Pamijahan | Jurnal Inspirasi
Penyerapan anggaran di Kabupaten tahun anggaran 2019 sekitar 7,2 triliun dengan tujuan meningkatkan semua lini kehidupan di masyarakat baik ekonomi, infrastuktur, fasilitas publik, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan menurunkan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Namun tampaknya anggaran yang besar tidak dimanfaatkan dengan baik. Pasalnya, serapan anggaran tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
Hal itu pun mendapatkan kecamatan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Demokrat Ruhiyat Sujana. Ia mengatakan banyak pekerjaan yang tidak beres dan ditambah sisa Lebih Penggunaan Anggaran ( SILPA) sudah jatuh ketimpa tangga lagi.
Ia menambahkan penyebab terjadinya SILPA dari tahun ke tahun karena perencanaan yang buruk, ditambah penyerapan anggaran yang rendah. Selain itu, program yang direncanakan kurang inovatif karena motivasi ASN untuk melayani masyarakat masih rendah,” tegas Ruhiyat yang juga disampaikan mantan aktivis menanggapi meningkatnya dana SILPA di APBD tahun 2019 saat berbincang dengan Jurnal Bogor, kemarin.
Ia mengatakan, perencanaan buruk menyebabkan pekerjaan fisik yang seharusnya mulai dilaksanakan sejak Februari, namun molor sampai Juni atau Juli. Alasannya belum ada petunjuk teknis. Padahal, dilain sisi, dana belanja pegawai terserap dengan baik, bahkan sudah berjalan di semeseter pertama mencapai 50 persen.
“Kalau orang terpanggil untuk melayani, pasti belajar dari tahun sebelumnya, sehingga persiapan juknis, bukan menjadi alasan untuk terlambat merealisasikan program sesuai waktu yang ada. Bagaimana kalau baru mulai kerja Juni-Juli, baru jumlah item banyak? Apakah efektif? Tentunya tidak,” katanya.
Ia menilai selain perencanaan yang buruk juga yang membuat bengkaknya dana SILPA juga buntut dari motivasi ASN dalam melayani yang rendah. “Kalau orang terpanggil melayani dengan hati pasti akan berjalan baik dan memuaskan. Tapi, bila tidak maka pastinnya dianggap beban sehingga pekerjaan tidak tuntas dan berakibat pada anggaran tidak terserap,” ujarnya.
Menurutnya, dana untuk belanja pegawai biasanya terserap dengan baik. Kalau untuk jalan dinas, ASN ditiap OPD lebih kreatif dan berinovasi, tapi untuk masyarakat tunggu dulu. “Karena Itu yang selama ini terjadi. Ini harus menjadi bahan evaluasi kepala daerah, jangan biarkan terus berlanjut,” katanya.
Ia berharap agar kepala daerah harus menilai dan mengevaluasi OPD di tiap tahun agar diingatkan bila Silpa masih tinggi. Sebaliknya yang berkinerja bagus diberi apresiasi. “Harusnya, OPD dievaluasi tiap tahun terkait realisasi anggaran. Yang kedapatan rendah diberikan peringatan agar berbenah, jika meningkat dari tahun-ketahun, maka harus ada sanksi.”
“Karena dengan meningkatnya SILPA masyarakat dikorbankan karena masih banyak program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat seperti masih banyaknya sekolah rusak, jalan rusak dan lain-lain. Ini kan keblinger namanya, SILPA tinggi tapi kepentingan masyarakat terabaikan,” pungkasnya.
Cepi Kurniawan
