Warga Minta Segera Direlokasi

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Musibah longsor dan pergeseran tanah kembali terjadi di Kampung Rancabakti RT 01 RW 05 dan di Kampung Pariuk RT 02 RW 07 Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung. Diketahui pada pukul 11: 00 WIB kemarin, gedung SDN Rancabakti kembali mengalami pergerseran tanah.

“Selama tahun 2020, kejadian pergesan tanah terjadi bukan kali ini, namun seringkali terjadi,” kata Kepala Dusun setempat H Deden Mulyawidanta kepada wartawan.

Pada bangunan gedung sekolah SDN Rancabakti, kata Deden, terjadi saat hujan. Tanah amblas dan longsor sehingga ada kerusakan bagian badan bangunan terbelah dan rusak.

Termasuk di Kampung Pariuk yang hingga kini belum dilakukan relokasi pada bagian samping rumah milik atas nama Muhidin longsor pada saat diguyur hujan. ” Warga kampung Pariuk meminta untuk segera direlokasi musababnya warga sudah begitu lama menunggu,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua RT 02 RW 07 Kampung Pariuk Ili menyatakan, kalau terus dibiarkan warga di kampung Pariuk bisa bahaya apalagi keberadaan rumah- rumah yang sangat berdekatan  dibibir tebing dengan keadaan curam sedalam 120 meter.”  Petugas mulai BPBD, PMI serta pihak lainnya sudah cek lokasi tapi, ya begitu sampai kiwari  belum ada tindak lanjutnya,” tuturnya.

Sementara, salah satu warga korban pergeseran tanah di Kampung Pariuk  yang rumahnya berdekatan dengan bibir tebing, Nenah (42) mengaku ketakutan pasca musibah bencana alam  sudah terjadi pada tahun 2016.

Ditambah adanya longsor persisnya didepan rumahnya. “Waktu kami melihat sendiri bencana longsor kemudian kami langsung lari keluar. Sambil menggendong kedua anak yang masih kecil- kecil kami langsung keluar,” imbuhnya.

“Sampai sekarang  masih merasa  was was apalagi disaat hujan besar, mau siang mau malam ketika ada hujan mah kami sekeluarga pasti pindah ke rumah saudara,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kadumanggu memberikan klarifikasi perihal pemberitaan yang menyebut ada keterlibatan dalam pengelolaan galian C yang diduga ilegal alias tak berizin. “Tidak ada keterlibatan langsung dari BUMDes Kadumanggu terkait pekerjaan perataan, saat awal BUMDes hanya memfasilitasi kepada masyaarakat terkait perizinan lingkungan, dan itupun sudah diketahui oleh Kepala Desa Kadumanggu dan Camat Babakan Madang, selebihnya saat ini dikelola oleh ketua kepemudaan dan RT di wilayah tersebut,” ujar Direktur BUMDes Kadumanggu, Raden Rahmatullah di ruang kerjanya, Rabu (9/12).

“Yang kami tahu itu adalah kegiatan perataan tanah, namun materialnya dibuang keluar, itu pembicaraan yang diutarakan oleh PT Lekom Maras sebagai pemilik lahan saat mendatangi rumah kepala desa yang kebetulan kami (BUMDes) yang mengetik surat izin lingkungannya untuk ditandatangai oleh masyaarakat,” kata Raden menjelaskan.

Menurutnya, bagian dari keteledoran perihal menggunakan kop BUMDes saat diedarkan ke masyarakat, dan pihaknya tidak mengira masyaarakat menyetujui kegiatan perataan tersebut yang ditandatangani hampir 200 orang yang terdiri dari 3 RT, yang merupakan warga yang terkena dampak dari kegiatan tersebut.

“Sejauh ini kepala desa selalu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat maka dari itu saat masyarakat menyetujui maka kades berani memberikan persetujuan yang selanjutnya diketahui oleh camat,” jelas Raden.

Menurutnya, di lokasi tersebut sebelumnya memang pernah ada kegiatan yang sama dan itu dihentikan oleh warga sendiri dan pemerintah. Namun mungkin karena kondisi ekonomi sekarang sulit kata dia, warga mencari penghasilan hingga adanya kegiatan tersebut sedikit membantu untuk mendapatkan penghasilan, karena sebagian besar yang bekerja sebagai ceker, penutup terpal dan pembersih ban dan jalan adalah warga sekitar.

“Jadi saya tekankan sekali lagi tidak ada keterkaitan BUMDes dalam kegiatan perataaan tanah tersebut, untuk lebih jelasnya bisa komunikasi dengan pengusahaanya yang melakukan kegiatan perataan tersebut,” pungkas Raden.

Terpisah, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni mengatakan, untuk saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang membolehkan kegiatan galian C, baik yang ingin membuat izin baru maupun yang ingin memperpanjang izin Minerba yang dimilikinya.

“Sejauh ini masih menunggu Peraturan Pemerintah, kemarinkan galian C izinnya dikeluarkan oleh provinsi, namun untuk kedepannya langsung dari Pemerintah Pusat, itupun saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah yang belum terbit,” kata Achmad Fathoni.

Dia menjelaskan, nantinya akan ada kualifikasi dari setiap kegiatan Minerba dan akan ada izin yang dikeluarkan oleh Pemda yang harus dikeluarkan oleh Provinsi dan ada juga yang harus ke pemerintah pusat. Achmad Fathoni menyarankan  jika saat ini kegiatan galian C tersebut hanya mengantongi izin lingkungan, sebaiknya dihentikan.

“Kecuali kegiatan galian C tersebut nantinya akan menjadi lahan yang dinikmati oleh masyarakat, jika hanya untuk kebutuhan pengusaha atau swasta sebaiknya dihentikan. Kita akan coba mencari waktu untuk melakukan sidak ke lokasi tersebut, jika lebih banyak negatifnya untuk masyarakaat maka lebih baik ditutup,” tegasnya.

Nay Nur’ain

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Sampah liar yang menggunung di bahu Jalan Citapen-Tapos, persisnya di depan lapang bola Tapos, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, akhirnya diangkut petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Wilayah III.

Kepala UPT Pengelolaan Sampah Wilayah III, Rudi Andryanto mengatakan, pengangkutan sampah liar yang berada di tebing bahu Jalan Citapen-Tapos ini, bagian dari program kerja pihaknya. “Program kita, jangan sampai ditemukan lagi sampah liar di sekitar bahu jalan,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, dalam pelaksanaan pengangkutan sampah tersebut, pihak UPT bekerjasama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Cileungsi. Dimana, sebelum dilaksanakan pengangkutan sudah ada kesepakatan.  “Jadi kita juga mengandeng pihak desa untuk penanganan sampah liar,” ujar Rudi.

Tidak hanya sampah yang ada di Desa Cileungsi, Rudi pun terus melakukan konsolidasi dengan semua desa yang ada di wilayah tugasnya dalam penanganan sampah tersebut. “Seperti dengan Desa Kopo, Cisarua, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin, kita sedang komunikasikan terkait penanganan sampah,” paparnya.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sangat membantu untuk menangani banyaknya sampah liar di wilayahnya masing-masing yang dibuang oleh warga lain. “Ketika ada warga luar yang membuang sampah sembarangan, masyarakat harus aktif dan menegurnya,” kata Rudi.

Rudi berharap, semua desa melakukan kerjasama dalam penanganan sampah rumah tangga yang ada di wilayah, yakni dengan mengajak masyarakat agar berlangganan untuk pengangkutan. “Hanya dengan kerjasama itu, permasalahan sampah bisa tertangani,” imbuhnya.

Sementara Entis, Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Cileungsi membenarkan adanya kerjasama pihaknya dengan UPT Pengelolaan Sampah untuk penanganan sampah liar di Jalan Citapen-Tapos. “Saya berharap, ke depan ada kerjasama yang jelas dan dituangkan kedalam surat perjanjian secara tertulis antara desa dengan UPT,” tukasnya.

** Dede Suhendar