24.1 C
Bogor
Sunday, April 12, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1537

Sikap Pemerintah Soal RUU HIP 20 Juli

0

Jakarta | Jurnal Inspirsi
Setelah secara lisan pemerintah menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), namun tanggapan secara resminya paling lambat 20 Juli. Hal itu dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Tanggal 16 Juni kita sudah umumkan ke pemerintah, kita harus sampaikan ke DPR. Tapi kalau tenggat waktu [ialah] sampai 20 Juli pemerintah untuk menanggapi secara resmi,” kata dia, dalam acara dialog di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dikutip CNN, Senin (6/7).

Ia menyebutkan DPR mestinya lebih dulu membahas ulang RUU itu bersama masyarakat karena sudah menuai polemik. “Pemerintah sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu,” kata Mahfud.

Hal itu disampaikannya terkait permintaan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur agar pemerintah segera membatalkan dan mencabut RUU HIP, bukan hanya menunda pembahasannya.

Ketua FKUB Jatim Kiai A. Hamid Syarif mengaku khawatir aksi penolakan masyarakat terhadap salah satu RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) itu akan terus bergulir jika Pemerintah tak mencabutnya. “Sekarang masih menggelinding. Sepanjang tidak ada pencabutan atau pembatalan, aksi ini akan terus menggelinding,” ujar dia, kepada Mahfud.

Menurutnya, itu sangat berbahaya di tengah upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19. Ditambah lagi, pada Desember mendatang, beberapa daerah di Indonesia akan melangsungkan Pilkada 2020. “Saya tidak bisa membayangkan ketika digelar Pilkada serentak, muncul unjuk rasa besar-besaran, apalagi saat ini kita masih menghadapi pandemi,” ujar Hamid.

Yang paling berbahaya, kata Hamid, jika aksi tersebut justru malah menimbulkan aksi tandingan dari pihak yang pro terhadap RUU HIP. “Kalau ini terjadi akan muncul konflik, bisa vertikal, bisa konflik horizontal. Dalam kondisi begini khawatir ada aliran yang muncul menyusup,” kata Hamid.

ASS|*

Simic Menangi Best Goal Ever

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Gol salto Marco Simic ke gawang Bali United pada final Piala Presiden 2018 dinobatkan menjadi Best Goal Ever. Pemilihan gol terbaik dilakukan melalui akun Instagram resmi Persija Jakarta telah usai pada Sabtu (4/7).

Simic pun bangga golnya mendapat apresiasi dari Jakmania. Ia menargetkan dapat kembali mencetak gol-gol indah di musim ini dan musim-musim mendatang.

“Saya sangat bangga dapat memenangi Best Goal Ever dalam sejarah Persija. Ini adalah penghargaan yang sangat baik untuk saya,” ujarnya dalam laman resmi dikutip RMOL, Senin (6/7).

“Saya berharap dapat mencetak banyak gol cantik lagi. Tentunya saya juga tidak sabar bertemu dengan Jakmania,” lanjut Simic.

Gol indah Marco Simic berhasil mengalahkan gol milik Riko Simanjuntak yang diciptakan saat melawan PSIS. Simic mendapat Sebanyak 32.592 (65,4 persen) warganet memilih gol Simic dengan persentase, sedangkan 22.133 (34,6 persen) warganet menjagokan gol Riko Simanjuntak.

ASS|*

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik (Lagi)

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Tarif cukai rokok diketahui bakal naik lagi setelah pemerintah menerbitkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam arah kebijakan Kementerian Keuangan, disiapkan kembali penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau dan peningkatan tarifnya.

Arah kebijakan cukai dalam poin 4 dan 5 kembali dituangkan dalam arah kebijakan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. “Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak,” tulis Kemenkeu Rencana Strategis 2020-2024 dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (6/7).

Pembahasan rencana kenaikan cukai rokok ini akan dibicarakan lebih jauh dengan DPR sebelum memutuskan. Sampai detik ini untuk 2021 pemerintah belum menyampaikannya ke DPR. Untuk informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE) di 2020. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Aturan ini ditetapkan pada 18 Oktober 2019 dan diundangkan pada 21 Oktober 2019. Kenaikan cukai dan batasan HJE rokok berlaku pada 1 Januari 2020, sebagaimana disebut pada Pasal II Ayat (2). Sementara pita cukai dapat dilekatkan paling lambat pada 1 Februari 2020 sebagaimana disebut pada Pasal II Ayat (1) Huruf (b) (ii).

Ada 8 jenis rokok yang diatur dalam beleid itu, baik buatan dalam negeri atau impor yang mana besaran cukai dan HJE rokok dimuat masing-masing pada lampiran III dan IV.

Untuk rokok buatan dalam negeri, beberapa di antaranya rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I dengan HJE paling rendah Rp 1.700 dikenakan cukai Rp 740 per batang atau gram, naik 25,42% dari Rp 590.

Kemudian, SKM golongan II untuk HJE lebih dari Rp 1.275 dikenakan tarif sebesar Rp 470 per batang atau gram, naik 22,08% dari Rp 385. Untuk rokok HJE Rp 1.020-1.275 dikenakan cukai sebesar Rp 455 per batang atau gram, naik 22,97% dari Rp 370.

Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan I dengan HJE paling rendah Rp 1.790 dikenakan cukai sebesar Rp 790, naik 26,40% dari Rp 625. Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT) golongan I dengan HJE lebih dari Rp 1.460 dikenakan tarif cukai sebesar Rp 425, naik 16,44% dari Rp 365.

Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) dengan HJE Rp 1.700 dikenakan cukai sebesar Rp 740, naik 25,42% dari Rp 590. Selanjutnya, untuk rokok impor jenis SKM dengan harga jual eceran sebesar Rp 1.700 dikenakan cukai sebesar Rp 740.

Rokok SPM impor dengan harga jual eceran Rp 1.790 dikenakan cukai senilai Rp 790; Rokok SKT atau SPT impor dengan harga jual eceran Rp 1.461 dikenakan cukai sebesar Rp 425. Rokok SKTF/SPTF dengan HJE Rp 1.700 dikenakan cukai sebesar Rp 740.

Sementara itu jenis produk tembakau yang tidak membukukan kenaikan tarif cukai baru adalah tembakau iris, rokok daun, sigaret kelembek kemenyan, dan cerutu.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mendukung implementasi visi dan misi Presiden, mengeluarkan arah kebijakan. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi strateginya disebutnya dengan melakukan reformasi fiskal.

Kelima arahan mencakup:
(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia
(2) Pembangunan Infrastruktur
(3) Penyederhanaan Regulasi
(4) Penyederhanaan Birokrasi
(5) Transformasi Ekonomi

Visi, misi, dan kelima arahan Jokowi tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Reformasi fiskal, melalui:
1) mendukung daya saing dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiskal;
2) pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system) dan smart customs and excise system;
3) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai;
4) penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT);
5) peningkatan tarif cukai HT;
6) penguatan kelembagaan penerimaan negara;
7) penyempurnaan regulasi PNBP, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNBP, peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNBP;
8) penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal;
9) memperkuat kualitas desentralisasi fiskal melalui pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja, serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan akuntabel; dan
10) mendorong pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif dengan mengutamakan pendalaman pasar keuangan domestik.

ASS|*


Balapan Formula 1 Tanpa Penonton

0

Styria | Jurnal Inspirasi
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, balapan Formula One atau F1 digelar tanpa penonton di sirkuit, yang kemungkinan akan berlangsung di sejumlah seri berikutnya jika kondisi krisis kesehatan global akibat Covid-19 tak kunjung membaik.

Pada seri pembuka di daerah perbukitan wilayah Styria, Austria, di pinggir trek Red Bull Ring yang biasanya dijejali manusia kini kosong melompong. Dikutip dari RMOL, Senin (6/7), balapan di area bukit berumput, beberapa sapi merumput di lokasi yang biasanya digunakan para fan mendirikan tenda di dekat sirkuit ketika akhir pekan balapan. Tribun utama penonton pun menunjukkan warna asli bangku mereka.

F1 kembali ke trek setelah hampir empat bulan tertunda musimnya karena pandemi virus corona dan Austria mengawali delapan seri di revisi kalender yang telah dirilis dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa kehadiran penonton di trek.

Valtteri Bottas keluar sebagai juara seri pembuka itu setelah menyintas balapan bertabur drama Safety Car dan penalti. Bahkan hanya 11 dari 20 pembalap yang menyelesaikan lombau. Sang pembalap Finlandia itu mengungkapkan ada atau tidak ada penonton sebenarnya tidak berpengaruh ketika ia fokus di balik kemudi.

“Tentunya kalian sangat fokus di balapan dan mengemudi,” kata Bottas dalam jumpa pers pasca lomba seperti dilansir laman resmi F1. “Kamu bahkan tak melihat ke penonton?” tanya pembalap McLaren Lando Norris heran.

“Tak terlalu. Jadi, ya, ketika balapan kalian fokus penuh di hal itu. Jadi tak ada bedanya tapi aku harus bilang, apa yang sangat aku nikmati di F1 yang normal adalah sebelum balapan, di mana kita melakukan parade pebalap. “Melihat para penonton, semua fan, semua bendera dari berbagai negara. Itu memberi atmosfer yang bagus sebelum lomba, juga ketika setelah balapan.

“Khususnya ketika kalian mendapati hasil bagus seperti yang aku raih hari ini, akan bagus jika bisa berbagi itu dengan atmosfer yang kita tak dapati sekarang dan merayakannya dengan penonton….”

Namun ekspresi kegembiraan nampak jelas di ketiga pebalap yang naik podium hari itu; Bottas, Charles Leclerc dan Norris kendati perayaan dengan sampanye kali ini lebih sederhana dari biasanya, tanpa podium tinggi dan kerumunan fan yang ikut merayakan. “Lebih baik membalap seperti ini ketimbang tidak membalap sama sekali,” kata Bottas.

Leclerc, yang tumbuh menyaksikan F1 di kampung halamannya di Monako, juga mendapati hal itu terasa aneh. “Kita kehilangan semangat para fan, yang aku sangat sukai dari olahraga ini, hingga melihat semangat dari orang-orang yang menonton kalian.

“Tapi seperti Valtteri katakan, lebih baik membalap seperti ini dari pada tidak, jadi sangat senang kembali ke trek dan semoga para fan menikmatinya dari rumah, dan semoga jika sudah aman, mereka bisa kembali (hadir di sirkuit),” kata Leclerc.

Norris mungkin yang paling girang di antara ketiga pembalap itu karena meraih podium perdananya di F1, sekaligus menjadi pembalap termuda ketiga yang finis podium, setelah Max Verstappen dan Lance Stroll, di sejarah F1.

“Aku sepakat dengan keduanya. Aku rasa kita semua bisa senang berada di sini membalap dan prosedur yang diterapkan cukup tahan peluru,” kata pebalap berusia 20 tahun asal Inggris itu.

“Mereka sudah terbiasa di podium, bagiku ini pertama kalinya dan aku rasa sesuatu yang selalu membuatnya spesial adalah kehadiran penonton di sini, merayakannya bersama kalian… semoga ke depannya, tak lama lagi, kita bisa mendapati para fan kembali,” kata Norris.

ASS|*

PKS Ingatkan Gelombang Tunggakan dan Turun Kelas

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah perihal  menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Juli 2020. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengungkapkan fraksinya sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku 1 Januari 2020 itu. Fraksi PKS juga kembali menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang resmi naik 1 Juli 2020 setelah sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Mufida mengatakan, Fraksi PKS DPR sudah menyampaikan sikap penolakan dalam berbagai forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dan juga di Paripurna DPR RI. “Hasil dua kali RDP Komisi IX dengan BPJS Kesehatan dan jajaran tidak diindahkan. Padahal waktu itu BPJS Kesehatan dan jajaran sepakat akan malaksanakan putusan MA untuk tidak menaikkan iuran BPJS,” kata Mufida dalam keterangan tertulisnya dikutip Sindonews, Senin (6/7)

Dia melanjutkan, Fraksi PKS juga secara resmi mengirim surat kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan iuran BPJS. Alasan utama penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan di tengah-tengah kondisi sulit ekonomi masyarakat. “Kesepakatan dengan DPR tidak diindahkan dan berbagai alasan untuk lebih berempati terhadap kesulitan masyarakat juga tidak didengar. Salah tata kelola kemudian mengorbankan masyarakat yang sedang sulit ekonominya,” kata Legislator asal Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Dirinya memprediksi bakal terjadi penurunan kelas secara masif dari peserta mandiri. Selain itu, potensi penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga bisa meningkat tajam. “Akan terjadi gelombang turun kelas karena kondisi ekonomi saat ini sulit. Pada awal tahun depan subsidi untuk peserta kelas III juga akan berkurang. Ada potensi penunggakan pembayaran yang justru akan mengganggu kinerja BPJS Kesehatan,” imbuhnya. 

Jika terjadi tunggakan yang masif, pemerintah bakal kembali terjebak pada lingkaran setan kebijakan dengan mengancam warga tidak mendapatkan layanan publik. “Kalau kembali seperti itu polanya, artinya tidak ada inovasi dalam penyelamatan manajemen keuangan BPJS Kesehatan. Jika warga diancam jika menunggak iuran maka dua kali pemerintah menzalimi rakyat. Kembali menaikkan iuran dan memberi ancaman saat warga tidak mampu membayar,” ucapnya.

ASS|*

Hadits Hari Ini

0

06 Juli 2020
14 Dzul-Qa’dah 1441 H

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بِنْتِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Marzuq bin Binti Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:

Dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Lalu ia berpesan kepada istri dan keluarganya: “Wahai keluargaku, apabila aku meninggal dunia, maka bakarlah mayatku. Setelah itu, buanglah sebagian tubuhku di daratan dan sebagian lagi di lautan. Demi Allah, jika Allah menakdirkan niscaya Dia akan menyiksaku dengan siksaan yang tidak pernah Dia timpakan kepada makhluk lain di dunia ini”. Ketika orang tersebut meninggal, maka keluarganya pun melaksanakan pesannya, yaitu membakar jasadnya dan membuang sebagian ke daratan dan sebagian ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan daratan agar menyatukan jasad orang tersebut dan Allah pun memerintahkan lautan agar menyatukan jasad orang itu. Setelah jasad terkumpul menjadi satu kembali di alam barzakh, maka Allah pun bertanya kepadanya: “Hai hamba-Ku, mengapa kamu memerintahkan keluargamu untuk melakukan tindakan seperti itu ?”. Orang laki-laki itu menjawab: “Ya Allah ya Tuhanku, aku lakukan itu karena aku takut akan siksa-Mu, sedangkan Engkau adalah Dzat Yang Maha Tahu”. Akhirnya Allah pun mengampuninya.

HR Muslim No. 4949.

RUU HIP Ditolak Pemerintah

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Sempat menyatakan menunda, pemerintah akhirnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Idelogi Pancasila (HIP) setelah banyaknya penolakan. Bahkan seperti daerah lain, Aliansi Nasional Anti Komunis Bogor Raya juga menyatakan menolak dan meminta aparat mengusut tuntas inisiator RUU HIP.

“”Kita sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu. Kalau pemerintah misalnya, karena secara prosedural harus menanggapi itu, maka pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila. Menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang,” ujar Menkopolhukam RI Mahfud MD di Gedung Negara Grahadi, Minggu (5/7).

Dia membeberkan kondisi politik Indonesia saat ini memanas karena banyak demo menolak RUU HIP. “Kondisi politik kita banyak demo menolak RUU HIP di berbagai daerah. Saya berbicara dengan BIN bahwa RUU ini bikin situasi panas. Apalagi urgensinya apa, saat kita sibuk dengan urusan COVID-19 masak urus ini (RUU HIP),” kata dia.

Mahfud juga mengaku ingin meluruskan spekulasi yang berkembang di masyarakat bahwa RUU tersebut dibuat oleh pemerintah. Padahal RUU tersebut adalah pengajuan dari DPR RI. “RUU ini datang dari DPR. Jadi begini ada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Di sini ada daftar rencana UU dalam 5 tahun ke depan jumlahnya 156. Lalu dicari mana yang prioritas tahun ini. Ini rancangan yang disiapkan DPR bukan oleh pemerintah,” terang Mahfud.

Mahfud bahkan buka-bukaan bahwa dirinya disuruh secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengecek RUU HIP. Lalu melaporkannya kepada presiden kembali. “Jadi surat itu datang 23 Mei pas dekat hari raya. Sama Pak Presiden langsung didisposisi ke saya. Saya yang suruh melajari RUU yang saat ini dibahas banyak orang. Saya pelajari agak kaget juga karena membuat haluan ideologi Pancasila,” ujar Mahfud.

“Isinya mengenai tafsir Pancasila itu apa dan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. 2 pokok itu. Kemudian tafsir Pancasila jadi masalah karena dasarnya beberapa UU tetapi tidak ada pertimbangan Tap MPRS no 25 tahun 1966,” lanjutnya.

Tap MPRS sendiri, dijelaskan oleh Mahfud berisi ketetapan PKI sebagai organisasi dilarang dan dibubarkan. Selain itu isinya juga melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme. “Nah itu yang jadi masalah. RUU itu nanti Pancasila itu bisa diperas menjadi trisila, bisa jadi ekasila gotong royong. Di situ ribut. Ketika surat sampai, saya kebetulan mendapat video dari Barisan Ulama Madura yang menyatakan menolak RUU HIP karena membuka pintu bagi komunisme. Maklumat MUI seluruh Provinsi juga menolak rancangan itu. Semuanya,” urainya.

Mahfud menegaskan pemerintah menolak RUU HIP dan telah mengembalikannya kepada DPR. Pemerintah juga meminta DPR menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum membuat RUU.

Sementara sebelumnya, ribuan massa di Bogor mengge;ar aksi tolak RUU HIP. Ribuan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) Bogor Raya menghadiri Apel Siaga Tolak RUU HIP di  Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat (3/7).

Dalam aksinya, ANAK NKRI Bogor Raya menyatakan dukungannya atas maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak RUU HIP tanpa kompromi. “Kami menolak tanpa kompromi RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI untuk menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas,” ujar Koordinator ANAK NKRI Bogor Raya Endy Kusuma dalam siaran pers.

Selain itu, ANAK NKRI Bogor Raya juga mendesak kepada aparat keamanan untuk mengusut tuntas inisiator RUU HIP. “Terkait maklumat MUI, kami siap mendukung dan menyukseskan keputusan MUI jika pilihan Al Masiroh Kubro (demo besar-besaran) dilakukan sebagai pilihan dalam menolak RUU HIP,” jelas Endy.

Pihaknya juga mendukung pernyataan bersama ANAK NKRI Pusat yang menolak RUU HIP, termasuk siap menjalankan instruksi ANAK NKRI Pusat untuk mengadakan aksi di Bogor. “Berdasarkan instruksi ANAK NKRI Pusat dan hasil musyawarah para ulama, tokoh masyarakat dan pimpinan ormas Islam di Bogor,” jelas Endy.

Aksi damai tersebut juga dihadiri sejumlah ulama dan tokoh antara lain MS Kaban (mantan Menteri Kehutanan), Slamet Maarif (Ketua PA 212), Mahdi Assegaf (Pimpinan Majelis Syababul Khaer) dan lainnya. Hadir pula sejumlah tokoh dari ormas nasionalis dan kalangan mahasiswa.

ASS |*

Klaster Mitra 10 Terus Bertambah

0

Bogor | Jurnal Inspirasi
Jumlah kasus positif Covid-19 asal klaster Mitra 10 kembali bertambah. Pasalnya, pada Minggu (5/7) ada penambahan satu orang lagi yang terkonfirmasi positif corona, sehingga menyentuh angka 21 orang. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa tambahan seorang yang terkonfirmasi positif Covid-19 asal klaster Mitra 10 merupakan pegawai pada bagian suplier pada supermarket bahan bangunan tersebut.

“Iya, nambah satu orang. Yang bersangkutan merupakan warga Kota Bogor,” ujar Dedie saat dikonfirmasi Jurnal Bogor melalui pesan singkat whatsapp.

Menurut Dedie, Pemkot Bogor dan Gugus Tugas Covid-19 sudah memperpanjang penutupan sementara operasional Mitra 10, dan meminta supermarket bahan bangunan itu melakukan beberapa langkah. Di antaranya menguji sample spesimen bagi karyawan, SPG, supplier dan manajemen.

Selain itu, Mitra 10 harus melakukan penataan terhadap sirkulasi udara, menyiapkan flow pengunjung, menutup kantin, mengurangi jumlah pegawai yang berada didalam area toko dan menyiapkan skema penyemprotan disinfektan secara rutin dan terjadwal. “Setelah semua dipenuhi maka Pemkot dan Gugus Tugas Covid-19 baru akan memberi kelonggaran untuk dibuka kembali dengan catatan,” tutur dia.

Dedie mengatakan bahwa kasus positif Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor akhir-akhir ini berasal dari tiga klaster. Yakni, fasilitas kesehatan, klaster luar Kota Bogor (imported cases) dan klaster Mitra 10.

“Untuk Faskes kita sudah berkoordinasi dengan Dinkes Propinsi untuk melakukan pengkajian ulang terhadap delapan RS Rujukan Covid-19 yang direkomendasi Gubernur Jabar,” ungkapnya.

Sedangkan untuk klaster luar kota Bogor, kata Dedie, terjadi lantaran ada seseorang yang melakukan perjalanan luar kota dengan menggunakan multi moda transportasi umum serta kasus warga Kota Bogor yang ber-KTP Kora Bogor tapi berdomisili di luar daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Sri Nowo Retno mengatakan, pada Minggu (5/7) jumlah pasien positif Covid-19 bertambah lima orang, sehingga totalnya mencapai 193. “Ada lima penambahan kasus positif,” ucapnya.

Kendati demikian, sambung dia, jumlah pasien positif yang sembuh juga bertambah lima orang, sehingga menjadi 125. “Untuk pasien yang meninggal tak ada penambahan,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Ada Upaya Masif untuk Mengganti Ideologi Pancasila

0

Yogyakarta | Jurnal Inspirasi
Gerakan masif untuk mengganti Pancasila bukan isapan jempol belaka. Anggota DPD RI, Cholid Mahmud mencium adanya itu. Dia pun mengingatkan sangat penting bagi masyarakat dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mewaspadai upaya-upaya yang mengarah pada penggantian dasar negara.

DPD pun sudah menyampaikan pesan terkait penolakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR. Bahkan tidak hanya menunda, tapi menghentikan pembahasan yang ujung-ujungnya akan menggeser dasar negara yang sudah disepakati pendiri bangsa Indonesia.

“Gerakan ini masif dilakukan. Secara faktual ini masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Berarti secara sadar ada upaya menggeser Pancasila, makanya ini patut diwaspadai dan ditolak. Melalui Ketua DPD sudah disampaikan untuk menolaknya, ” kata Cholid Mahmud dalam Sosialisasi Empat Pilar di Yogyakarta, Minggu (5/7).

Cholid Mahmud kemudian mengajak semua komponen bangsa untuk menilik kembali fakta sejarah. Dasar negara Pancasila terlahir dari hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa. “Jika kita cermati, rumusan-rumusan dasar negara yang muncul pada Sidang BPUPKI, tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 masih baru bersifat usulan personal. Fakta historisnya, rumusan dasar negara yang disepakati bersama adalah rumusan Pancasila Hasil Sidang PPKI, 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir Soekarno. Karena itu, agar tidak menjadi bisa dan terjadi distorsi, Pancasila seharusnya dipahami berdasarkan rumusan yang merupakan kesepakatan bersama para pendiri bangsa tersebut,” kata Cholid.

Sementara itu, menurut ahli dari Pusat Studi Pancasila UGM, Muhammad Jazir ASP, Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi pada 18 Agustus 1945. Hal ini yang disampaikan Soekarno secara resmi. Makanya TNI memahami ada upaya lain dalam pembahasan RUU HIP. “Bahwa Pancasila yang diakui resmi adalah Pancasila yang disampaikan 18 Agustus bukan pidato pada 1 Juni,” ungkapnya.

Untuk itu, jika ada sekelompok masyarakat yang berusaha memanfaatkan pidato Soekarno pada 1 Juni untuk bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila itu bukan Soekarnois. “Namun itu pendompleng Soekarno untuk merusak Pancasila, makanya TNI dan umat Islam sadar akan hal ini,” katanya.

Diakui, gagasan Pancasila adalah 1 Juni dalam pidato Soekarno, dan baru secara resmi menjadi dasar negara pada 18 Agustus 1945. “Jadi Pancasila sudah final. Kalau memang mereka Soekarnois, maka tidak mungkin ada Rancangan UU HIP. Bukan Soekarnois itu, mungkin Megawatisme. Kalau Soekarnois kan sudah final tidak mungkin mengusulkan diperas menjadi Trisila dan Ekasila,” katanya.

Jazir pun mengkritik adanya kelompok komunis di dalam kabinet yang ingin mendompleng Soekarnois dalam pembahasan RUU HIP ini. “Pendomplengnya jelas kaum komunis di kabinet yang ingin menggeser Pancasila melalui Soekarnois, karena mereka ingin diterima kaum Soekarnois yang di Indonesia ini sangat besar,” katanya.

Sementara para rektor pendidikan tinggi yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) sangat mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai pancasila di dunia pendidikan.

Akan tetapi, Ketua FRI Yos Johan Utama menegaskan, cara menanamkan Pancasila di hati dan pikiran mahasiswa ataupun para penuntut ilmu lainnya bukan dengan membahas apalagi membuat Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sebab, menurut dia, secara filosofis pendidikan kebangsaan adalah proses sistematis dan terukur untuk mentransformasi wawasan kebangsaan ke dalam pribadi anak didik agar berperilaku dan berkarakter sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, sedia memimpin hingga membela bangsa dan negara.

“Untuk mencapai hal tersebut, penyelesaian yang dilakukan tentunya bukan dengan membuat atau membahas RUU HIP yang menimbulkan kegaduhan akhir-akhir ini,” kata dia di acara Konferensi Virtual Forum Rektor Indonesia.

Karena itu, Yos menekankan, perlunya kebijakan dalam bidang pendidikan dan gerakan nasional revolusi mental yang memberi pemahaman tentang sejarah kebangsaan dan kepemimpinan nasional, hingga kewarganegaraan serta nilai, norma berbangsa maupun bernegara Indonesia.

“Pembinaan mental bangsa agar terus dilakukan agar tercipta manusia tangguh yang mampu bertahan hidup dalam keadaan apapun dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan,” tegasnya.

Di sisi lain, dia juga meminta supaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat arah pembangunan Sumber Daya Manusia, terdiri dari pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila, deregulasi dan debirokrasiasi, meningkatkan investasi dna inovasi, penciptaan lapngan kerja, pemberdayaan teknologi, hingga kemmpuan adaptif mahasiwa.

“Pemerintah juga perlu mewajibakan pendidikan bela negara dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Yos.

ASS |*

Museum Rasulullah Bakal Ada di Ancol

0

Jakarta | Jurnal Inspirasi
Museum Rasulallah SAW bakal ada di Ancol. Letaknya sekitar dua kilometer dari Gerbang Pintu Timur Ancol, tepatnya di seberang Mal Ancol Beach City (ABC). Museum Rasulullah sendiri adalah bentuk kerja sama antara Dewan Masjid Indonesia (DMI) dengan Liga Arab. Tempat tersebut akan jadi museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Pihak Ancol mengatakan, proyek pembangunan Museum Rasulullah SAW akan berdiri di atas daratan buatan yang terbentuk dari tumpukan lumpur yang dikeraskan di sisi timur kawasan wisata.

Department Head Corporate Communications PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari menyebut lumpur yang digunakan merupakan hasil pengerukan di sejumlah sungai di Jakarta.

“Tanah timbul yang ada memang merupakan area Ancol yang menjadi dumpsite tanah kerukan tiga belas sungai dan lima waduk di Jakarta yang juga akan dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan Museum Rasulullah,” kata Rika dikutip dari CNN, Minggu (5/7).

Pembangunan museum itu dimulai sejak peletakan batu pertama, Rabu (26/2). Belasan truk Pemprov DKI silih berganti melakukan bongkar muat lumpur. Ekskavator dioperasikan untuk mengaduk lumpur hingga mengeras.

Sekda DKI Jakarta Saefullah menyebut luasnya kurang lebih 20 hektare. Sebagian besar kawasan itu terdiri dari lumpur yang telah mengeras. Bahkan di beberapa titik terdapat bukit-bukit kecil. “Pemanfaatan wilayah tanah yang terbentuk merujuk pada Kepgub dan semuanya sesuai yang tertulis di Kepgub tersebut,” ucap Rika.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan Kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 hektar pada 24 Februari 2020. Kepgub itu menjadi landasan hukum bagi Pemprov DKI melakukan reklamasi di pesisir Ancol. Beberapa fasilitas disebut akan didirikan di atas perluasan Ancol, seperti Masjid Apung, Museum Rasulullah, pusat pertemuan (MICE), dan wahana laut.

ASS|*