Bogor | Jurnal Inspirasi
Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan karantina wilayah parsial untuk menekan penyebaran Covid-19, mendapat tanggapan positif dari DPRD Kota Hujan. Anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi (KBR), Jatirin mengatakan bahwa apabila Pemkot akan memberlakukan kebijakan tersebut, maka harus dipersiapkan skema tanggap pangan untuk membantu warga yang tak punya penghasilan tetap atau pekerja harian. Bentuknya, sambung dia, dapat berupa bantuan langsung tunai atau pemberian sembako.
“Buruh harian lepas ataupun ojek online (ojol) juga mesti dipikirkan keberlangsungan hidupnya. Fraksi KBR mendorong untuk dilakukan pergeseran anggaran,” ujar Jatirin kepada Jurnal Bogor, Senin (30/3).
Politisi PKB ini menegaskan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan pada pos atau kegiatan yang dianggap tak terlalu penting. “Ya kegiatan yang tak terlalu penting. Dari anggaran kunjungan kerja (kunker), ditambah Belanja Tak Terduga (BTT) atau pos anggaran di program yang tidak terlalu penting,” katanya.
Jatirin menyatakan, apabila pemerintah bersedia melakukan pergeseran anggaran, maka dana senilai Rp50 mikiar hingga Rp100 miliar dapat digunakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Tentu saja mesti ada pendataan untuk calon warga yang bakal diberi bantuan,” paparnya.
Selain itu, kata Jatirin, pemerintah harus mempersiapkan aspek keamanan dan menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar instruksi pemerintah. “Jangan sampai karantina wilayah parsial ini jadi bumerang bagi pemerintah. Makanya mesti disiapkan stimulus bagi warga yang kurang mampu serta sanksi untuk mereka yang melanggar aturan karantina,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan bahwa kebijalam lockdown adalah langkah tepat untuk menghentikan penyebaran Covid-19, tentunya dengan bersinergi bersama Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. “Hanya mesti dipastikan tentang ketahanan pangan bagi warga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Karena dampak akan lebih terasa,” ucapnya.
Atas dasar itu, sebaiknya pemerintah mulai menyiapkan bagaimana pola vantuan yang akan diberikan bagi MBR. “Pendataan oleh kelurahan mesti dilakukan sejak saat ini. Jangan mengandalkan data yang ada. Sebab, data yang ada saat ini berbeda, antara BPS dan pemkot,” ucapnya.
Kemudian, sanksi bagi mereka yang nekat keluar rumah juga mesti dibuat. Jangan sampai nantinya membuat permasalahan baru. “Kalau ada karantina wilayah jaring pengaman sosial mesti disiapkan tentunya memperhatikan,” tandasnya.
Fredy Kristianto
