Jakarta | Jurnal Inspirasi

Wabah pandemi korona saat ini sudah melanda Tanah Air. Sejumlah daerah pun sudah terpapar virus Covid-19, bahkan beberapa daerah sudah dinyatakan masuk dalam status “Tanggap Darurat Covid-19”, seperti DKI Jakarta.

Saat ini  para petugas medis di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang bekerja keras dan membutuhkan dukungan masker serta dukungan lain berupa kebutuhan asupan makanan dan minuman bagi ribuan pekerja medis di seluruh rumah sakit rujukan.

Untuk itu, Mayora Group memberikan donasi berupa masker serta air mineral dan biskuit. Bantuan air mineral dan biskuit ini diberikan mengingat bahwa kecukupan cairan dan gizi itu juga penting bagi para pekerja medis.

CEO Mayora Group Andre Atmadja, mengatakan bahwa donasi ini ditujukan bagi  tim medis BNPB. Pemberian donasi dilakukan secara simbolis di Kantor BNPB, Jalan Pramuka No 38, Jakarta Timur, Minggu (22/3), dan disaksikan oleh Kepala BNPB, Doni Monardo.

“Wabah Covid-19 bukan saja telah menjadi masalah nasional, namun juga global. Kami tergerak untuk berpartisipasi meringankan beban pemerintah untuk menyediakan air mineral, biskuit dan masker kepada para pekerja medis” tutur Andre Atmadja dalam rilis yang diterima Jurnal Bogor, Senin (23/3).

Andre menyebutkan bahwa jumlah donasi yang diberikan untuk tim medis rumah sakit rujukan adalah sebanyak satu juta lembar masker, satu juta botol air mineral, dan satu juta bungkus biskuit yang akan selesai disalurkan secara bertahap paling lambat 5 April 2020.

Andre juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan dan imbauan pemerintah dalam melakukan pembatasan interaksi dengan pihak lain.

“Terima kasih kepada Bapak Doni Monardo, tim BNPB dan petugas medis yg sedang  bekerja keras mengatasi wabah covid 19.  Kami juga berharap agar kondisi ini akan secepatnya pulih dan teratasi agar kondisi perekonomian negara, khususnya bagi masyarakat dan  dunia usaha, akan kembali berjalan normal. Pun, masyarakat bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala,” harap Andre.

|*

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Sosial mengapresiasi sistem jemput bola yang dilakukan Dinas Sosial, Koordinator Daerah Program Sembako bersama dengan Babinsa, Babinkantipmas dan Himbara mendatangi KPM untuk mencairkan bantuan program sembako.

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sistem jemput bola yang dilakukan pemerintah daerah dalam pencairan program sembako patut diapresiasi karena hal ini dapat menimalisir penyebaran virus covid 19 yang tengah mewabah saat ini.

“Ini ide kreatif yang dilakukan pemda bersama korda, Himbara dan Babinsa. Sistem ini untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 karena tidak ada kumpul-kumpul. Mereka mendatangi satu persatu KPM dan membawa sembako sesuai nama dan alamat KPM,” kata Mensos di Jakarta, Senin (23/3).

Mensos mengaku mereka yang menyalurkan bantuan sembako ini juga dilengkapi dengan masker dan pelindung diri agar tidak terkena virus korona. “Mereka juga harus melindungi diri agar tidak terpapar virus covid 19,” tambah mantan ketua IMI dua periode ini.

Sejumlah daerah yang telah melakukan sistem jemput antara lain kabupaten Pulang Pisau, kabupaten Lebak, Alor, dan kota Denpasar dan Sumba Barat.

Imam Nurhakim Koordinator Daerah kabupaten Lebak mengaku melakukan penerapan sistem jemput bola juga dibarengin dengan sistem bergilir dalam pencairan program sembako kepada KPM melalui eWarong. Program Sembako yang diberikan kepada KPM berupa Beras 11 kg, Kacang Hijau 1/2 kg,Kentang 1 kg, dan Ayam 1 ekor ukuran 2kg. “Sistem ini memudahkan KPM dan kita bisa meminimalisir penyebaran covid 19,” kata Imam.

KPM desa Sajiramekar, kecamatan Sajira, kabupaten Lebak, propinsi Banten Sukmariah mengaku senang karena dapat leluasa belanjar keperluan sehari-hari di eWarong tanpa harus kawatir penyebaran virus korona. “Saya senang karena tidak kawatir dengan penyakit yang saat ini menyebar (covid 19). Saya bisa leluasa belanja sesuai kebutuhan,” kata Sukmariah.

Lokasi Sulit

Sistem jemput bola ini juga dilakukan didaerah yang tidak ada sinyal saluler seperti Desa Sei Bakau dan Desa Hambawang Di Kecamatan Sebangau Serta Desa Cemantan di Kecamatan Kahayan Kuala. “Di daerah-daerah itu saat ini terjadi banjir untuk itu para kortek harus menggunakan perahu guna menyalurkan bantuan tersebut,”kata M. Rosyid Ridho Koordinator Daerah Pulang Pisau.

M. Rosyid Ridho mengaku tidak mudah dalam menyalurkan bantuan program sembako karena masih banyak KPM yang berada di daerah terpencil. Dengan didampingi aparat Bhabinkamtibmas, Babinsa dan bank penyalur dengan membawa mesin adc offline. “Menuju lokasi tiga Desa itu tidak mudah, kami harus naik mobil dulu menuju kecamatannya. Dari situ lalu bertukar lagi naik angkutan air, Kelotok, sebab tiga wilayah itu berada di Pinggir laut,” Ujar Rosyid.

Hal yang sama juga dikisahkan Wira Saputra, Pegawai Bank Mandiri Pulang Pisau, saat kunjungan menggunakan Kelotok beberapa waktu lalu, pihaknya hampir saja tidak bisa Pulang dari lokasi penyaluran akibat di Hantam Badai Dan Ombak saat di perjalanan. Posisi juru kelotok yang kurang mahir dan kondisi hujan membuat perjalanan lama tertahan dan membuat terseret ke bibir pantai.

“Kami bersama Korda Pulpis, TKSK Sebangau dan Anggota Bhabinkamtibmas Sebangau sampai harus turun ke air ikut mendorong kelotok karena posisi air surut. Medan penyaluran saat itu benar-benar menguras energi. Tapi memang harus dilakukan sebab ada 120 orang KPM yang punya hak BNPT disana,” ujar Wira.

Seperti diketahui pemerintah memutuskan untuk menambah indeks bantuan sembako dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 setiap bulan kepada KPM selama 6 bulan kedepan sebagai bentuk perlindungan karena adanya covid 19.  

Handy Mehonk | *

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Garda terdepan yang menangani pasien yang terjangkit virus Corona atau Covid-19 berguguran dan tidak hanya merenggut nyawa masyarakat sipil, namun juga mengorbankan jiwa tenaga medis. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan sampai saat ini sebanyak enam dokter dilaporkan meninggal diduga akibat terinfeksi virus Corona atau Covid-19. Kabar kematian enam dokter IDI tersebut diberitakan langsung lewat akun Instagram IDI, @ikatandokterindonesia. Enam dokter tersebut masing-masing yakni, Hadio Ali, Djoko Judodjoko, Laurentius, Adi Mirsaputra, Ucok Martin, dan Toni D. Silitonga.

Sebelumnya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M. Faqih mengungkapkan dokter yang meninggal dan 32 petugas kesehatan yang terpapar virus corona karena merawat pasien Corona. “dr Adi Mirsa Putra asal Bekasi, dr Djoko Judodjoko asal Bogor, dan dr Hadio dari Bintaro yang sudah meninggal, keadaan ini sudah urgent,” ungkapnya, Minggu (22/3).

Daeng menjelaskan rekan sejawatnya itu meninggal karena terpapar virus Corona serta kelelahan. “Jadi gak semua umur banyak (akibat faktor usia lanjut), dokter Hadio dan dokter Mirza masih muda sekitar 40 tahun, yang relatif senior ya dokter Djoko,” jelasnya.

Selain dokter, Daeng mengatakan ada 32 tenaga kesehatan yang sudah terpapar virus Corona, diprediksi jumlah ini akan semakin bertambah. “Saya dengar begitu, itu dari teman-teman, saya gak tahu datanya, kita kan gak pernah dikasih data pastinya jadi kita hanya mendapat laporan dari teman-teman di bawah,” terangnya.

Dengan kondisi ini, IDI pun mendesak pemerintah segera menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap petugas medis yang saat ini tengah berperang entah sampai kapan. “Memang pemerintah sudah berusaha menyiapkan APD tapi kan ini kan pelayanan gak mungkin berhenti tapi terus berjalan dan rumah sakit membiarkan ini terjadi seharusnya rumah sakit berkorban memberikan APD,” terangnya.

IDI pun menyatakan sudah berusaha mencari APD untuk tenaga medis namun pihaknya kesulitan menemukan ketersediaan di lapangan. “Kalau kalau tidak cepat dikerjain itu akibatnya yang seperti ini, ini yang yang kami khawatirkan, kami mendesak pemerintah karena kami juga susah mencari, kita minta bantuan pemerintah karena situasi ini kami prediksikan masih panjang,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal IDI, Adib Khumaidi juga menyebutkan yang menjadi sebab kematian enam dokter IDI diduga karena jumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang minim. Oleh karena itu, ia khawatir hal serupa bisa terjadi pada dokter atau tenaga medis lain di rumah sakit yang menangani pasien corona.

Adib mengatakan kekurangan jumlah APD saat ini disebabkan karena stoknya yang menipis. Padahal, sejumlah rumah sakit sudah mengalokasikan dana untuk menyediakan fasilitas medis tersebut. “Bisa membeli, uangnya ada, bahkan ada beberapa donatur untuk membantu membeli. Cuma masalahnya pengadaan barangnya dikeluhkan temen–temen di daerah itu tidak ada,” kata Adib.

Menurut dia, kelangkaan APD itu saat ini hampir terjadi di semua rumah sakit. Kondisi itu yang kata Adib mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar persoalan tersebut bisa teratasi. Masalahnya, kata dia, meski bukan rumah sakit rujukan, para tenaga medis di rumah sakit yang minim APD itu boleh jadi telah berhadapan dengan pasien yang positif meski belum dinyatakan langsung.

“APD yang kurang itu bukan karena dia merawat pasien di rumah sakit rujukan saja, tapi di rumah sakit lainnya di mana sebelum dirujuk rumah sakit rujukan itu kan kita sudah berhadapan dengan pasien yang bisa saja dia positif kan,” katanya.

Asep Saepudin Sayyev |*

Bogor | Jurnal Inspirasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menggelar rapid test virus Corona atau Covid-19 secara massal dengan cara drive thru atau tes di kendaraan seperti yang dilakukan Pemerintah Korea Selatan dalam waktu dekat ini, atau paling lambat Rabu (25/03) ini. Pasalnya, pemerintah pusat akan segera mengirimkan alat dengan metode pengambilan sampel darah tersebut. Rencana ini dikatakannya saat kunjungan ke Rumah Dinas Wali Kota Bogor, dalam rangka pengecekan lapangan percepatan penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat, Minggu (22/3).

“Kami hari ini merapatkan rencana rapid tes massal dengan kriteria dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing. Saat ini kami masih menunggu, hari ini belum ada, besok kami tunggu, kalau besok sudah ada, maka hari Selasa bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan paling telat hari Rabu,” katanya.

Dia mengatakan, jika di Jakarta dilakukan secara Door to Door karena jaraknya kecil dan lebih mudah terjangkau. Namun di Jawa Barat wilayahnya sangat heterogen dan luas sehingga salah satu pilihannya mencari lahan untuk melakukan tes massal. “Nanti mereka datang sesuai jadwal, tidak turun dari kendaraannya, tidak ada sentuhan fisik. Dengan rapid test 10 menit akan ketahuan hasilnya, kalau negatif pulang, kalau positif di treatment tahap selanjutnya,” jelas Kang Emil sapaan akrabnya.

Tahap pertama rapid test akan dilakukan terhadap ODP (Orang Dalam Pemantauan), kemudian radius yang positif, petugas kesehatan dan petugas yang profesinya banyak berinteraksi dengan masyarakat.

“Nanti jika hasil rapid test itu makin banyak, maka penjangkauan tes massal akan diperluas. Tapi tes ini tidak bisa dilakukan ke semua orang karena ini ada metode ilmiahnya,” kata Gubernur.

Dia menyebutkan, data sementara Sabtu (21/03) malam ada 55 orang positif Covid-19. Dari data tersebut 41 orang ada di wilayah Bekasi, Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. “Sisanya ada di luar BODEBEK, sedangkan epicentrumnya ada di Jakarta. Oleh karena itu warga di daerah BODEBEK saya harap lebih waspada, mengurangi pergerakan yang tidak perlu atau social distancing,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyatakan, sesuai instruksi Gubernur kepada Bupati Bogor, Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Bogor untuk menyiapkan rencana pelaksanaan rapid test dan menyerahkan keputusan tentang tempat serta waktu, termasuk prioritas individu yang diambil specimennya. “Saat ini Gubernur masih menunggu jumlah alat yang akan dialokasikan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di bawah BNPB,” kata dia.

Selain itu kata Dedie, Kang Emil meminta kepala daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta atau penyangga Ibu Kota untuk menyesuaikan langkah kebijakan dengan DKI Jakarta, karena sifat dan jaraknya sangat bergantung satu dengan yang lain.

Gubernur juga berharap pemberlakuan bekerja dari rumah atau Work from House segera diterapkan dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir pergerakan masyarakat dan hanya memberikan pengecualian kepada jenis usaha bahan pokok, bahan makanan, obat-obatan dan kesehatan saja. “Langkah-langkah lainnya adalah dengan memprioritaskan upaya menambah daya tampung ruang isolasi kompresi negatif di RSUD dan membeli peralatan yang dibutuhkan,” kata Dedie.

Pada kesempatan tersebut, Kang Emil juga menyempatkan memantau kondisi Wali Kota Bogor, Bima Arya yang dinyatakan positif Covid-19 di ruang Sempur isolasi RSUD Kota Bogor. Gubernur memberikan dorongan semangat dan koordinasi terkait rencana rapid test massal.

Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid – 19 di Kota Bogor yang dikeluarkan Jum’at (20/03) pekan lalu dan masuknya beberapa rekan jurnalis sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) direspon Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan menutup secretariat dari segala aktivitas. Penutupan secretariat yang berlokasi di Jalan Kesehatan 04, Kelurahan Tanah Sareal, Kota Bogor itu berlaku sejak Minggu (22/03) hingga batas waktu belum ditentukan.

Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti, meminta kepada seluruh anggota PWI dan para jurnalis Bogor untuk memaklumi imbauan ini dan tidak beraktifitas ke Makokes 4, sebutan untuk kantor biru PWI. “Kami menginformasikan kepada semuanya, PWI Kota Bogor ditutup dulu saja dan jangan ada yang masuk, sampai dilakukan penyemprotan,” kata Arihta dalam keterangannya kepada Jurnal Bogor, Minggu kemarin.

Ari meyakini dan selalu berdoa, virus yang menjadi pandemi ini tidak akan menghampiri para wartawan. Bahkan wartawan senior itu mengaku, dalam doa semoga virus ini tidak menghantui para jurnalis dan semua selalu dalam keadaan sehat.

“Saya berdoa dan yakin jika corona ini enggak suka alias benci sama wartawan, sehingga virusnya enggak akan nempel di benda apapun di lingkungan PWI, pun termasuk kepada kita semua. Insya Allah kita diberi kesehatan dan kekuatan menghadapi Si Covid,”tegasnya..

Kepala Sekretariat PWI Kota Bogor, Rezha Zulfikar  Bunai, yang bertanggungjawab atas secretariat mengatakan, sejak ada intruksi dari ketua, semua  secretariat sudah ditutup. “Sebelumnya aula yang dijadikan mushola sementara pun sejak beberapa hari lalu sudah kita tutup, bahkan karpet pun diangkat,” katanya.

Namun demikian, untuk menjaga aset, kata Rezha, secretariat masih ada yang jaga, yakni dirinya dan Jacky Wijaya. “Selain itu,  CCTV yang terus memantau selama 24 jam dan terakses kepada beberapa teman pengurus,” tegasnya.

Mochamad Yusuf

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Penyebaran virus Corona (Covid-19) telah mengganggu perekonomian Tanah Air. Pemerintah pun melarang perusahaan pembiayaan atau leasing untuk menggunakan jasa penagihan melalui debt collector untuk sementara waktu.

Kondisi sulit masyarakat sekarang ini pun direspon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menjelaskan kebijakan telah disepakati oleh pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Industri pembiayaan dinilai perlu mendapatkan kelonggaran untuk menjaga kinerja di tengah gejolak akibat penyebaran virus Corona.

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut berawal dari usulan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, agar terdapat relaksasi kebijakan leasing motor untuk pengemudi ojek online. Usulan tersebut dibahas bersama OJK dan berbuah keputusan relaksasi.

Relaksasi dari pemerintah tersebut berupa pelonggaran perhitungan kolektabilitas kredit motor untuk periode satu tahun dan adanya larangan sementara bagi perusahaan pembiayaan untuk menagih melalui jasa debt collector.

“Terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, terutama untuk [ojek] online,” ujar Airlangga melalui teleconference di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (20/3).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keleluasaan ruang gerak sektor riil. Hal itu dinilai penting dilakukan di tengah tekanan dunia usaha akibat penyebaran virus corona.

Wimboh menjabarkan bahwa OJK akan memberikan relaksasi bagi industri pembiayaan dalam perhitungan NPF dengan hanya mengacu kepada satu pilar, yakni ketepatan pembayaran. Terdapat dua pilar lainnya yang akan diabaikan sementara, yakni prospek usaha dan kondisi debitur.

“Prospek usaha dan kondisi debitur kami abaikan sementara, kami perhitungkan selama satu tahun. Sehingga nanti hanya ketepatan pembayaran saja [yang diperhitungkan],” ujar Wimboh.

Selain itu, Asosiasi Perusahaan Pembayaran Indonesia (APPI) menjelaskan kebijakan pemerintah dan OJK untuk melarang sementara penagihan melalui debt collector  untuk mendorong percepatan pembayaran dan menekan kredit macet. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menyatakan, walaupun ada kebijakan tersebut, bukan berarti perusahaan pembiayaan tidak akan melakukan penagihan.

Dia menjabarkan bahwa kebijakan menyetop penagihan melalui debt collector akan diiringi oleh upaya perusahaan pembiayaan untuk mengajak debiturnya proaktif menyampaikan kondisi finansial dan kemampuannya dalam membayar cicilan. Hal tersebut menjadi penting karena penyebaran virus Corona berpotensi menekan aktivitas ekonomi debitur.

Suwandi menjelaskan jika terdapat nasabah yang menghadapi kendala akibat virus corona sehingga berpotensi mengganggu pembayaran cicilan, maka perusahaan pembiayaan dapat membantu nasabah tersebut melalui percepatan pembayaran ataupun restrukturisasi.

“Tentu yang kami inginkan semua debitur proaktif datang [menjelaskan kondisinya saat ini], karena nanti dikhawatirkan banyak debitur yang cidera janji. Dengan komunikasi itu, kami harapkan jangan sampai tenaga penagih yang turun, kami memberikan kelonggaran,” ujar Suwandi.

 Dia menjelaskan bahwa kreditur perlu menyikapi kondisi saat ini dengan bijaksana. Suwandi menjelaskan bahwa penyebaran virus Corona merupakan kejadian luar biasa yang akan memengaruhi perekonomian di banyak lini, termasuk bagi para debitur perusahaan pembiayaan.

“Debitur ini agar ditanyakan dulu kondisinya, kalau penghasilannya terganggu [akibat dampak penyebaran virus corona] percepatan pembayaran dulu. Misalnya dia punya tabungan, sanggup bayar bunga dulu, bantu dulu, nanti bisa diperpanjang tenornya setelah kondisi membaik,” ujarnya.

Menurut Suwandi, langkah tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Debitur akan tetap bisa melanjutkan pembiayaannya dan perusahaan pembiayaan dapat menekan non-performing financing.

Asep Saepudin Sayyev |*