JURNAL Inspirasi – Antisipasi terhadap potensi krisis pangan membutuhkan strategi yang komprehensif dan adaptif. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan lahan tanam menggunakan lahan rawa, pengaplikasian teknik tumpang sisip antara padi dan tanaman perkebunan, serta pompanisasi lahan kering.

Terkait krisis pangan, Presiden RI Joko Widodo memberi 3 (tiga) arahan yakni Pertama, menekankan kepada semua pihak agar ketersediaan air di daerah sentra-sentra produksi pertanian harus terpenuhi. Seperti dari penyimpanan air hujan, kemudian memenuhi danau, waduk, embung dan penyimpanan air buatan lainnya.

Kedua, Presiden meminta untuk mengatasi kekeringan dengan melakukan percepatan musim tanan, serta memanfaatkan hujan yang masih ada saat ini dan harus dipastikan bahwa petani tetap berproduksi tetap tanan didukung dengan ketersediaan sarana produksi pertanian serta stimulus ekonomi.

Ketiga, Presiden meminta manajeman pengelolaan stok untuk kebutuhan pokok dari Bulog dengan tetap memperhitungkan hara beli gabah bagi petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menyampaikan, sektor yang paling siap membangun kehidupan Indonesia yang lebih baik besok maupun yang akan datang adalah pertanian dan SDM menjadi tulang punggung penggerak pembangunannya.

“Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata kita, dan kita harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor, kita harus ekspor,” ujar Mentan Amran.

“SDM Pertanian mulai dari penyuluh hingga para petani harus bergerak cepat mengambil bagian menjaga ketahanan pangan,” sambungnya.

Dalam hal ini, selain mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana, Kementerian Pertanian juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas  SDM pertanian melalui pendayagunaan tenaga ahli serta pelatihan.

Langkah inilah yang selanjutnya diwujudkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema “Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional” yang digelar oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Kepala. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)  , Dedi Nursyamsi saat membuka pelatihan ini mengatakan, kondisi pangan global saat ini tidak biasa-biasa aja. Sekitar 900 juta penduduk dunia dari 60 negara mengalami krisis pangan.

“Di Indonesia, tahun 2022 produksi pangan kita masih di angka 31,5 jutan ton beras, namun berdasarkan hasil survei BPS, di tahun 2023 produksi pangan kita turun signifikan 30,2 juta ton beras. Komsumsi beras dalam negeri setiap bulannya 2,6 juta ton, sehingga dalam setahun konsumsi beras di Indonesia sebesar 31,2 juta ton beras.

Kebutuhan beras kita setiap tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Penduduk di Indonesia sekitar 4% (400 ribu orang) bertambah setiap tahun,” kata Dedi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang, Rabu (5/6).

Ia melanjutkan, saat ini Indonesia masih defisit 1 juta ton beras, cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, sehingga kurang lebih 3,5 juta ton beras diperlukan setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG).

Penyebab krisis pangan antara lain dampak dari covid-19, climate change, perang Rusia dan Ukraina. Maka dari itu para Eksportir beras di dunia seperti India, Vietnam dan Myanmar tidak menjual berasnya karena khawatir krisis pangan akan terus berlanjut.

“Krisis multi dimensi dari krisis pangan akan berlanjut ke krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi, kemudian menjadi krisis sosial dan akan berlanjut terjadi krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sehingga ketahan nasional harus dimulai dengan ketahanan pangan.

Oleh karena itu, sambung Dedi, mau tidak mau, suka tidak suka Indonesia harus memenuhi kebutuhan beras sendiri alias swasembada. Caranya, pertama, meningkatkan produksi beras dengan peningkatan produktivitas.

“Kita tingkatkan produktivitas dengan meningkatkan luas tanam, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP)di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah,” sambung Dedi.

Kedua, meningkatkan areal tanam. Peningkatan areal tanam ini dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan peningkatan produktivitas.

“Kita harus meningkatkan areal tanam. Kalau kita tingkatkan areal tanam berarti kita tingkatkan areal panen, kalau kita tingkatkan areal panen berarti kita tingkatkan produktivitas padi dan gabah kita,” ujar Dedi.

Menurutnya, sudah lebih dari 10 tahun produktivitas padi nasional hanya di angka 5,2 ton per hektare. Sehingga, Kementan saat ini terus menggerakkan perluasan areal tanam melalui peningkatan IP.

“Ketiga, optimasi lahan rawa, ada sekitar 1 juta ha lahan rawa yang bisa dioptimasikan di seluruh Indonesia”.tambahnya.

Menurut Dedi, tanam padi itu bukan tanam di air, tetapi digenangi dengan tujuan untuk mendapatkan struktur tanah lumpur, sehingga padi mudah untuk tumbuh.

“Keempat, lahan tadah hujan kita 3-4 juta hektare baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa, irigasinya hanya mengandalkan hujan, maka dilakukan pompanisasi di lahan tadah hujan” sambungnya.

Kelima, sistem tumpang sisip padi gogo di lahan-lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, yang mulanya IP 0 akan menjadi IP 1. Selain itu terobosan Menteri Pertanian yaitu meningkatkan subsidi pupuk dari 4,7 juta ton pupuk menjadi 9,55 juta ton.

Menurut Dedi, segala sumber daya dan dukungan perlu difokuskan dalam peningkatan produksi pada musim tanam yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

“Dukungan sarana dan prasarana ditujukan pada proses hulu sampai hilir, dari penyiapan lahan sampai pengolahan. Pada setiap proses ini, upaya peningkatan kapasitas SDM juga terus dilakukan,” kata dia.

Kegiatan PSPP digelar selama tiga hari, mulai tanggal 5-7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari 24.607 penyuluh pertanian PNS, 12.480 penyuluh pertanian PPPK, 1.385 penyuluh pertanian THL Pusat, 8.775 penyuluh pertanian THL Daerah, 72.875, dan 1.679.878 petani.

(BPPSDMP/BBPMKP)

JURNAL Inspirasi – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) melatih jutaan petani dan penyuluh untuk mengantisipasi darurat pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, prioritas pemerintah saat ini adalah menggenjot produksi padi dan jagung untuk mencegah krisis pangan di Indonesia.

“Kalau krisis energi mungkin kita masih bisa bergerak, tapi kalau krisis pangan, seluruh aktivitas terhenti, bahkan negara pun tidak ada tanpa pangan. Sehingga, ini menjadi prioritas pemerintah saat ini,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)  Dedi Nursyamsi mengatakan, Sejak tahun lalu dampak covid 19, geopolitical tension khususnya perang rusia-ukraina, dan climate change (perubahan iklim) sangat terasa khususnya dalam hal pangan. Situasi dunia dalam kondisi tidak menentu dengan sekitar 60 negara mengalami krisis pangan dan 900 juta penduduk dunia terdampak krisis pangan.

“Dari berbagai masalah ini berdampak produksi pangan global terganggu. Di Indonesia, sejak Februari tahun lalu hingga Maret tahun kita mengalami fenomena alam yang disebut El Nino, kemarau yang berkepanjangan. Solusi mengatasi krisis pangan kita harus Swasembada,” ujar Dedi saat membuka Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Volume 10 Tahun 2024, di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Malang, Rabu (5/6/24).

Dedi mengatakan, beras adalah kebutuhan pokok Indonesia. Per bulannya, kebutuhan beras dalam negeri tidak kurang dari 2,6 juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare.

Dedi menjelaskan, konsumsi beras dalam negeri setiap bulannya tidak kurang dari 2,6  juta ton atau setara 1 juta hektare luas panen dengan produktivitas 5,2 ton per hektare. Sementara Indonesia hanya mampu menghasilkan beras 30,2 juta ton per tahun.

“Artinya kita masih defisit 1 juta beras. Belum lagi cadangan beras pemerintah (CBP) 2,5 juta ton, berarti dijumlah kurang lebih 3,5 juta ton beras setiap tahun. Itu setara dengan 7 juta ton gabah kering giling (GKG),” jelas Dedi.

Berdasarkan data yang ada, pada Maret 2024, petani baru bisa menanam seluas 800.000 hektare atau dengan kata lain terjadi kekurangan tanam seluas 300.000 hektare, yang akibatnya akan defisit beras.

“Oleh karena itu, kita harus melakukan perluasan tanam dan meningkatkan indeks pertanaman (IP) kita di lahan rawa dan lahan tadah hujan agar produksi beras kembali melimpah,” ujar Dedi.

Kementan saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui  optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.

Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP 100 menjadi 200 untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).

“Lahan rawa kita umumnya cuman tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan Rawa kalau kita tingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti kita harus optimasi lahannya. Kita harus perbaiki salurannya dan sebagainya,” sambung dia.

Kementan juga menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektae di luar Pulau Jawa.

“Kita punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini kita tingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi kita juga akan meningkat,” ujar dia.

Selanjutnya, kata Dedi, Kementan juga menggalakkan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa yang sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Kita ada lahan sawit dan kakao sekitar  500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo. Sehingga yang tadinya tidak bisa tanam menjadi tanam,” kata Dedi.

Dengan latar belakang ini maka BPPSDMP akan menyelenggarakan PSPP Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tema “Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional”.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.

PSPP ini dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 – 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.

Peserta pelatihan yang mengikuti sebanyak 1.902.354 dari target sebanyak 1.800.000 orang yang terdiri dari Petani sejumlah 1.823.948 orang, Penyuluh PNS sejumlah 12.008 orang, Penyuluh PPPK sejumlah 7.690 orang, Penyuluh THL Pusat sejumlah 474 orang, Penyuluh THL Daerah sejumlah 3.184 orang, BABINSA sejumlah 48.347 orang dan Insan Pertanian lainnya sejumlah 6.703 orang.

(BPPSDMP/BBPMKP)