Ciawi | Jurnal Inspirasi
Kepala Desa (Kades) Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Mulyana, mengawasi langsung perbaikan pengaspalan yang dilakukan pelaksana. Hal itu dilakukan agar pihak pelaksana proyek bersumber anggaran dari pemerintah pusat tersebut, melakukan perbaikan jalan lingkungan (Jaling) yang aspalnya sudah mengelupas, tidak asal-asalan dan mengutamakan kualitas.
Kades Jambu Luwuk, Mulyana mengatakan, pihaknya sangat kecewa setelah mengetahui aspal jaling yang belum lama selesai dibangun pihak pelaksana, sudah kembali rusak. “Makanya saya minta pertanggungjawaban dari pelaksana agar diperbaiki lagi aspal yang sudah mengelupas,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, dari jumlah pengaspalan sepanjang 2000 meter yang terbagi di seluruh perkampungan di Desa Jambu Luwuk, hanya dua titik yang aspalnya sudah mulai mengelupas, yakni di RT 01 RW 05 dan RT 01 RW 06. “Alhamdulillah kedua titik jaling yang aspalnya mengelupas sudah diperbaiki lagi dengan diameter lebih tinggi,” ujar Mulyana.
Sebelumnya, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jambu Luwuk, Dadan Rohimat memanggil LPM dan Staf desa yang membidangi pembangunan. “Saya juga sudah menanyakan kepada kades selaku penanggungjawab terkait adanya aspal jaling yang sudah mengelupas tersebut,” katanya.
Dari hasil pertemuan baik dengan kades, LPM serta staf pembangunan desa, Dadan langsung melakukan counter action diantaranya, melakukan complaint ke vendor aspal agar segera melakukan perbaikan kembali jalan yang mengelupas.
Selain itu, Dadan pun meminta pihak vendor menerbitkan garansi letter untuk kualitas dan kuantitas dari aspal yang digunakan. Untuk mengetahui kondisi aspal yang mengelupas, Dadan mencoba menganalisa penyebab kerusakan aspal tersebut. Dari analisa, ada beberapa faktor yang menyebabkan aspal jaling mengelupas.
“Salah satunya aspal yang baru dibangun dan belum kering sudah terkena air hujan dari genteng rumah warga. Saya juga sedang mempelajari apakah pengiriman aspal sudah sesuai dengan requirement atau sesuai standard yang telah ditentukan,” paparnya.
Dadan menegaskan, TPK tidak akan menandatangani penyelesaian pekerjaan jika permasalahan ini belum selesai. Setelah pekerjaan pengaspalan selesai, baik TPK, LPM, pendamping desa dan pemerintah desa akan memverifikasi ulang pembangunan pengaspalan tersebut bersama-sama. “Nanti juga saya akan minta di dampingi oleh media,” tukasnya.
** Dede Suhendar
