23.5 C
Bogor
Tuesday, April 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 363

Banyak yang Bocor, Kantor Kecamatan Ciampea tak Layak Huni

0

Sudah Tiga Kali Ganti Camat, Kantor Kecamatan Ciampea tak Kunjung Dibangun

Ciampea l Jurnal Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor hingga kini tak kunjung membangun Kantor Kecamatan Ciampea, padahal kondisi kantor tersebut kini sudah tak layak. Bahkan terdapat bagian plafon kantor mengalami kebocoran.

Warga Ciampea, Andre sangat menyayangkan sudah tiga kali ganti camat, pembangunan Kantor Kecamatan Ciampea belum juga dibangun Pemkab.

“Kantor Kecamatan Dramaga, Cibungbulang sudah semuanya bagus dan berlantai dua. Namun kantor Kecamatan Ciampea masih bangunan lama dan kondisi atapnya kerap bocor saat hujan deras. Dulu, Kantor Kecamatan Ciampea paling bagus di wilayah Barat Kabupaten Bogor, namun sekarang paling jelek,” keluh Andre, Kamis (28/12).

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Ciampea, Bedi tak menampik dengan kondisi kantor seperti disebutkan warga. Pihak kecamatan kata dia tak berdiam diri denhan kondisi kantor yang kurang representatif.

“Sudah mengusulkan DED pembangunan kantor Kecamatan Ciampea ke DKPP Kabupaten Bogor.  Setelah  ada DED-nya baru usulkan untuk pembangunan kantor kecamatan. Kita masih menunggu DED- nya,” ujarnya.

Bedi mengungkapkan, terkait rencana kantor Kecamatan Ciampea pindah ke bekas kantor Kewardaan batal dilakukan. Salah satu alasannya, lahan tersebut sudah ditempati oleh beberapa kantor UPT. Seperti Kantor UPT DKPP,  UPT Jalan dan dan Jembatan Wilayah Ciampea dan Kantor KUA .

“Kita tetap mengusulkan kantor kecamatan di Jalan Raya Warungborong. Tidak pindah ke eks kantor Kewardaan,” jelasnya.

(arip ekon)

Buka 24 Jam, Zebua Motor Makin Eksis

0

Dramaga | Jurnal Bogor
Zebua Motor menggelar syukuran akhir tahun dengan kumpul bersama di Sawah Abah Bogor, Kamis (28/12/2023). Acara kumpulnya keluarga besar dan rekanan bengkel itu dihadiri 7 cabang dan 16 By (franchise) Zebua Motor.

Andreas Zebua

“Setiap tahun digelar kumpul bersama untuk saling mengenal satu sama lain,” kata owner Zebua Motor, Andreas Zebua.

Dengan adanya 23 bengkel di Kota dan Kabupaten Bogor, Zebua Motor diakui Andreas setahap demi setahap makin eksis. Zebua Motor yang punya ciri khas berbeda dengan bengkel lainnya yang buka 24 jam berharap tahun 2024 bisa terus melebarkan sayapnya.

“Kami membuka by atau franchise dalam sistem usaha bengkel dan toko sparepart. Upaya ini untuk melebarkan sayap Zebua Motor,” kata dia.

Zebua Motor dan By Zebua Motor yang tersebar sekarang ini telah memiliki ratusan pegawai. Diakuinya perjalanan Zebua Motor hingga By Zebua Motor ini telah mengalami jatuh bangun. Dimulai pada 2013 dan berhasil menjadi agen besar pada 3 tahun terakhir ini.

“Kami mulai buka usaha dari nol dan pencapaian ini berkat melibatkan Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti Tuhan kasih jalan,” ungkapnya.

(aseps.sayyev)

Jaga Keasrian Alam, Koramil Ciomas Tanam Pohon di Area Situ

0

Dramaga l Jurnal Bogor
Komando Rayon Militer (Koramil) 0621-13/Ciomas bersama Polsek Dramaga dan Pemerintah Desa serta pegawai dari Kecamatan Dramaga menggelar penghijauan dengan menanam pohon di sepanjang Situ Tengah, Kampung Randusari, RT 07 RW 03, Desa Sinarsari, Dramaga, Kabupaten Bogor. Penanaman pohon dilakukan sesuai program Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Kepala Desa Sinarsari Ukon mengaku berterima kasih akan adanya program penanaman pohon keras dan buah yang dilakukan Danramil Ciomas. Tak hanya penanaman  bibit pohon saja, masyarakat juga diberikan penyuluhan tentang pentingnya melakukan penghijauan lingkungan .

“Tanam pohon yang dilaksanakan Koramil Ciomas sangat penting sehingga lingkungan semakin asri dan indah sehingga untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu dengan banyak pohon bisa mengurangi risiko bencana longsor,” ujarnya, Kamis (28/12).

Kanit Pol PP Kecamatan Dramaga, Ahmad Jayadi juga memberikan apresiasi kepada Koramil  Ciomas atas adanya kegiatan penanaman pohon di area Situ.

“Kegiatan penanaman bibit pohon ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada lingkungan Kecamatan Dramaga karena manfaat penghijauan alam diharapkan setelah bibit ditanam agar dirawat, biar pohon tumbuh besar dan  masyarakat dapat merasakan manfaatnya, baik dari hasil buah dan kayunya.

“Kegiatan penanaman sejuta pohon ini menjadi langkah positif untuk keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Situ Tengah,” tukasnya.

(arip ekon)

Kantor Desa Wargajaya Megah Dibangun Dua Lantai

0

Cigudeg l Jurnal Bogor
Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor kini memiliki kantor yang megah. Konstruksi pembangunan kantor desa itu dibuat bertingkat dengan ukuran yang cukup luas itu dan telah direncanakan dari tahun sebelumnya.

Kepala Desa Wargajaya Eman Suryatman menjelaskan pembangunan  dua tingkat gedung kantor desa permanen yang berukuran PXL 11×26 meter kini masih berlangsung pengerjaannya. Dengan menggunakan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat serta anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) Kabupaten Bogor, secara berkala pengerjaan kantor desa telah berlangsung 9 bulan.

“Sudah semestinya kantor desa itu dibangun, lantaran kondisi kantor desa  lama sudah tak layak karena sudah pada lapuk. Kantor desa lama kecil, lagi pula bangunan materialnya sudah pada lapuk karena dimakan usia,” kata Kades Wargajaya Eman Suryatman kepada Jurnal Bogor, Kamis (28/12).

Setelah rampung kantor desa itu, kata Kades, fasilitas bangunan tersebut bukan hanya adanya ruangan kepala desa saja, namun terdapat  ruangan khusus, baik untuk para kepala dusun, BPD begitu juga PKK yang bisa memanfaatkan kantor desa tersebut.

Desa Wargajaya yang memiliki 49 RT,  16 RW, dan 6 dusun diharapkan dengan rampungnya bangunan kantor desa  tersebut masyarakat merasa memiliki dan memberikan kenyamanan dalam pelayanan.

Jelang tahun baru, bangunan kantor desa, untuk satu lantai  sudah bisa digunakan. Namun, direncanakan Agustus 2024 keseluruhan  bangunan kantor desa itu direncanakan rampung.

Kepala Desa Wargajaya yang akrab dipanggil Eman Bancet menjelaskan, penampakan bangunan kantor desa dengan luasnya halaman parkir, bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

(arip ekon)

Refleksi Akhir Tahun, Ini Pesan Bakri Hasan

0

Sukamakmur | Jurnal Bogor
Camat Sukamakmur Bakri Hasan menggelar rapat evaluasi kinerja tahun 2023 bersama para staf di aula kecamatan, Kamis (28/12). Bakri Hasan mengatakan, rapat evaluasi ini untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Sukamakmur yang telah terlaksana di tahun 2023, dan memastikan program di tahun 2024 bisa terlaksana dengan baik.

“Tadi dari semua kasi sudah memaparkan semua program yang telah dilaksanakan serta yang belum terlaksana,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.

Lebih lanjut Bakri sapaan akrabnya mengatakan, rapat evaluasi kinerja 2023 ini guna memastikan, bahwa semua kegiatan serta program dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Bogor terealisasi. Menurutnya, lampiran yang mencakup data juga salah satu bagian penting dalam evaluasi kinerja 2023 ini.

“Evaluasi akhir tahun ini untuk merefleksikan performa kerja pegawai. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk membuat perspektif yang jelas sebelum memulai rencana dan berbagai program selama setahun kedepan,” bebernya.

Dalam agenda rapat evaluasi 2023 di Kecamatan Sukamakmur, Bahri Hasan juga meminta kepada semua kasi agar lebih mengoptimalkan program Kabupaten Bogor seperti Pancakarsa.

“Saya meminta kepada para kasie agar senantiasa mengupgrade kemampuan serta pendidikannya agar senantiasa menjadi bekal untuk kelak nanti,” pungkasnya.

(nay nur’ain)

Longsor di Gunung Putri 3 Rumah Kena Imbas

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Bencana alam tanah longsor terjadi di Perum Villa Asri 2 Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu (27/12/2023) sekitar pukul 18.00 wib saat terjadinya hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah Kecamatan Gunung Putri.

Akibat peristiwa tersebut material longsoran pun menutupi jalan hingga ada sekitar 3 rumah mengalami imbasnya dimana halaman rumahnya kemasukan tanah longsor tersebut.

Kapolsek Gunung Putri Polres Bogor Akp Didin Komarudin, SH menjelaskan longsor terjasi setelah turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, dimana Polsek Gunung Putri mendapatkan laporan warga Perum Villa 2.

” Setelah laporan masyarakat itu kami terima langsung kita pihak Polsek bersama instansi terkait berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut dengan mengecek ke lapangan langsung,” ungkap AKP Didin kepada Jurnal Bogor.

Akibat bencana tanah longsor tersebut, sambung AKP Didin, baik dari Polsek Gunung Putri, BPBD Kabupaten Bogor dan pihak Damkar sama – sama berjibaku menangani hal tersebut agar  bisa di gunakan kembali akses jalan yang tertutup dan imbas dari 3 rumah yang halamannya kemasukan tanah longsor tersebut dibersihkan.

” Kita kerjasama untuk membersihkan material longsoran agar akses jalan kembali bisa digunakan oleh warga,”  ujar AKP Didin.

Sementara, Abdul (45) salah satu rumah terdampak menjelaskan saat longsor itu dia sedang tidak berada di rumah dan mendapatkan kabar bahwa rumahnya kena longsor.

” Saya dikabarin sama istri, rumah kena longsor. Spontan panik dan gak mikir panjang langsung saya pulang, alhamduliahnya rumah hanya kena dampak longsor aja gak terlalu parah,” jelasnya.

” Saya berharap kepada pemerintah, biar pun gak terlalu parah tapi kami bisa mendapatkan perhatian minimal untuk pergantian bagian rumah yang rusak dan barang yang juga ikut terdampak,” katanya.

(nay nur’ain)

Pekerjaan Jalan Nambo – Bantarjati Dikeluhkan Warga

0

Klapanunggal | Jurnal Bogor
Rekonstruksi jalan Nambo – Bantarjati yang dikerjakan oleh PT Numelindo Jaya Perkasa dengan PT Demensi Ronakon sebagai Konsultan Pengawas yang memakan anggaran sebesar Rp1,1 miliar dinilai lamban dan mangkrak.

Pasalnya, efek dari jalan yang ditutup tersebut, membuat arus lalu lintas terganggu dan menghambat perekonomian warga. Mengingat, rekonstruksi jalan tersebut dikerjakan dengan tidak memberikan ruang bagi pengendara untuk melintas karena ditutup total. Akibatnya para pedagang dan warga yang mempunyai kendaraan roda empat merasa dirugikan.

Mak Janah, pedagang makanan mengeluhkan perbaikan jalan yang begitu lama dan tidak memberikan ruang kepada pengguna jalan akibatnya ia tidak dapat membuka usahanya.

“Sudah 2 bulan lebih tutup jalan tidak bisa dilewati, saya bingung mau buka atau jualan juga, siapa yang mau beli, karena pembeli kebanyakan dari pengguna jalan, ini gara gara kontraktornya gak mikirin orang lain,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor dengan nada kesal, Kamis (27/12).

Hal senada disampaikan, Supriyadi (39) yang menyebut perbaikan jalan tersebut memang dibutuhkan tetapi bukan berarti dengan cara menutup jalan semuanya sehingga kendaraan tidak dapat melintas.

” Seharusnya dibetonnya separuh jalan jadi separuhnya bisa dilewati oleh kendaraan roda empat, sekarang saya harus mutar untuk mencari jalan yang tidak terkena dampak macet,” katanya.

“Patut diduga pemborongnya atau kontraktornya tidak mau rugi, sehingga menggunakan segala cara walaupun merugikan orang lain terutama pengguna jalan dan pedagang,” tambahnya.

Kalau mempet, sambung Supriyadi,  kejar waktu supaya selesai harusnya dikerjakan lebih awal bukannya mepet diakhir tahun. Ia merasa ada yang tidak beres dengan proyek rekontruksi jalan Nambo – Bantarjati tersebut.

” Selain membuat macet pekerjaanya sangat lambat karena hanya dikerjakan malam hari itupun pengerjaannya dalam satu minggu sekali,” cetusnya.

Lebih lanjut Supriyadi mengatakan, proyek swasta betonisasi siang dan malam tidak pernah ada masalah. Namun mengapa proyek pemerintah selalu saja menyusahkan warga. Apalagi jika pengecoran jalan, estimasi waktunya pasti selalu lama.

” Ditambah lagi pengecoran jalan yang selalu dikerjakan pada malam hari, seolah untuk menutupi kecurangan. Bisa dilihat kondisi saat ini, nampak jelas retak – retak di permukaan seluruh jalur jalan yang baru dibeton, segitu belum diinjak oleh kendaraan roda empat dan beban muatan,” tuturnya.

“Saya berharap pejabat berwenang kejaksaan atau polisi dapat memeriksa pekerjaan tersebut, dapat diduga pekerjaan bermasalah,” pungkasnya.

(andi/nay)

Jaktim Pilih Buni Yani Partai Ummat, Kalahkan Habiburrokhman Gerindra

0

Oleh: Wahyu Setyawan*)

jurnalinspirasi.co.id – Netizen tidak hanya kritis terhadap kecurangan dan tidak sahnya paslon nomor 2, tetapi mereka juga mulai menyaring caleg yang akan dipilih nanti. Percuma bila hanya memilih capres kalau nanti di DPR suara pendukung presiden terpilih tetap minoritas. Kebijakan si presiden bakal diblok oleh anggota legislatif sontoloyo ini yang bakal jadi oposisi.

Karenanya netizen pun mulai sepakat untuk mencari figur caleg di masing-masing wilayah yang bakal dipilih. Caleg Partai Ummat yang mengusung motto “Lawan Kezaliman Tegakkan Keadilan” jadi primadona karena sejak awal menjadi partai oposisi yang konsisten. Netizen kagum pada Partai Ummat karena baru saja berdiri langsung berani menjadi oposisi pemerintahan Jokowi yang zalim.

Partai Ummat karena hal ini sangat dibenci rezim Jokowi. Dalam verifikasi faktual parpol peserta Pemilu, hanya Partai Ummat yang tidak diloloskan. Ini beralasan karena suara Partai Ummat pasti akan mengerogoti suara PAN yang menjadi pendukung rezim Jokowi karena tersandera kasus. Lebih-lebih karena ketumnya Zulkifli Hasan terakhir ini dianggap menista agama, maka suara PAN dipastikan hancur dan tidak akan bisa masuk parlemen.

Pendukung Amin alias Anies-Muhaimin sepakat hanya akan memilih caleg dari partai koalisi dan caleg-caleg Partai Ummat di berbagai daerah menjadi primadona. Di Jakarta Timur, ada Buni Yani dari Partai Ummat yang maju jadi caleg. Netizen tentu sudah kenal dengan tokoh ini. Dialah dulu yang melawan Ahok sehingga Ahok penista agama gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Buni Yani masuk penjara, dikriminalisasi rezim Jokowi, dan sekarang berjuang lewat Partai Ummat bersama Bapak Reformasi Amien Rais.

Buni Yani bersama Amien Rais mendirikan Partai Ummat dan sekarang menjadi Wakil Ketua Umum. Tak ada yang perlu diragukan dengan Buni Yani karena rekam jejaknya melawan Jokowi dan Ahok sudah jelas dan teruji. Karenanya, netizen langsung memilih Buni Yani sebagai caleg unggulan di Jakarta Timur.

Buni Yani oleh netizen dianggap sebagai lawan dan harus bisa menggantikan dan mengalahkan Habiburrokhman Gerindra. Kebencian kepada Habiburrokhman muncul karena banyak statemennya yang sangat arogan dalam membela paslon haram Boring (Bowo-Rakabuming). Terakhir Habiburrokhman mengancam akan melaporkan KPU ke DKPP bila KPU berani menegur Gibran karena pelanggaran tata tertib debat. Hal-hal semacam inilah yang membuat netizen marah dan tidak terima. Baru jadi caleg saja sudah sombong dan jumawa, apalagi kalau nanti berkuasa.

Alhasil, sekarang Habuburrokhman jadi common enemy. Sudah arogan, dan berasal dari Gerindra pengusung paslon haram pelanggar konstitusi pula. Dalam polling yang diadakan netizen di X (Twitter) dengan pertanyaan mau pilih siapa di Jaktim, Buni Yani atau Habiburrokhman, hasilnya Buni Yani menang telak dengan skor 92,6%.

Sudah waktunya rakyat bergerak merapatkan barisan untuk memenangkan Amin dan memilih caleg dari partai koalisi. Rakyat jangan hanya bergerak di Jakarta Timur untuk memenangkan Buni Yani, akan tetapi harus juga memperhatikan daerah lain di seluruh tanah air. Sebagai simpatisan Partai Ummat karena tidak punya KTA, saya rekomendasikan khususnya umat Islam untuk memilih Partai Ummat. Jangan pilih partai sekuler liberal yang anti Islam.

*)netizen

Hutan Jawa Barat Bukan Hanya Rusak, Tapi Juga Hilang

0

Refleksi Akhir Tahun oleh Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyikapi Krisis Hutan di Jawa Barat

Bandung | Jurnal Bogor
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat bongkar situasi krisis hutan dan ketakutan kedepan dari dampak krisis hutan yang sudah mulai dirasakan di Jawa Barat.

Hal ini terungkap saat WALHI Jawa Barat bersama FK3I Jawa Barat memaparkan tentang Refleksi Akhir Tahun 2023 dan menjelang akhir Periode Kepemimpinan 2019– 2024 Bidang Kehutanan, bertempat di Sekretariat WALHI Jawa Barat, di Kota Bandung, Kamis (28/12/2023).

Dalam siaran pers yang disampaikan oleh Direktur WALHI Jawa Barat bersama Ketua FK3I Jawa Barat menyampaikan bahwa Jawa Barat mempunyai daratan hutan dengan segala Sumber Daya Alam yang melimpah gagal dikelola secara Adil Dan Lestari oleh Negara. Sehingga, Kehilangan dan Kerusakan Hutan dengan dampak akibat dari hal tersebut menimbulkan Bencana Alam yang tak pernah berhenti.

Disebutkan dalam Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menyatakan bahwa Luas Hutan Jawa Barat Tahun 2019 Sekitar 776.830,83 Ha terdiri dari Hutan Konservasi Seluas 170.140,38 Ha, Hutan Lindung Seluas 225.936,93 Ha , Hutan Produksi Tetap Seluas 198.287,96 Ha. Hutan Produksi Terbatas Seluas 182.465,57 Ha yang tentunya situasi data tersebut hanya berkaca pada peta dan kertas.

Pada kenyataannya sejak lama hutan di Jawa Barat telah Rusak dan Hilang Kerusakan dan kehilangan hutan telah terjadi.

Jika hitung-hitungan diatas kertas dengan situasi yang ada terkait hutan di Jawa Barat Tahun 2019 versi Catatan Kertas Badan Statistik adalah seluas 776.830,83 Ha. Kemudian, jika disandingkan data dari KLHK yang menyadari bahwa kerusakan hutan yang perlu diperbaiki dengan dibantu oleh masyarakat untuk kepentingan semestinya sekitar seluas 269.782 Ha (Data Target Perhutanan Sosial/KHDPK di Jawa Barat). Artinya, Hutan kita yang masih baik-baik saja sekitar seluas 495.048 ha.

Dari sisa luasan hutan tersebut kami menemukan data, dimana BUMN melakukan pengrusakan hutan seluas 608,01 Ha dan tidak jelas lahan kompensasinya, bahkan malah ada BUMN dan Perusahaan yang masih mangkir untuk mengganti Lahan kompensasi, Hutan kita tinggal tersisa seluas 494.439,99 Ha.

Luas hutan tersebut belum dikurangi oleh dampak kebakaran hutan yang belum dapat dipulihkan, maraknya wisata alam yang tidak sesuai kaidah hutan, perambahan akibat dampak turunan pembukaan hutan oleh kepentingan kapitalis, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan lingkar kota/kabupaten, kegiatan dan pembangunan apapun Atas Nama Proyek Strategis Nasional, yang jika diperkirakan karena belum dapatkan data detailnya kemungkinan ada sekitar Ribuan Ha Kawasan Hutan.

Sehingga, sisa hutan kita hanya setengah dari data yang dicatat oleh Buku Badan Statistik yaitu diperkirakan sekitar seluas 388.415,415 Ha.

“Setidaknya dari catatan kertas yang kami dapati, membuktikan salah satu kerusakan hutan yang jelas dan nyata di lapangan dan terbukti dalam sebuah dokumen. Satu Contoh Dilakukan BUMN atas nama PT.PLN (Persero) yang mempunyai wewenang merusak hutan melalui aturan IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan),” tambahnya.

Data yang diperoleh bahwa, PT PLN (Persero) dalam kurun waktu periode kepemimpinan saat ini bermasalah di 3 (tiga) IPPKH diantaranya :
1. Di Kab Sumedang Dengan Nomor Ijin : 8/1/IPPKH/PMDN/2017 seluas 52,78 Ha
2. Di Purwakarta dan Karawang Nomor : SK/503/MenLHK/Setjen/Pla.0/11/2018 seluas 44,36 Ha
3. Di Sukabumi Nomor : SK/535/Menlhk//Setjen/Pla.0/11/2018 seluas 11,34 Ha.
4. Di Bandung Barat dan Cianjur Nomor : 63/1/IPPKH/PMDN/2016 Seluas 409 Ha dan kita akan bedah poin ke 4, dimana PT.PLN (Persero) melakukan Pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kab Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Dengan Dana Pinjaman dari AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) dan melakukan pengrusakan hutan seluas 409 Ha dan berkewajiban melakukan penggantian hutan seluas 1 berbanding 2 dengan Jumlah luas yang harus diganti seluas 818 Ha Sesuai isi IPPKH manis di kertas tanpa implementasi kronologis yang tercatat :

– Tanggal 1 Desember 2021 , PLN belum menyediakan kekurangan lahan seluas 665,727 Ha, dimana Seluas 532,7209 Ha. Sedangkan proses Clean and Clear dan 133,006 Ha belum mendapatkan lahan. Jadi baru 152,273 Ha (Surat Resmi KLHK ke PT PLN).

– 13 September 2023 dari luas 152,273 Ha PLN belum melakukan penanaman dan penghutanan kawasan (Surat Peringatan KLHK Kepada Pemegang IPPKH). Dan, mungkin banyak data lain yang belum kami temukan.

– “Kami belum mendapatkan data jelas lokasi lahan seluas 152,273 Ha akan melakukan upaya melalui permohonan informasi publik ke KLHK. Kami akan terus melakukan kampanye hutan ganti hutan dan di implementasikan. Kami juga akan terus mengawal dan mengawasi persoalaan tersebut diatas,” tegasnya.

Dari catatan tersebut, WALHI Jawa Barat dan FK3I Jawa Barat meyakini PT PLN pun masih menyisakan persoalan di lokasi lainnya, baik di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia, juga BUMN lain dan perusahaan lain pun terindikasi melakukan hal yang sama refleksi periode kepemimpinan saat ini yang hampir habis di Tahun 2024 di bidang kehutanan adalah periode kelam pengrusakan dan penghilangan kawasan hutan yang masif.

Di akhir tahun ini, kecemasan soal krisis hutan dan dampak yang telah dirasakan menjadi hal yang sangat penting dibahas siapapun nanti Pemimpin Negara, Legislatif dan Yudikatif juga Perusahaan dan BUMN tidak akan cepat dan dapat segera memperbaiki dan mengganti hutan yang hilang selama sistem bernegara ini tidak mengedepankan kepentingan hutan untuk keberlangsungan anak cucu kita,”. jelasnya.

Catatan kelam ini menjadikan contoh negara gagal mengelola sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat.

Sumber:
Wahyudin, Direktur Walhi Jawa Barat
Dedi Gjuy Kurniawan Ketua FK3I Jawa Barat

(yev/rls)

Bank BTN Siap Membantu Peningkatan Kompetensi Wartawan NTT

0

Kupang | Jurnal Bogor
Bank BTN menyatakan siap membantu peningkatan kompetensi dan kualitas wartawan yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur agar kualitas karya jurnalistik mereka semakin berkualitas dan sesuai dengan standar jurnalistik.

Demikian disampaikan Branch Manager Bank BTN Lolaria Pardede, saat memberikan sambutan dalam Uji Kompetensi Wartawan NTT hasil Kerjasama Kementerian BUMN dan Persatuan Wartawan Indonesia di Kupang, Kamis (28/12), yang dibuka Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.

BTN bersama Pertamina merupakan dua BUMN yang mendukung pelaksaaan UKW di Kupang yang diikuti 31 peserta di kelompok wartawan Muda (4 kelas), Madya (1 kelas), dan Utama (1 kelas).

Pada hari yang sama UKW juga diadakan di Manado, Sulawesi Utara, dan Banda Aceh (DI Aceh). Sesuai dengan nota Kerjasama PWI dan BUMN, akan dilakukan UKW di 38 provinsi dan 1 cabang khusus Solo, yakni tempat berdirinya organisasi PWI pada 9 Februari 1946.

“Kami meyakini bahwa wartawan yang berkualitas merupakan kebutuhan stakeholder, selain bagi media dan wartawan itu sendiri, sehingga informasi yang didapatkan Masyarakat lebih bermutu dan akurat. Untuk itu Bank BTN ke depan akan bekerjasama dalam pelaksanaan di NTT ini,” kata Lolaria Pardede.

Hendry Ch Bangun dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Ketika beraudiensi Bersama pengurus PWI Pusat dengan Presiden Joko Widodo, secara khusus meminta agar pelaksanaan UKW PWI dapat dilakukan secara gratis dengan dibantu BUMN.

“Saya sampaikan dengan bantuan Bank Mandiri dan Bank BNI, PWI pernah melakukan UKW gratis di 34 provinsi, yang sangat bermanfaat bagi anggota PWI karena banyak yang tidak mampu bayar untuk ikut UKW. Lalu beliau langsung menelpon Menteri BUMN Erick Tohir untuk membantu, dan akhirnya program UKW gratis ini bisa terlaksana untuk tahun 2023 dan 2024,” ujar Hendry.

“Sekitar 20an BUMN berpartisipasi memberikan dukungan dan dimulai dari tiga provinsi, Aceh, Sulut, dan NTT.”

Penguji di NTT berasal dari Jakarta dan beberapa daerah. Mereka adalah Banjar Chairudin (PWI Pusat), Refa Riana (Jawa Barat), Endro S Efendi (Kaltim), M Harris Sadikin (Kalteng), IGMB Dwikora (Bali), Nasrudin (NTB).

Sementara itu Direktur UKW PWI Pusat, Firdaus Komar, menjelaskan para asesor melakukan pengujian kompetensi kunci dari kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu.

Kompetensi kunci yang diuji oleh asesor di antaranya, ujar Firdaus, memahami dan menaati etika jurnalistik, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan di bidang pers, kemudian kemampuan mengindentifikasi fakta yang memiliki nilai berita, kompetensi membangun dan memelihara jejaring maupun lobi.

Selain itu, kemampuan menguasai Bahasa Indonesia jurnalistik, kompetensi mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data), serta informasi bahan berita.Hingga kamampuan menyajikan dan menyunting berita. Merancang rubrikatau kanal halamanpemberitaan dan/atau slot program pemberitaan, kompetensi manajemen redaksi, menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, ujian kemampuan menggunakan peralatan teknologi pemberitaan.

Adapun tujuan atau out-put bagi peserta yang dinyatakan kompetensi dalam mengikuti UKW ini akan meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.Selain itu akan menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menjadi acuan evaluasi kinerja wartawan untuk memenuhi tuntutan zaman.

Selain itu diharapkan akan memberikan nilai lebih kepada wartawan sehingga bisa berperan strategis dalam industri pers dengan konvergensinya. Selain itu dengan wartawan yang telah kompeten, akan menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan dan memberikan bekal kepada wartawan terlibat aktif dalam upaya menegakkan kemerdekaan pers untuk kepentingan publik.

Pelaksanaan UKW PWI atas bantuan Kementerian BUMN atas komitmen dan kerja sama antara Menteri BUMN Erick Thohir dan PWI Pusat.

Erick Thohir, memahami dan menyadari bahwa peran pers di era keterbukaan informasi dimana setiap informasi tersedia secara terbuka dibutuhkan peran dan fungsi wartawan yang berkualitas dan kompeten.

Sebagai pilar keempat demokrasi, ujar Erick Thahir pers berperan penting sebagai mitra pemerintah dan industri lain dalam melaksanakan fungsi pers termasuk di dalamnya peran kontrol sosial.

Karena itu Erick menyambut baik dan mengharapkan agar PWI mampu meningjkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan dalam menyampaikan informasi ke publik.

Gelaran UKW termasuk di PWI Provinsi Sulut ini menurut Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun yang di dampingi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah, Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayatullah, juga Ketua Umum Forum Humas BUMN Agustya Hendy Bernadi, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, beberapa waktu lalu akan dilanjutkan ke seluruh PWI Provinsi dan satu daerah khusus Surakarta. **

(yev/rls)