Bogor | Jurnal Bogor

BPJS Kesehatan sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN_KIS) menjadi asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia.

Fasilitas kesehatan bisa digunakan seumur hidup bagi peserta yang terdaftar sebagai aggota BPJS Kesehatan.

Namun tidak semua layanan dan penyakit bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Sedikitnya ada 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Salah satunya, pasien dengan diagnosa kekerasan.

Kepala Urusan Customer Servis RSUD Kota Bogor, Rusli Setiadi mengungkapkan bila pada Sabtu (1/4), RSUD kedatangan pasien dengan diagnosa kekerasan.

Pasien atas nama Agung Firdaus (28) datang ke UGD RSUD Kota Bogor pada pukul 23.55 WIB, dengan kondisi terluka. Menurut keterangan keluarga, luka tersebut didapati dari perkelahian.

“Kami tidak tahu pasti dimana terjadi perkelahiannya. Pasien merupakan warga Kampung Cilangkap RT 8/8, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng,” sebut pria yang akrab disapa Uci ini.

Karena kondisi pasien cukup darurat, perawat pun langsung melakukan tindakan medis untuk menghentikan pendarahannya dan ditindaklanjuti untuk dilakukan rawat inap di ruangan Lawang Gintung.

Keluarga pun menyetujui hal itu. Selanjutnya, pihak RSUD pun menginformasikan kepada keluarga, jika pasien dengan diagnosa kekerasan tidak bisa dicover BPJS, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kondisi tersebut membuat keluarga merasa keberatan, dan meminta solusi pada pihak Rumah Sakit (RS) agar anggota keluarganya tidak masuk sebagai pasien umum.

Kemudian, lanjut Uci, RSUD Kota Bogor berupaya menempuh jalur lain, dengan mengupayakan agar pasien atas nama Agung bisa dicover melalui Jamkesda Kabupaten Bogor. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar dicover Jamkesdakab, yakni adanya Laporan Polisi (LP). Pihak keluarga pun diminta untuk membuatnya.

Sayangnya, hingga Rabu (12/4), keluarga pasien tidak kunjung membuat LP. Sehingga pihak RS memutuskan pasien dimasukan ke jalur umum.

“Kami masih mengupayakan dengan mengupload ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meski tanpa LP agar bisa dicover Jamkesdakab. Namun ditolak karena tidak memenuhi syarat. Dan akhirnya, pasien atas nama Agung itu harus masuk lewat jalur umum,” terangnya.

Lebih lanjut, Uci pun mengatakan, kondisi tersebut menjadi polemik antara RSUD Kota Bogor dan keluarga pasien. Karena keluarga pasien ingin dibebas biayakan selama dirawat di RSUD.

“Sementara keputusan manajemen tidak menginginkan hal itu,” sebutnya.

Karena pasien masuk lewat jalur umum, sebut Uci, tentu harus ada biaya yang dikeluarkan. Jumlahnya mencapai Rp. 5 juta. Namun karena pasien meminta keringan, pihak RS pun memberikan keringan berupa penjaminan BPKB dan pembayaran pengobatan bisa dilunasi dengan dicicil.

“Kami pun memberikan keringan berupa penjaminan BPKB. Dan biaya tersebut bisa dicicil Rp.500 ribu per bulannya sampai lunas tanpa ada bunga atau biaya tambahan,” sebutnya.

Uci pun menegaskan bila RSUD Kota Bogor telah bertindak sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam UU itu disebutkan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Polemik yang dialami RSUD Kota Bogor rupanya sampai ke telinga Ketua Umum Gerakan Masyarakat Kota Bogor, R. Ridho. Menurutnya, RSUD sebagai penyedia fasilitas layanan kesehatan telah bertindak sesuai dengan prosedur.

“Pasien datang, lalu ditangani dan dirawat hingga sembuh. Apa salahnya?. Yang salah itu, kalau pasien datang dalam keadaan gawat dan tidak ditangani,” tegasnya.

Perkara beban biaya yang harus dibayarkan oleh pasien, lanjut Ridho, itu merupakan kewajiban pasien yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan. “Pasien seharusnya paham akan hak dan kewajibannya,” sebutnya.

Ridho juga melanjutkan, terkait jaminan BPKB yang diminta RS kepada pasien hanya sebagai jaminan bahwa pasien akan bertanggung jawab.

Mengingat RSUD Kota Bogor sebagai RS pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaporkan pengeluaran, pendapatan dan piutangnya kepada BPK dan Inspektorat. Tentu, jika kedua lembaga itu menanyakan, RSUD melampirkan bukti-bukti piutang tersebut, seperti BPKB yang dijaminkan.

Piutang tersebut, nantinya masuk dalam kategori piutang negara/daerah. Yang dalam masa tertentu akan menjadi tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Jika RSUD tidak memiliki bukti piutang tersebut justru ini akan menjadi masalah bagi RS. Sudah sering RSUD Kota Bogor menggratiskan pasien dhuafa. Pasien yang digratiskan tentu ada persyaratannya. Kalau sebentar-sebentar pasien minta digratiskan bisa bangkrut,” sebutnya.

Ridho juga mengajak kepada BPJS dan stakeholders terkait untuk turut serta mensosialisasikan mengenai ragam penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Mengingat, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi.

“Sosialisasi bisa dilakukan dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau branding di lift yang ada di RS,” pungkasnya.n Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti membagikan seribu toples kurma kepada masyarakat pada beberapa titik di Kecamatan Bogor Utara, Minggu (9/4).

Menurut dia, pembagian takjil berupa kurma tersebut merupakan salah satu program PKS Menyapa, sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan warga.

“Ramadhan kan bulan baik, sehingga menjadi momen yang tepat menyapa masyarakat. Salah satunya dengan menebar takjil,” ujar Endah kepada wartawan.

Selain itu, program ini merupakan salah satu upaya PKS untuk mengenalkan logo baru dan nomor urut partai. “Ya, kami berharap masyarakat akan lebih mengenal PKS dengan logo dan nomor urut baru, yakni delapan,” kata Endah.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini masyarakat lebih merasakan kehadiran PKS yang merupakan salah satu partai politik Islam di tengah Ramadhan.

“Walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan akan menjadi bukti bahwa PKS terus bersama rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Endah, sejauh ini pihaknya telah membagikan kurma kepada warga di enam kelurahan, yakni Cibuluh, Kedunghalang, Bantarjati, Ciluar, Tegal Gundul, dan Tanah Baru. “Insya Allah pekan ini pembagian kurma akan kembali dilaksanakan,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Sejumlah kader Partai Demokrat pada beberapa wilayah di Jawa Barat dikabarkan berpindah partai, tak terkecuali di Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang beredar eks Ketua DPC Partai Demokrat, yang juga Anggota DPRD Kota Bogor, R Dodi Setiawan berpindah haluan ke Nasdem.

Menanggapi hal itu, Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Bogor, H Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemanggilan terhadap Dodi untuk meminta klarifikasi langsung terkait pindahnya ia ke partai besutan Surya Paloh itu.

“Kami akan panggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi, apakah benar atau tidaknya,” ujar Mulyadi kepada wartawan, Minggu (9/4).

Mulyadi mengatakan bahwa apabila memang benar Dodi pindah ke Nasdem, maka DPC Partai Demokrat akan menggelar rapat pleno untuk mem-PAW Dodi dari kursi anggota DPRD Fraksi Demokrat. “Ya, kalau memang benar pindah, berarti mesti PAW. Nanti gantinya adalah Syafe’i nomor urut dua saat pileg lalu,” ucapnya.

Sementara itu, dikonfirmasi perihal tersebut Dodi Setiawan enggan berbicara banyak. “Ya, nanti saja akan ada klarifikasinya,” tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Bogor, Benninu Argoebie menegaskan bahwa pihaknya menyambut baik berlabuhnya Dodi ke partai Nasdem. Sebab, dia merupakan salah satu tokoh yang mumpuni dalam kancah politik lokal.

“Kami sangat senang bila Pak Dodi gabung ke Nasdem. Beliau adalah salah satu tokoh yang tak perlu diragukan lagi kapasitasnya,” katanya.

Benn menegaskan bahwa DPW Nasdem Jawa Barat telah memploting Dodi untuk menjadi Calon Legislatif Jawa Barat nomor urut satu dari dapil Kota Bogor. “Itu akan segera diplenokan nanti, dan langsung dibawa ke DPP juga,” tegasnya.

Terpisah seperti dilansir InewsBandungRaya.id, Pengamat Politik Elsid (Lingkar Survei dan Demokrasi) Dedi Barnadi menilai Partai Demokrat Jawa Barat harus serius memperhatikan kader-kadernya, mengingat sudah banyak kader unggulan yang hijrah ke partai lain.

Diketahui, pernyataan tersebut merujuk pada beberapa mantan Ketua DPC dan kader Partai Demokrat di wilayah Jawa Barat yang telah memutuskan pindah berbagai partai. Bahkan, informasi terbaru menyebutkan pengurus DPC Kabupaten Indramayu période 2022 – 2027 , yang dikomandoi sekretaris DPC kang Numan, juga melakukan migrasi ke PKB. Perpindahan ini tidak hanya struktur semata tetapi tim, jaringan relawan dan simpatisan banyak yang pindah.

Mereka dikenal sebagai kader-kader andal Partai Demokrat di wilayah Jabar, namun sayangnya, kini telah menjadi bagian dari kekuatan Partai lain. Bahkan di gelombang kedua, akan terjadi eksodus besar besaran dari partai Demokrat ke partai lain.

Momen ini akan ditandai dengan acara malam kesenian yang diikuti dua ribu mantan kader partai Demokrat Jawa Barat dalam acara malam kesenian “paturay pateupang deui, keur ngabangun Jabar” sebagai bentuk perpisahan baik -baik dan rasa terimakasih kepada Demokrat dari mantan kader.

Kata dia, Kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi Partai Demokrat, terutama dalam hal merawat dan memperkuat kader-kader yang telah berjuang bersama dengan partai tersebut.

Menurut Dedi, Partai Demokrat harus lebih intensif dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kader-kadernya, serta memberikan ruang bagi para kader lama yang sudah berjuang dan membesarkan partai, sehingga mereka tidak mudah tergoda untuk bergabung dengan partai politik lain.

Alasan para mantan Ketua DPC Partai Demokrat bergabung dengan partai lain, kata dia, bisa dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk di antaranya perbedaan pandangan atau kesempatan politik yang lebih baik, Partai politik yang memiliki prinsip dan nilai yang jelas akan lebih mudah memperkuat kader-kadernya dan meraih dukungan masyarakat dan partai Demokrat akan sibuk mem-PAW anggota DPRD provinsi, kota dan kabupaten.* Fredy Kristianto