jurnalinspirasi.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyayangkan pemberhentian sepihak pelayanan BisKita Trans Pakuan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Ia mengaku selama dua hari ini mendapatkan banyak keluhan dari warga yang merasa tidak mendapatkan informasi perihal pemberhentian layanan BisKita.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kota Bogor akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan Dishub, Organda, Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan BisKita.

“Kami akan segera memanggil semua pihak agar mendapatkan kejelasan duduk perkara pemberhentian layanan BisKita ini. Sudah seharusnya komunikasi intensif bisa terjalin antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan layanan transportasi publik di Kota Bogor tetap berjalan secara optimal demi mendukung pelayanan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Hasbi, Kamis (2/1/2025).

Hasbi menekankan penghentian sementara operasional BisKita dapat mengganggu mobilitas warga, terutama masyarakat yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, berbisnis dan wisatawan. Hal ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemberhentian layanan BisKita dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi yang dapat memengaruhi produktivitas dan konektivitas ekonomi, terutama bagi sektor informal dan UMKM.

“Selain itu, pengurangan mobilitas masyarakat juga bisa berdampak pada kelancaran aktivitas perdagangan dan jasa yang merupakan tulang punggung ekonomi Kota Bogor,” jelas Hasbi.

Sebagai mitra eksekutif yang juga memiliki peran di Badan Anggaran (Banggar), Hasbi memastikan bahwa DPRD Kota Bogor terus berupaya agar layanan publik seperti Biskita tidak terhenti.

“Prinsip kami adalah bahwa setiap pos anggaran harus memberikan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Kejadian seperti ini menjadi pengingat bahwa layanan transportasi publik, yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, seharusnya tidak boleh terganggu demi menjaga keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan warga Kota Bogor,” tutupnya.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Layanan operasional Biskita Trans Pakuan resmi diberhentikan oleh Pemerintah Kota Bogor mulai Rabu (1/1/2025) sampai batas waktu maksimal 30 hari kedepan. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengaku geram atas langkah yang diambil oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tersebut.

Rusli menilai, perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengusahakan agar operasional BisKita Trans Pakuan tetap beroperasi menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya terjadi pemberhentian sepihak tanpa adanya pemberitahuan ke DPRD Kota Bogor.

“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” kata Rusli, Rabu (1/1/2025).

Rusli menekankan bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.

Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan. Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.

“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” tegas Rusli.

Rusli juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga kedepannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator Biskita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.

“Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor,” tutupnya.

** Fredy Kristianto