Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah memutuskan untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi para siswa hingga 29 Mei mendatang. Hal itu dituangkan melalui Surat Edaran Walikota Bogor Nomlr 061/1334-umum, yang ditandatangani Wakil Walikota Dedie A. Rachim.
Kebijakan tersebut pun mendapat respon dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB). Menurutnya, kebijakan pemkot tersebut tidak dibarengi dengan terobosan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik).
“Seharusnya kebijakan itu dikeluarkan dengan dibarengi terobosan dari Disdik. Khususnya terkait belajar secara online,” ujar ASB kepada wartawan, Minggu (12/4).
Politisi PPP ini juga mempertanyakan Standar pembelajaran online seperti apa yang akan ditetapkan. “Selama ini, kita dengar untuk proses kegiatan belajar dan mengajar dari SD sampai SMP hanya sebatas tugas yang malah membebani orang tua,” katanya.
Ia pun mengingatkan bahwa pola pendidikan online tidak bisa disamarkan begitu saja.
“Perlu diingat, tak semua orangtua murid punya HP canggih, dan tidak semua mampu rutin membeli kuota internet. Sebab, kita sama-sama tahu kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik,” ungkap ASB.
Atas dasar itu, ASB berharap, Disdik mampu menerjemahkan kondisi saat ini, dengan membuat kebijakan dan inovasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas bagi peserta didik.
Begitupn dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah II Jawa Barat. “Kita lihat, KCD pun sama dengan Disdik. Tak ada regulasi bagi siswa khususnya bagi kelas 12 mau melanjutkan ke universitas negeri. Pola KBM apa yang diterapkan untuk mereka,” ungkapnya.
Apabila melihat situasi yang demikian, kata ASB, Disdik dan KCD harus duduk bersama untuk membuat sebuah pola KBM yang ekonomis tapi tetap memperhatikan kesehatan dan mutu pendidikan.
“Bila kita bicara tentang Indonesia kedepan, ini harus menjadi perhatian. Harus ada akselerasi dsri guru yang membuat siswa kreatif walau belajar di rumah,” ucapnya.
Fredy Kristianto
