mempublish ke masyarakat hasil evaluasi capaian pembelajaran sebelum ada pedoman dan pasca model online learning yang dilaksanakan di seluruh tingkatan pendidikan. “Karena masyarakat, khususnya orangtua siswa perlu mengetahui, apa saja yanf sudah dilakukan dan seperti apa hasilnya? Apakah sudah merata sebarannya di seluruh jenjang sekolah di wilayah Kota Bogor dan diperbatasan setelah pemasangan wifi publik,” ungkapnya.
Menurut ASB, pemasangan wifi publik harus dikontrol agar mengetahui apakah seluruh murid memiliki perangkat untuk belajar online.
“Karena hal itu sebagai cara mengukur tingkat keberhasilan program pedomana PJJ dan wifi publik. Hal ini penting dilakukan, agar standar pencapaian hasil pmbelajaran dapat dipertanggungjawabkan. Pemkot pun, harus memastikan semua guru paham dengan metode PJJ dan memiliki kemampuan teknologi dan mampu mnyelenggarakan pembelajaran online seperti dalam pedoman PJJ,” tuturnya.
ASB pun mengingatkan, agar Pemkot lebih berhati-hati karena 1/3 jumlah penduduk kota adalah anak- anak. Atas dasar itu, evaluasi pencapaian pembelajaran di seluruh tingkatan pendidikan selama masa pendemi dan pasca harus jelas tolak ukurnya. ” Bagaimana mekanisme penilaian akhir tahun ajaran dan seperti apa penilaian akhir semester, hal itu perlu disosialisasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Dani Rahadian menuturkan, untuk akses internet telah mendapatkan penanganan atas kolaborasi pemkot Bogor bersama penyedia layanan telekomunikasi. Namun, untuk ketersediaan gadget, Disdik Kota Bogor saat ini tengah mendata jumlah siswa yang tidak memiliki gadget atau kurang mampu. Tercatat, ada 2.010 siswa SD dan 1.232 siswa SMP (jumlah: 3.242 siswa) yang tidak memiliki smartphone,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto
