Jakarta | Jurnal Inspirasi
Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak 2020 mendapat tantangan berat. KPU dituntut terlebih dulu membenahi kendala sistem teknologi informasi (TI) yang dimiliki agar tidak mudah dibobol hacker.
Dikutip dari Sindonews, Selasa (21/7), keamanan sistem siber KPU kembali mendapat sorotan setelah diretas pekan lalu. Saat itu server KPU lumpuh dan tidak bisa diakses sama sekali. Padahal, hari itu sedang digelar peluncuran “Gerakan Klik Serentak” secara nasional melalui laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id.
Program ini merupakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Serentak 2020 yang mulai dilaksanakan Rabu (15/7). Gerakan klik serentak merupakan kanal informasi daring berupa website yang bisa diakses masyarakat untuk mengecek kecocokan datanya. Namun, akibat situs tersebut lumpuh selama lebih tiga jam, klik serentak tersebut akhirnya batal dilakukan.
Kejadian ini menambah panjang kasus peretasan yang dialami lembaga penyelenggara pemilu ini. Pada Mei lalu publik Tanah Air juga dibuat heboh karena jutaan data warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 bocor dan diperjualbelikan di forum pasar gelap para peretas.
KPU diminta tidak memandang enteng kejadian peretasan ini. Pasalnya, itu akan memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pilkada atau pemilu. Bahkan, teror peretasan ini selayaknya membuat KPU selaku penyelenggara pemilu ketar-ketir.
ASS |*
