Ciawi | Jurnal Inspirasi
Pengadaan sarana prasarana (Sarpras) protokol kesehatan dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor dipertanyakan. Pasalnya, pelengkapan alat untuk mencuci tangan para pegawai dinas tersebut, kualitasnya jelek dan terkesan asal-asalan.
Ujang Ka’mun, aktivis wilayah selatan Kabupaten Bogor menilai, pengadaan sarpras untuk mencuci tangan para pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A wilayah III, sangat jelek. “Masa tutup sabunnya saja sudah tidak ada. Padahal sarpras alat pencuci tangan ini baru saja didistribusikan dinas,” ungkapnya kepada wartawan.
Selain itu, lanjutnya, dari bahan-bahan pembuatan sarpras untuk cuci tersebut, tidak sama. Karena, ada dua macam bahan untuk menutup alat cuci tangan itu, seperti tripleks dan seng. “Masa bahan penutup saja dua macam,” ujar Uka panggilan akrab Ujang Ka’mun.
Tak hanya itu, alat pengering setelah mencuci tangan yang menempel di rangka sarpras, terkesan sebagai hiasan saja. “Coba aja lihat, bagaiman mau di fungsikan, kabel untuk ke listriknya saja pendek,” jelasnya.
Uka pun mempertanyakan spek dari pengadaan sarpras cuci tangan sebagai upaya mencegah penularan Covid 19 itu, termasuk jumlah unit sarpras tersebut. “Apakah speknya seperti itu, jelek dan asal-asalan dan berapa jumlah pengadaan barangnya,” tegasnya.
Uka minta agar pengadaan sarpras cuci tangan dibawah Kepala Dinas (Kadis) R. Bibin Soebiantoro itu, kembali dikroscek ulang kelayakannya. “Jangan sampai dijadikan proyek mencari keuntungan semata,” imbuhnya.
Sementara, salah seorang pegawai UPT Jalan dan Jembatan Kelas A wilayah III yang namanya enggan disebutkan membenarkan jika alat cuci tangan itu baru datang dari dinas. “Iya baru saja datang. Kalau masalah tidak ada tutup sabun, emang dari sananya juga seperti itu,” tukasnya.
** Dede Suhendar
