Bogor | Jurnal Inspirasi
RSUD Kota Bogor telah mengeluarkan anggaran Rp6 miliar untuk menutupi kebutuhan penanganan pasien covid-19 selama pandemi covid-19. Kini, RSUD mulai kesulitan untuk membiayai pasien covid-19 yang dijamin oleh pemerintah pusat. Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, RSUD telah mengajukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan belum dapat mengganti biaya yang telah dikeluarkan RSUD Kota Bogor.
“Katanya masih dievaluasi oleh BPJS. Karena BPJS selaku assesor-nya. Tapi ini masih kita perdalam kenapa belum ACC,” ujar Dedie, Minggu (14/6).
Menurutnya, RSUD berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BULD) yang pembiayaannya tak lagi ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dengan besaran uang tersebut di tengah pandemi Covid-19, kata Dedie, RSUD akan kesulitan untuk menjalankan operasionalnya. “Kami juga memberikan dukungan-dukungan baik finansial, dukungan peralatan, dukungan pembiayaan dan pengadaan. Itu kita lakukan. Kita menyadari betul situasi ini sulit,” tegasnya.
Kendati demikian, kata Dedie, RSUD dapat mengkalim besaran biaya tersebut. Hanya saja, penggantian biaya itu masih dalan proses verifikasi oleh BPJS Kesehatan. “Saya optimis mungkin masalah teknis saja. Kan kalau ketentuannya pas saya tanya ke dirut RSUD kan sudah semua. Tetapi masih dalam assesor oleh BPJS. Tapi kita tunggu saja,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bogor Edi Darma mengatakan, pihaknya telah mengajukan Rp6 miliar. Namun, biaya yang telah lolos verifikasi dari BPJS hanya Rp4.1 miliar. “Dari Rp 4.1 miliar baru dibayar oleh Kementrian Kesehatan sebesar membayar Rp1 miliar,” ungkapnya.
Edi menambahkan, Rp1,9 masih terganjal permasalahan administratif. Hal itu lantaran tanggal masuk dan keluar pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD ada yang tak sesuai dengan laporan.
** Fredy Kristianto
