28 C
Bogor
Friday, April 10, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 457

Dewan Heran Disdik Bangun Toilet Seharga Rumah Subsidi

0

jurnalinspirasi.co.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, H Zaenal Abidin angkat bicara mengenai polemik pembangunan toilet seharga rumah subsidi di SMPN 9 dan SMPN 17.

“Sekarang kan Kota Bogor masih kekurangan sekolah dan ruang kelas. Kenapa justru Dinas Pendidikan (Disdik) membangun toilet seharga rumah subsidi,” ujar H Zaenal kepada wartawan, Rabu (4/10).

Menurut dia, dengan nilai pagu anggaran masing-masing Rp200 juta. Seharusnya, Disdik membangun ruang kelas baru lengkap dengan meubelair.

“Memang toilet itu penting. Tetapi jangan sampai anggarannya terlalu besar,” katanya.

H Zaenal menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek toilet tersebut. Selain itu, Komisi III akan memanggil Disdik untuk meminta klarifikasi mengenai hal tersebut.

“Komisi 3 mendapat aduan dari masyarakat soal adanya proyek toilet bernilai fantastis,” ungkapnya.

Diketahui, proyek pembangunan toilet SMPN 17 dikerjakan oleh CV Citra Megah Konstruksi, sementara toilet SMPN 9 dikerjakan CV Makmur Sejahtera senilai Rp199.960.944.* Fredy Kristianto

Pekerjaan SAMISADE Tahap 1 Rampung, H. Holil Berharap Bankeu SAMISADE Terus Berlanjut

0

Jonggol | Jurnal Bogor
Pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, menuntaskan pembangunan jalan desa melalui anggaran tahap satu yang bersumber dari dana Satu Miliar Satu Desa (SAMISADE). Dana SAMISADE tahap 1 digelontorkan untuk pembangunan 2 lokasi, yakni di Kp Nyalindung RT 003 RW 005 dengan jenis pekerjaan pengaspalan bervolume 300 m x 3 m x 0,3 m dan drainase dengan volume 353 m x 0,30 m x 0,40 m sebesar Rp456.530.000.

“ Sedangkan di titik yang kedua yakni untuk Kp Ceger RT 02/06 dengan pengerjaan pengaspalan dengan volume 255 m x 2,5 mx 0,3 m dan untuk betonisasi jalan dengan volume 183 m x 2,5 m x 0,15 m dengan memakan anggaran sebesar Rp226.900.000,” ungkap Kepala Desa Sukamaju, H. Holil, Rabu (4/10/23).

Sedangkan untuk titik yang ke-3, sambung H.Holil, masih di Kp Ceger RT 05/06 yakni pengerjaan pengaspalan jalan dengan volume 610 m x 2,5 m x 0,03 m dan untuk pengerjaan TPT dengan volume 38 m x 1,5 m sebesar Rp316.570.000.

“ Itu adalah volume total untuk tahap 1 dan tahap 2. Namun, untuk pekerjaan yang saat ini sudah berjalan baru tahap 1. Saya berharap, semua pembangunan jalan yang sudah dikerjakan oleh Pemdes dengan anggaran SAMISADE ini bisa dirawat oleh warga kedepannya, hingga untuk anggaran selanjutnya tidak lagi terfokus kepada persoalan jalan saja,” cetus H. Holil kepada Jurnal Bogor.

H. Holil menyebut, kelanjutan untuk anggaran SAMISADE sendiri dirinya tidak mengetahui, apakah akan berlanjut sampai tahun 2024 dan seterusnya. Atau hanya sampai tahun 2023 ini, walaupun desa masih diminta untuk mengajukan SAMISADE oleh Pemkab untuk anggaran tahun 2024.

“ Saya pribadi berharap Bankeu Pemkab ini masih terus digelontorkan ke setiap desa, karena memang bisa mempercepat pembangunan,”tandasnya.

Sementara Sekretaris Desa Sukamaju Rohim berharap bantuan keuangan terus mengalir ke desa siapapun yang akan memimpin Kabupaten Bogor kedepannya. Mengingat, jika hanya mengandalkan anggaran bantuan dari pusat, pembangunan hanya bisa dilaksanakan sedikit.

“ Dan untuk saat ini yang sedang trending topik ialah pernyataan dari Bupati Iwan Setiawan soal BPJS Ketenagakerjaan untuk RT. Kami masih belum ada sosialisasi, itu mau dianggarkan dari mana, apa dari desa atau Pemkab yang akan menganggarkannya,” tanya dia.

Lebih lanjut Rohim mengatakan, jika dari desa, anggaran dari mana yang harus diambil alih sedangkan Bupati sudah mencetuskan RT harus didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 ini.

“Jika dipaksakan masuk kedalam anggaran perubahan pun sudah tidak bisa, karena anggaran perubahan sudah dibuat,” tuturnya.

Rohim berharap, ada sosialisasi khusus yang dilakukan Pemkab terkait pernyataan Bupati Iwan Setiawan tersebut, jangan sampai desa yang selalu menjadi pertanyaan oleh RT.

“ Sedangkan kami sendiri masih bingung harus ngambil anggaran dari mana,” pungkasnya.

** Nay Nuráin

Pakansari Tuan Rumah Kejurnas Atletik Antar PPLP 2023

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Lintasan Atletik Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai tuan rumah Kejurnas Atletik antar PPLP, PPLPD dan SKO Atletik 2023.

Kejurnas Atletik antar PPLP, PPLPD dan SKO Atletik 2023 itu akan digelar pada tanggal 23 sampai 28 Oktober 2023.

Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan AP mengatakan, Pemkab Bogor melalui Dispora sangat siap mensukseskan event Kejurnas Atletik antar PPLP, PPLPD dan SKO Atletik 2023.

” Lintasan Atletik dan Lapangan untuk nomor teknik sudah dilakukan pengecekan oleh Kemenpora dan Dispora Jabar belum lama ini. Semuanya sangat layak dan kami sangat senang Kejurnas Atletik yang jadi program Kemenpora bisa digelar di Pakansari,” tegas Asnan AP, Rabu, 4 Oktober 2023

Kasubag TU UPT Sapras Dispora Kabupaten Bogor, Yadi Supriadi mengatakan pada prinsipnya UPT Sarpras siap all out mensukseskan event Kejurnas Atletik antar PPLP, PPLPD dan SKO Atletik 2023.

Yadi juga mengatakan, kondisi lapangan atau lintasan Atletik yang akan digunakan Kejurnas sudah sangat layak.

Lebih lanjut, kata Yadi, Kejurnas Atletik PPLP, PPLPD dan SKO Atletik 2023 ini akan menggelar 19 nomor yang dipertandingkan untuk putra dan putri seperti lari 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 4 × 100 meter estafet, 4 x 400 meter estafet, 5000 meter jalan cepat, 110 meter gawang, 400 meter gawang, lompat jauh, lompat jangkit, lompat tinggi, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, 2000 meter Steeplechase dan Lontar Martil.

** asep syahmid

Boling Terakhir ke Sukajaya, Iwan Minta Maaf ke Warga yang jadi Korban Bencana Alam

0

Sukajaya | Kabupaten Bogor

Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta maaf kepada masyarakat korban bencana alam tahun 2020 di Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Iwan yang didampingi istrinya dalam kunjungan kerja Boling ke Kecamatan Sukajaya tersebut mengaku ini adalah kunjungan yang terakhir.

Pasalnya, jabatan Iwan akan berakhir pada Desember mendatang. Dirinya meminta agar pembangunan yang sudah direncanakan untuk dilanjutkan.

“Banyak yang harus dilanjutkan, mohon maaf saya akan berhenti jadi bupati tanggal 30 Desember 2023. Jadi mohon maaf beberapa pembangunan pembangunan yang belum bisa dilaksanakan,” kata Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam sambutan Boling di halaman Kantor Kecamatan Sukajaya, Rabu (4/10/2023).

“Khusus warga Sukajaya kami yang terakhir datang ke sini. Mohon pamit jadi Bupati, doakan saya husnul khatimah,” tambah Iwan.

Selian itu, Boling Bupati juga menghibur warga korban bencana Sukajaya dengan dangdutan dan membagikan hadiah, dilanjut pada malam hari digelar wayang golek.

Dia menjelaskan, selama lima tahun memimpin Bogor adalah kebanggaan.

“Selama jadi bupati, ini kebanggaan buat saya dan doa orang tua saya, semoga panjang umur selama lima tahun husnul khatimah,” bebernya.

** Andres

KNPI Desak Usut Tuntas Kasus Pelecehan UIKA

0

jurnalinspirasi.co.id – Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen Universitas Ibn Khaldun (UIKA) terhadap mahasiswinya terus mendapat sorotan.

Wakil Ketua KNPI Bidang Perempuan Kota Bogor, Zakiyatul Fikriyah menyayangkan jika peristiwa yang sempat viral di media sosial TikTok tersebut memang benar terjadi.

Menurut dia, segala bentuk tindakan pelecehan terhadap perempuan harus mendapat perhatian dari semua pihak.

Pihaknya berharap UIKA memberlakukan sanksi tegas jika oknum tersebut terbukti melakukan tindakan pelecehan seperti yang viral belakangan ini.

“Pihak kampus juga harus memberikan perlindungan kepada korban,” ujarnya menambahkan kepada wartawan, Selasa (3/10).

Dia juga menekankan bahwa persoalan tersebut sangat penting menjadi perhatian dengan harapan agar tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari.

“Tindakan ini tentu menambah rentetan kasus pelecehan terhadap perempuan di lingkungan kampus, yang notabene-nya ini gak boleh terjadi,” tuturnya.

Lebih lanjut menurutnya, seorang dosen pembimbing selain harus bisa menjadi teladan intelektual, harus juga bisa jadi teladan moral bagi mahasiswa dan mahasiswinya.

Selain itu, lingkungan Perguruan Tinggi harus menjadi tempat yang aman bagi siapapun, terutama bagi perempuan yang rentan dijadikan objek bagi sebagian orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi, dan terduga pelaku bisa diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk korban harus segera dilakukan pendampingan untuk pemulihan secara psikis dan mental,” paparnya.

Ustazah yang juga mahasiswi S3 di UIKA ini mengapresiasi terduga korban yang telah berani bicara dan mengungkapkan hal pahit yang menderanya, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak.

“Semoga pihak berwenang dan pihak kampus memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban. KNPI Bidang Perempuan juga siap memberikan advokasi dan pendampingan,” tandasnya.* Fredy Kristianto

DPRD Pastikan Anggaran Inagurasi Bima – Dedie Rp6 M Dicoret

0

jurnalinspirasi.co.id – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto memastikan bahwa kegiatan inagurasi di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim tidak jadi dilaksanakan.

“Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meniadakan inagurasi dan kegiatan akhir masa jabatan lainnya senilai Rp6 miliar,” ujar Atang kepada wartawan, Rabu (4/10).

Sebagai gantinya, kata Atang, inagurasi diganti dengan kegiatan biasa. Kendati demikian, apabila nantinya saat penetapan APBD Perubahan 2023 setelah evaluasi gubernur, kegiatan itu ada maka DPRD bisa saja mengnolkannya.

“Jadi wali kota berpesan kepada TAPD agar tak membuat Inagurasi. Kalaupun ada ASN yang memberi penghormatan di akhir masa jabatan, itu urusan lain. Yang pasti anggaran Rp6 miliar itu tak ada,” jelas politisi PKS itu.

Sedangkan untuk kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Atang memastikan bahwa pelaksanaannya tidak akan bersumber dari APBD.

“Kalau APEKSI dari anggaran di luar APBD,” kata Atang.

Lebih lanjut, Atang menjelaskan bahwa mengenai pendapatan APBD Perubahan terdapat kenaikan dari pendapatan transfer senilai Rp120 miliar naik serta retribusi pajak sebesar Rp36 miliar.

“Kenaikan itu membuat belanja daerah naik, sehingga APBD Perubahan 2023 menjadi Rp3,89 triliun,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Menangkan Anies – Cak Imin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Gelar Konsolidasi

0

jurnalinspirasi.co.id – Sebanyak tiga partai pengusung dan satu partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) di Kota Bogor menggelar rapat konsolidasi pemenangan di Hotel Grand Asana Pangrango, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (3/10).

Koalisi perubahan untuk persatuan pemenangan Capres dan Cawapres Anies-Cak Imin ini pasang target 80 persen suara pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 nanti di Kota Bogor.

Rapat konsolidasi pemenangan itu dihadiri langsung petinggi partai pengusung dan pendukung Anies-Cak Imin (Amin), yakni Ketua DPD Nasdem Kota Bogor Benninu Argoebie, Ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto, Ketua DPC PKB Kota Bogor Dewi Fatimah dan Ketua DPD Partai Ummat Kota Bogor DR. H. Ramlanto.

“Target kami memang memastikan kemenangan mutlak dengan capaian suara 80 persen untuk pasangan Amin di Kota Bogor,” ujar Ketua DPD Nasdem Kota Bogor Benninu Argoebie.

Menurut dia, dalam kegiatan yang dihadiri pimpinan partai dari NasDem, PKS, PKB dan Partai Ummat di Kota Bogor ini mendeklarasikan tim pemenangan pasangan Amin pada Pilpres 2024 di Kota Bogor.

“Kami ingin tim ini untuk bisa bergerak lebih cepat dan lebih dulu, karena pasangan Amin adalah pasangan Capres dan Cawapres yang sudah resmi dideklarasikan, walaupun belum mendaftar,” ungkapnya.

Selain pembentukan tim pemenangan pasangan Amin, sambungnya, dalam waktu dekat akan meresmikan sekretariat bersama tim pemenangan pasangan Amin.

“Tadi juga kami sudah berdiskusi dengan ketua PkS, PKB dan Partai Ummat selepas ini akan diresmikan rumah atau markas pemenangan untuk Amin di Kota Bogor,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PKS Kota Bogor Atang Trisnanto menambahkan, tim pemenangan sudah sepakat menerjunkan saksi 100 persen di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) Kota Bogor dan ada saksi pelapis untuk menjaga kemenangan suara Amin di Kota Bogor.

“Bahwa dalam pemenuhannya nanti kami akan petakan dan sepakati mana bagian dari tanggungjawab NasDem, PKB, Partai Ummat, PKS dan juga simpul relawan,” ucap Atang.

“Kami ingin bersama-sama dengan seluruh partai koalisi dan simpul relawan pemenangan Amin dilakukan secara bersama. Dengan kebersamaan kami yakin akan menghadirkan Kemenangan 80 persen untuk Amin di Kota Bogor,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Sekda Minta Para Kades dan Lurah Gali Potensi dengan Aplikasi “Lapor Pak”

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meminta kepala desa dan lurah untuk lebih menggali potensi pendapatan daerah dengan aplikasi Laporan Potensi Retribusi dan Pajak atau “Lapor Pak”.

Hal ini diungkapkan Burhanudin saat mewakili Bupati Bogor pada acara Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di wilayah desa dan kelurahan melalui aplikasi “Lapor Pak”, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (3/10).

Hadir pada acara tersebut, Koordinator Widya Iswara BPKSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) wilayah Kabupaten Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, jajaran kepala perangkat daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bappenda, Arif Rahman, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Teuku Mulya, dan Kepala P3D wilayah Kabupaten Bogor, Yadi Cahyadi.

Sekda Burhanudin mengungkapkan, Pemkab Bogor terus berinovasi guna mengoptimalkan segala potensi sumber pendapatan untuk mendanai kebutuhan belanja daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya harap, kehadiran aplikasi “Lapor Pak” menjadi salah satu solusi untuk mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak dan retribusi daerah yang ada di desa serta kelurahan se-Kabupaten Bogor”, ungkap Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, keberadaan aplikasi “Lapor Pak” semestinya dapat memotivasi desa agar semakin optimal menggali potensi pendapatan daerah. Semakin besar potensi pendapatan maka semakin besar potensi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang akan diterima desa. Begitu juga dengan kelurahan, agar mendukung program pelaporan ini.

Meskipun kelurahan tidak secara langsung mendapatkan BHPRD, hal ini menjadi pertimbangan terkait anggaran pada kelurahan.

“Untuk itu, saya minta pemerintah desa dan kelurahan agar semangat mengenali, menggali, dan melaporkan potensi pajak dan retribusi daerah di wilayah kerja masing-masing melalui sistem aplikasi “Lapor Pak”, tandas Burhanudin.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Arif Rahman menerangkan, aplikasi “Lapor Pak” diluncurkan untuk mengoptimalkan penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor.

“Kehadiran ‘Lapor Pak’ ini menjadi solusi dalam mengoptimalkan penggalian potensi-potensi pajak di seluruh wilayah Kabupaten Bogor mengingat wilayahnya yang luas,” terang Arif.

Arif menambahkan, “Lapor Pak” ini bisa mendorong para kepala desa dan lurah aktif melaporkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya secara terus menerus. Aplikasi “Lapor Pak” dapat diakses menggunakan browser melalui komputer atau smartphone dengan akses internet.

** Semoet Nay

Capaian SDG’s Pemkab Bogor Diverifikasi Usai Masuk Finalis Lomba SDG’s Award

0

Cibinong | Jurnal Bogor
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terima Tim Penilai Verifikasi dan Validasi Lapangan I-SIM For Regencies 2023 karena berhasil masuk sebagai finalis lomba Sustainable Deveopment Goals (SDG’s) Award melalui program I-SIM for Regencies Tahun 2023. Verifikasi ini dilaksanakan oleh Surveyor Indonesia didampingi oleh APKASI yang berlangsung di ruang rapat Bupati, Selasa (3/10/23).

Mewakili Bupati Bogor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengungkapkan, sejak tahun 2016 program kegiatan di seluruh perangkat daerah Kabupaten Bogor, telah mengacu pada SDG’s dan selalu diadakan kajian/evaluasi terhadap perkembangan capaian nilai SDG’s setiap tahunnya.

Menurutnya, sejalan dengan Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen untuk memajukan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif, untuk memastikan tidak ada satu pun individu yang ditinggalkan atau terabaikan dalam pembangunan.

“Percepatan pencapaian target SDG’s tentunya merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh karena itu sinergi, kolaborasi dan partisipasi aktif semua pihak sangat diperlukan guna mencapai target SDG’s tahun 2030. Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor kami mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Tim Penilai Lapangan Program I-SIM for Regencies yang telah berkenan hadir pada hari ini, karena Kabupaten Bogor masuk sebagai finalis lomba SDG’s Award tahun 2023,” ungkapnya.

Perlu diketahui bahwa, di tahun terakhir RPJMD Kabupaten Bogor periode 2018-2023, berbagai indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang saat pandemi sempat terpuruk di angka minus 1,76%, kini meningkat menjadi 5,85%; daya beli masyarakat meningkat 3,55%. Kemudian indeks pembangunan manusia meningkat dari 70,40 poin menjadi 71,20 poin, lalu angka kemiskinan turun dari 8,13% menjadi 7,73% dan tingkat pengangguran juga turun drastis dari 14,29% menjadi 10,64%.

Lanjut Bambang, pada dasarnya kebijakan, program, kegiatan, maupun inovasi Pemkab Bogor telah sejalan dengan percepatan pencapaian SDG’s. Salah satunya program gerakan Bogor Bebas Stunting (GoBest) mendukung 11 tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

“Untuk itu, saya minta kepada kepala perangkat daerah dan para camat agar menyelesaikan program kegiatan dengan target tujuan SDG’s. Mari kita berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan demi mencapai Indonesia emas pada tahun 2045,” tegasnya.

Kemudian, Sekretariat I-SIM for Regencies diwakili oleh APKASI Mukhlis menyatakan, apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor karena telah berpartisipasi secara aktif di dalam beberapa kegiatan, hari ini kita bersama-sama menyaksikan Kabupaten Bogor telah berpartisipasi untuk kegiatan program I-SIM for Regencies 2023. “

Program I-SIM for Regencies ini merupakan program inisiasi Surveyor Indonesia bekerjasama dengan APKASI dan KPPOD serta disupervisi oleh Bappenas. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap 2 tahun sekali menuju tahun 2030.

Katanya, melalui kegiatan tersebut diharapkan kabupaten dapat mengukur atau menilai ketercapaian SDGsnya. Terlebih kami APKASI memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas melalui kegiatan advokasi, fasilitasi dan kerjasama daerah sangat untuk mendukung program I-SIM for Regencies ini.

“Kami harap hasil atau nilai yang akan keluar di hari ini akan membawa Kabupaten Bogor menjadi salah satu pemenang dengan nilai terbaik untuk mendapatkan SDG’s Award tahun ini,” imbuhnya.

** Semoet Nay

Warga Griya Bukit Jaya Tolak Pembangunan Pasar Rakyat Gunung Putri, Anggaran Rp7,1 Miliar Terancam Jadi SILPA

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Rencana pembangunaan Pasar Gunung Putri yang akan dibangun di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok R, RW 26,  Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ditolak warga perumahan tersebut.

Tender pembangunan Pasar Gunung Putri yang sudah dimenangkan oleh CV Bela Persada dengan memakan anggaran Rp7,1 Miliar terancam menjadi SILPA (Sisa Lebih Anggaran).

Hal tersebut disampaikan salah satu warga GBJ, Usman yang merasa keberatan adanya rencana pembangunan pasar di tengah-tengah perumahan.

” Rencana Pemkab ini seolah olah dipaksakan dengan cara sembunyi-sembunyi dari masyarakat, khususnya warga Griya. Karena tahap rencana pembangunannya yang kelihatan ganjil,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Selasa (3/10/23).

Seharusnya, sambung Usman, sebelum ada rencana pembangunan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga terkait dampak dan segala sesuatunya, apabila pasar itu dibangun.

” Masa iya pasar di tengah-tengah pemukiman warga, apakah tidak menggangu kesehatan warga yang ada di sekitarnya yang akan kena dampak bau dan kotor. Belum lagi dampak lain yang sering kita lihat dari pasar-pasar yang ada,” tuturnya.

Lebih lanjut Usman mengatakan, Surat Keputusan ditanda tangani Plt Bupati pada Mei 2023, sedangkan tender dilakukan dan sudah mendapatkan pemenang pada pertengahan September dan baru disosialisasi awal Oktober oleh Disperindag.

” Secara tiba-tiba pelaksana langsung mau eksekusi untuk pekerjaan, padahal pihak pelaksana sendiri belum tau wilayah yang mau dibangun. Jika Pemkab mau bangun pasar banyak lahan-lahan fasum Pemda lain yang lebih strategis, kenapa itu tidak digunakan. Malah memilih membangun pasar di tengah-tengah pemukiman warga,” tuturnya.

Menurutnya, berapa ratus warga atau KK yang akan kena dampak polusi jika pembangunan pasar di paksakan yang tidak dipikirkan oleh Pemkab. Padahal, sambung Usman, ada  desa lain yang mengajukan dan ditunjukkan lokasinya tapi malah Pemkab menolak dengan alasan tidak strategis.

” Menurut saya lebih tidak strategis lagi jika dibangun pasar tengah-tengah pemukiman warga, karena itu akan mengganggu kesehatan masyarakat. Apa warga diajarkan untuk tutup mulut dan hidung setiap menitnya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan, Mirna yang juga warga GBJ. Dirinya setuju saja dibangun pasar, tapi mungkin lebih rapi. Tapi apakah Pemda mampu menertibkan pedagang PKL yang di depan untuk dipindahkan ke area pasar yang baru jika sudah jadi nanti.

” Itu harus dipikirkan dulu, jika Pemda tidak mampu untuk memindahkan PKL. Untuk apa dibangun kalo justeru bukan mengurangi malah menambah riweh, yang ada kami warga ke urug sama Pasar,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain