Jakarta | Jurnal Inspirasi
Dana hibah ratusan miliar untuk organisasi pendidikan milik perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) yang dikucurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapat sorotan. Mendikbud Nadiem Makarim menganggarkan hingga Rp595 miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 183 organisasi.
Hibah dana tersebut diberikan dalam program Organisasi Penggerak yang dibuat Nadiem untuk digunakan dalam pelatihan guru dan kepala sekolah. “Ketika saya telaah saya agak heran, organisasi seperti [Yayasan Bhakti] Tanato dan Sampoerna Foundation juga melamar dan memperoleh dana gajah,” ujar salah satu penggagas Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, Ahmad Rizali.
Program ini dilakukan dengan melibatkan organisasi masyarakat sebagai pihak yang membuat dan mengelola pelatihan guru. Ormas diseleksi dengan cara mengirimkan proposal rencana pelatihan yang dievaluasi Kemendikbud.
Jika lolos seleksi, maka organisasi masyarakat bakal diberi dana yang besarnya sesuai kategori. Kategori gajah diberi dana hingga Rp20 miliar, kategori macan dengan dana hingga Rp5 miliar, dan kategori kijang dengan dana hingga Rp1 miliar.
Ahmad yang juga mengikuti seleksi tersebut mengatakan keputusan Kemendikbud meloloskan kedua organisasi itu pada kategori gajah dinilai tidak elok, karena keduanya merupakan organisasi CSR. “APBN tidak pantas dihibahkan kepada organisasi yang didirikan dengan semangat membangun CSR, karena mereka akan memperoleh keringanan pajak dari dana yang disisihkan oleh perusahaan induk,” lanjutnya.
Ia menilai seharusnya Kemendikbud memberikan kesempatan tersebut pada organisasi masyarakat yang benar-benar berkecimpung di dunia pendidikan. Dari data organisasi masyarakat yang lolos evaluasi proposal, Yayasan Putera Sampoerna lolos pada kategori Macan dan Gajah. Yayasan ini milik PT HM Sampoerna Tbk.
Sedangkan Yayasan Bhakti Tanoto lolos pada kategori gajah sebanyak dua kali. Pertama untuk pelatihan guru SMP, dan kedua untuk guru SD.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Tenaga Guru dan Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam teknis seleksi peserta Organisasi Penggerak.
“Kami melibatkan lembaga independen [untuk seleksi proposal pelatihan], yaitu Smeru Research Institute. Penentuan ormas yang lolos dilakukan di mana Kemendikbud tidak intervensi,” katanya melalui konferensi video.
Ia pun menegaskan pihaknya juga sangat berhati-hati dalam menjalankan program ini karena melibatkan uang negara hingga ratusan miliar. Untuk itu, ia menekankan seleksi dilakukan secara objektif tanpa memandang asal organisasi.
“Dalam konteks implementasinya nanti juga sama. Keterlibatan Itjen dan juga organisasi yang nanti kita libatkan, seperti KPK juga penting untuk memastikan dana yang diberikan untuk peningkatan kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan numerasi adalah salah dua aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN).
ASS |*
