jurnalinspirasi.co.id – Nasib Biskita Trans Pakuan di ujung tanduk mendapatkan sorotan tajam dari DPRD Kota Bogor, pasca Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bahwa pemerintah pusat tidak akan lagi memperpanjang subsidi.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy pun memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita.

Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian terkait keberlanjutan program Biskita.

“Semua skenario, kajian teknokrat dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan dan kita harus bersiap,” kata Rusli, Rabu (15/1/2025).

Rusli mengingatkan kepada Dishub agar dalam penyusunan kajian dan perencanaan harus mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Rusli pun menjelaskan didalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2023 terutama ayat (1) pasal 91, mengamanatkan pemerintah Kota Bogor untuk memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

Sehingga keberadaan Biskita dianggap sudah sesuai dengan amanat Perda. Hanya saja Rusli menganggap perlu adanya optimalisasi seperti memastikan integrasi kendaraan antar koridor dan menyelaraskan dengan program rerouting angkot yang sudah eksisting.

“Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan Trans Jakarta. Jika ada hal-hal yang bagus untuk ditiru kan tidak salah juga. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya,” tegas Rusli.

Lebih lanjut, Rusli pun meminta Dishub Kota Bogor agar kembali menggandeng Organda Kota Bogor dalam menyiapkan operasional Biskita. Hal tersebut bertujuan agar semua badan hukum transportasi yang ada di Kota Bogor ikut terlibat, sehingga tidak ada konflik horizontal yang terjadi, sekaligus memperlancar proses perencanaan transportasi di Kota Bogor.

“Jadi semua pemilik angkot, koperasi, badan hukum transportasi ikut terlibat. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan perlu merangkul semua stakeholder,” ujar Rusli.

Masalah transportasi di Kota Bogor dinilai oleh Rusli seperti penyakit yang sudah menyebar ke semua organ tubuh. Sebab, jika berkaca ke perencanaan transportasi Kota Bogor 10 tahun ke belakang, tidak ada program yang berjalan dengan baik. Semuanya manis diawal tetapi menguap entah kemana di akhir perjalanan.

Ia tidak mau program Biskita yang sudah diperjuangkan bersama-sama antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor harus menghilang tanpa jejak seperti program Trans Pakuan yang diinisiasi oleh PDTJ.

Sehingga ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin mau membenahi persoalan transportasi dengan cara memasukkan program-program komprehensif kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJPD kan sudah ada, didalamnya berbunyi bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program-program penataan transportasi bisa dituangkan didalam RPJMD nantinya,” kata Rusli.

Terakhir, Rusli mengapresiasi PJ Wali Kota Bogor yang selama ini berkordinasi dengan DPRD untuk memastikan keberlanjutan program Biskita. Hal tersebut dapat terlihat dengan sudah dianggarkannya Rp10 miliar melalui APBD 2025 dan akan ditambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 jika program Biskita bisa terlaksana dengan baik.

“Tentu kami selalu mendukung Pemkot Bogor dari sisi anggaran, asalkan sekua kajian dan perencanaan sudah matang. Semoga Biskita yang sudah dirindukan oleh masyarakat bisa kembali mengaspal dan kami dari DPRD akan memastikan hal tersebut,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan akan dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor pada Februari 2025 mendatang.

“Berdasarkan hasil telaahan program BTS akan dilelangkan oleh PBJ lantaran tak memungkinkan menggunakan skema penunjukan langsung,” ujar Marse kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, setelah ada pemenang pengoperasian Biskita Trans Pakuan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp10 miliar.

“Sambil persiapan dan kepastian kementrian, mudah-mudahanan bisa Februari dilelangkan. Ya seadanya anggaran, beroperasi cuma sekitar enam bulan,” kata Marse.

Marse menegaskan, dengan menggunakan mekanisme lelang, perusahaan manapun dapat mengikuti tender selama memenuhi persyaratan administrasi.

“Siapa saja bisa ikut, asal memenuhi persyaratan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) batal melanjutkan subsidi bagi program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan.

Padahal, sebelumya BPTJ digembar gemborkan akan kembali melanjutkan subsidi layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS.

Batalnya kelanjutan subsidi BTS tertuang dalam surat pemberitahuan kepada Pj Wali Kota Bogor nomor AJ.005/BPTJ/2025 tertanggal 10 Januari 2025, yang ditandatangani oleh PLT Kepala BPTJ, Suharto.

Dalam surat tersebut, BPTJ berdalih batal melanjutkan subsidi lantaran adanya rasionalisasi anggaran pada Kemenhub.

Kendati demikian, pada surat itu BPTJ tetap meminta pemerintah daerah untuk menjalankan program BTS sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menegaskan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2025 pengelolaan layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor tetap beralih ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Diketahui, proses pengalihan ini sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor kepada BPTJ pada 25 Juni 2024 lalu.

Layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor yang diluncurkan sejak November 2021 merupakan program subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bogor melalui mekanisme BTS (Buy The Service).

Program ini bersifat stimulus dimana pada akhirnya diharapkan Pemkot Bogor dapat mengambil alih pengelolalaan dari pusat.

Plt. Kepala BPTJ, Suharto, menyampaikan bahwa upaya untuk proses hand over juga sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu.

“Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah Kota Bogor untuk segera mempersiapkan proses pengalihan layanan ini. Tapi karena waktu itu Pemkot Bogor belum siap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk proses pengalihan akhirnya kami kembali memperpanjang hingga Tahun 2024. Dan pada tahun lalu, Kota Bogor sudah menyatakan kesiapannya untuk mengelola BISKITA dengan mengalokasikan sebesar 10 Miliar. Artinya pengalihan ini memang tidak dilakukan sepihak dan tidak mendadak namun ada proses yang dilakukan cukup panjang”, ungkap Suharto.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku pembina telah memberikan contoh bagaimana mengelola penyediaan layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau atau disebut pilot project, yang tentunya ada batas waktu.

Apabila merujuk regulasi yang ada, sudah disebutkan ada pembagian kewenangan yang jelas. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 138-139 contohnya, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau.

Sementara dalam PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, mengamanatkan agar pajak kendaraan bermotor minimalnya 10 persennya digunakan untuk peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

“Oleh karena itu, kami berharap Kota Bogor dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung keberlanjutan layanan angkutan umum massal secara bertahap,” kata Suharto.

Suharto juga menjelaskan bahwa untuk saat ini terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh lingkungan pemerintah pusat yang berdampak pada pengurangan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian Perhubungan.

Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut tidak mungkin lagi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

jurnalinspirasi.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) batal melanjutkan subsidi bagi program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan.

Padahal, sebelumya Pemkot Bogor mengembar gemborkan bahwa subsidi layanan angkutan umum perkotaan melalui skema BTS akan dilanjut oleh BPTJ.

Batalnya kelanjutan subsidi BTS tertuang dalam surat pemberitahuan kepada Pj Wali Kota Bogor nomor AJ.005/BPTJ/2025 tertanggal 10 Januari 2025, yang ditandatangani oleh PLT Kepala BPTJ, Suharto.

Dalam surat tersebut, BPTJ berdalih batal melanjutkan subsidi lantaran adanya rasionalisasi anggaran pada Kemenhub.

Kendati demikian, pada surat itu BPTJ tetap meminta pemerintah daerah untuk menjalankan program BTS sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2025.

Informasi tentang pembatalan subsidi itupun dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra.

“Hari Senin (13/1/2025) memang kita terima surat, dan langsung dirapatkan oleh Pak Pj Wali Kota. Pemkot masih berusaha untuk meminta kembali ke kementrian, karena surat tersebut masih membahasakan ditunda atau dibatalkan,” ujar Marse kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Menurut Marse, kini Dishub tengah paralel melakukan persiapan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp10 miliar yang telah dianggarkan sebelumnya, sambil menunggu kebijakan final dari kementrian.

“Pendampingan masih kita minta untuk mempersiapkan secara teknis dengan tim BTS yang terdiri dari Dishub, BKAD, Bapenda, Bapperida, Bagian Hukum, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” jelasnya.

Diketahui, anggaran Rp10 miliar untuk operasional dua koridor Biskita hanya dapat menjalankan program BTS selama enam bulan kedepan. Sedangkan biaya untuk mengoperasikan Biskita selama setahun membutuhkan anggaran Rp29 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengatakan bahwa Pemkot Bogor masih bisa menggunakan anggaran Rp10 miliar untuk operasional Biskita yang telah dianggarkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Masih bisa digunakan, kan masih ada itu anggarannya (Rp10 miliar),” ucap Rusli saat dihubungi melalui pesan singkat.

** Fredy Kristianto