Bandung | Jurnal Inspirasi
Berpedoman tergadap kesetaraan gender, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membuka gerbang kaum hawa untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen semua tingkatan yang saat ini keterwakilan kaum hawa di DPRD provinsi sudah 20 persen sedangkan kabupaten atau kota 19 persen.
“Perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan sebagai tiang negara,” ujar Kang Uu kepada Wartawan saat membuka Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen melalui Affirmative Action di Hotel Harris, Kota Bandung, Rabu (11/3).
Mantan Bupati Tasikmalaya ini menambahkan, workshop ini adalah bentuk dorongan bagi kaum perempuan untuk lebih berani berkiprah di dunia politik.
“Tidak dipungkiri sepak terjang perempuan di dunia politik masih banyak hambatan mulai dari psikologi keluarga hingga dukungan partai. Kalau masuk pada wilayah politik harus siap bersaing, siap bertanding dan siap berlari dengan internal dan eksternal partai,” katanya.
Pria yang diberi julukan Panglima Santri di Jabar ini mengapresiasi atas semakin banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik dan tidak sedikit pula duduk di parlemen.
“Tapi yang dikhawatirkan oleh kami, masih ada perempuan yang belum siap berkorban perasaan demi sebuah perjuangan. Artinya, butuh pengorbanan yang luar biasa, jika perempuan mengabdikan dirinya untuk masyarakat,” terangnya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Jabar telah cukup banyak melibatkan perempuan dalam segi pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
“Kami ada program pemberdayaan perempuan Salah satunya adalah Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita- Cita) yang telah lama berjalan. Dalam Sekoper Cinta, perempuan diberikan pendidikan sesuai keilmuan dan keyakinan masing-masing. Yang keduanya kehadiran Dekranasda dan PKK. Berapa juta, berapa miliar uang yang digelontorkan untuk PKK dari provinsi dan kabupaten kota. Dan juga dalam bidang ekonomi diberikan Kredit Mesra, salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap ekonomi perempuan,” jelasnya.
Meski begitu, lanjut Kang Uu, dirinta tetap mengingatkan kaum perempuan yang sudah berkiprah di parelemen agar tidak lupa tugas utamanya adalah mengurus rumah tangga.
“Ketaatan terhadap suami itu hukumnya wajib. Tolong jangan ada pergeseran nilai dalam kepribadiannya. Jangan sampai mengutamakan jabatan tapi mengabaikan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Dwi Septiawati Jafar berharap pada 2024 keterwakilan perempuan di parlemen bisa mencapai 30 persen.
“Workshop ini dapat membantu memberi pemahaman bahwa perempuan pun mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan baik didaerah maupun pusat,” kata Dwi.
Workshop dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspa Yoga, Deputi Bidang Kesehatan Gender Kementerian PPPA RI Agustina Erni, Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Poppy Sophia Bakur, DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Jawa Barat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua DPD KPPI seluruh Indonesia dan 27 ketua DPC kabupaten maupun kota di Jabar.
Noverando H
