Tak Ada Listrik dan Internet
Jakarta | Jurnal Inspirasi
Pada usia 75 tahun Indonesia merdeka, Komisi VIII DPR dibuat kaget ternyata masih ada 11.998 madrasah yang belum memiliki jaringan listrik dan 13.793 lainnya belum memiliki jaringan internet, khususnya di daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil).
Dikutip dari Sindonews, Kamis (9/7), sekolah madrasah
atau pesantren memang masih dipandang sebelah mata. Kualitas pendidikan
dianggap rendah, padahal jumlah siswa hampir mencapai 10 juta siswa. Jumlah
gurunya juga cukup banyak, yakni 780.652 orang. Kebanyakan masih berstatus
honorer dan bergaji kecil. Mereka dinilai sebagai pengejar pahala sehingga
tidak perlu diperhatikan kebutuhan materinya.
Infrastruktur sekolah juga hanya sekadarnya. Ribuan ruang sekolah rusak. Bahkan
jauh dari kata modernisasi berbasis teknologi. Sementara Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa tujuan sekolah adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Fakta itu terkuak saat rapat kerja (Raker) Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi
dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Meski tidak secara keseluruhan dijabarkan bagaimana kondisi sekolah madrasah
atau pesantren saat ini, namun Menag mengungkap masih ada belasan ribu madrasah
yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. “Kemenag memiliki data
madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik ada 11.998 madrasah dan internet
13.793 madrasah,” kata Menag.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kaget masih ada belasan ribu madrasah yang
belum mendapatkan akses listrik dan internet di Indonesia. Menurut dia,
persoalan ini harus menjadi perhatian serius agar bisa segera teratasi.
“Ini menjadi PR kita semua, harus betul-betul kita tangani dengan baik. Saya
tadi kaget Pak, melihat data hampir 12.000 madrasah tidak punya listrik di 75
tahun kita merdeka. Ini harus kita wujudkan dalam bentuk anggaran Pak,” ujar
Yandri.
Percepatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah tentu saja sesuai
dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna di
Bogor pada 18 Juli 2018. Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk
mempercepat rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Total anggaran sebesar Rp6,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp3,8 triliun
digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp769,1 miliar untuk madrasah.
Pada era sekarang ini, sistem pendidikan berbasis digital sangat diperlukan
untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Tak hanya itu, sistem
pendidikan berbasis digital juga dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan
tingkat pendidikan di masyarakat.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, untuk pengembangan pendidikan
digital, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran sebesar
itu diharapkan sistem pendidikan berbasis digital bisa menyentuh ke seluruh
pelosok Indonesia.
“Dengan pendidikan digital bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa (7/7).
Problematika dunia pendidikan harus menjadi perhatian serius semua kalangan terutama pemerintah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai, perhatian Kemenag untuk madrasah masih belum optimal, khususnya madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 di mana banyak madrasah dan pesantren ikut terdampak. “Madrasah di Indonesia yang sebagian besar dikelola masyarakat tentu perlu perhatian dalam melakukan pembelajaran daring,” kata Ace.
Menurut dia, Kemenag harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti fasilitas internet dan alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan sehingga pendidikan di madrasah tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mendorong Komisi VIII DPR agar postur anggaran di Kemenag untuk pendidikan Islam dapat diarahkan membantu madrasah swasta dan juga pesantren. “Kita akan dorong anggaran Rp2,610 triliun untuk bantuan madrasah dan pesantren,” pungkasnya.
ASS|*
