Jakarta | Jurnal Inspirasi

Ada dua preseden buruk diungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah atas sikap politik Presiden Joko Widodo menyikapi keterlibatan anak buahnya Moeldoko yang menjabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melakukan gerakan pegambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dedi Kurnia Syah mengatakan, sikap dingin Jokowi mengkhawatirkan konflik antara Moeldoko dengan Partai Demokrat. Dedi kemudian menyampaikan ada dua pertanda yang akan menghantui Jokowi jika tidak segera menyampaikan sikap politiknya.  

Kata Dedi, jika Jokowi tidak segera mencopot, publik akan menafsirkan Jokowi tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Moeldoko. “Pertama, jika tidak memberhentikan Moeldoko dari kepala KSP maka ada anggapan presiden sekurang-kurangnya tidak mempermasalahkan apa yang telah dilakukan Moeldoko,” demikian analisa Dedi, Senin (8/3).

Penanda buruk kedua, dijelaskan Dedi, tindakan Moeldoko merupakan pertaruhan nama baik presiden Jokowi. Dengan demikian, analisa Dedi, apabila nantinya pemerintah lebih memilih mengakui hasil Kongres Luar Biasa sepihak yang dilakukan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumut maka publik akan menyimpulkan bahwa gerakan “kudeta” memang direstui oleh orang nomor satu di Indonesia.

“Jika sampai pemerintah justru memihak pada putusan KLB yang tidak memenuhi syarat itu. Publik akan beranggapan jika langkah Moeldoko telah direstui Presiden,” demikian analisa Dedi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga ada maksud terselubung di balik upaya pengambilalihan Partai Demokrat. Pangi khawatir salah satu tujuannya agar Joko Widodo dapat menjadi Presiden untuk ketiga kalinya. Pangi merasa prihatin atas pihak Istana yang mengabaikan upaya Moeldoko merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Menurutnya, hal itu memunculkan spekulasi di masyarakat akan maksud pihak Istana.

“Kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang di desain pemerintah? Mungkinkah amandemen UUD 1945 terutama kaitannya dengan periode jabatan presiden yang mau ditambah menjadi tiga periode? Apa pun agendanya, kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua,” kata Pangi dalam keterangan, Senin (8/3).

Pangi menilai, manuver politik Moeldoko patut dicurigai bukan hanya demi kepentingan pribadinya. Ia malah menyinggung kemungkinan bahwa Moeldoko cuma sekadar alat guna mencapai tujuan utama.

“Apakah dengan langkah sembrono dan ugal-ugalan itu Moeldoko mau jadi calon presiden 2024? Atau beliau melakukan itu semua atas restu Istana dan Moeldoko hanya pion untuk memuluskan ambisi politik yang sedang berkuasa?” sindir Pangi.

Selain itu, Pangi menyayangkan dengan praktik politik belah bambu yang menyasar partai oposisi. Ia menilai, hal itu sebagai cara berpolitik yang tidak etis di masa saat ini dimana penguasa sudah sangat dominan. “Apalagi komposisi koalisi pemerintahan hari ini sudah terlalu gemuk, enam dari sembilan partai di parlemen dengan total 75 persen kursi sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, apakah ini belum cukup?” ujar Pangi.

Pangi mengkritik praktik memecah belah partai oposisi lalu menjadikannya bagian partai koalisi pemerintah. Kondisi ini hanya menjadikan DPR kembali ke masa orde baru. “Sekadar stempel bagi kekuasaan, menjadi lembaga yes man,” ungkap Pangi.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai. Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan “perang mencari keadilan”.

Kantor Staf Presiden menepis tudingan adanya keterlibatan Presiden Jokowi dalam manuver politik Kepala KSP Moeldoko. KSP menegaskan bahwa sikap Moeldoko merupakan keputusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden.
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, pihak istana kepresidenan atau Presiden Jokowi sekalipun tidak ada tendensi dan intervensi ke partai politik. Menurutnya, langkah politik Moeldoko adalah keputusan pribadi yang dijamin undang-undang (UU).

“Sikap, pikiran, dan pandangan beliau untuk aktif di Partai Demokrat adalah sikap pribadi. Itu sebabnya, kenapa saya menolak orang-orang yang mengaitkan sikap pribadi ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo,” ujar Ngabalin, Senin (8/3).

Sementara pada Senin (8/3), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan safari ke beberapa lembaga negara. Tujuanya untuk memberikan data autentik tentang keabsahan struktur partainya. Beberapa lembaga itu di antaranya, Kemenkum HAM, KPU dan Kemenko Polhukam.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Nama Hotma Sitompul disebut Adi Wahyono, tersangka sekaligus mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Biro Umum Kementerian Sosial. Adi Wahyono mengaku pernah menyerahkan uang Rp3 miliar kepada pengacara kondang tersebut. Uang itu berasal dari fee vendor bansos Covid-19. Selain Hotma, juga ada pemberian uang kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Ahmad Suyuti sebesar Rp2 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Adi saat bersaksi dalam persidangan kasus suap pengadaan Bansos di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (8/3). Adi yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial (PKBS) mengaku juga pernah dimintai sejumlah uang oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara. “Jadi saya komunikasi dengan Pak Joko (PPK) untuk mengumpulkan fee setiap pak menteri meminta dana,” kata Adi.

Awalnya, Adi berbelit-belit saat ditanyakan ihwal permintaan apa saja oleh Juliari. Namun setelah jaksa KPK memintanya jujur terbuka, akhirnya Adi pun membeberkannya. “Dana operasional apa saja?” tanya jaksa. “Dari beli tiket ke Semarang lalu kemudian untuk bayar pengacara,” kata Adi.

Adi menjelaskan bahwa ada sebuah kasus yang menyidangkan seorang anak tapi tak didampingi oleh pengacara. “Jadi ada bagian di Kemensos yang menangani anak pak. Yang disidangkan di Pengadilan Tangerang itu tidak ada pengacaranya makanya pak menteri meminta untuk didampingi pengacara,” ujarnya.

Saat ditanya Jaksa siapakah pengacara itu, Adi pun menjawab Hotma Sitompul. “Pak Hotma Sitompul pak sebesar 3 miliar,” kata Adi. Adi juga mengaku, dia sendiri yang menyerahkan langsung uang tersebut. “Saya sendiri pak yang menyerahkan uang tersebut ke Pak Hotma,” ujarnya.

KPK sendiri beberapa waktu lalu sempat memeriksa Hotma, dan Hotma mengaku sudah mengembalikan uang tersebut. Hanya saja, Hotma mengaku pembayaran anak buahnya hanya 2-5 juta ketika itu. Bukan senilai Rp3 miliar seperti diungkapkan dalam sidang oleh Adi Wahyono.

Adi Wahyono juga menyebut ada pemberian uang kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kendal, Ahmad Suyuti, sebesar Rp2 miliar dari fee Bansos Covid-19. Hal itu diungkapkannya saat bersaksi untuk dua orang terdakwa, yaitu untuk Harry Van Sidabukke yang didakwa menyuap bekas Menteri Sosial, Juliari P Batubara, senilai Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja yang didakwa memberikan suap senilai Rp1,95 miliar terkait penunjukkan perusahaan penyedia bansos sembako Covid-19.

“Ada rencana pemberian uang saat kunjungan ke Semarang untuk beberapa anggota PDIP,” kata Wahyono.

Uang itu, menurut Wahyono, didapat dari Pembuat Komitmen pengadaan bansos sembako Covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso.

Santoso menyerahkan uang Rp2 miliar ke Wahyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat Batubara akan kunjungan kerja ke Semarang.

Uang berasal dari pengumpulan fee perusahaan yang mendapat jatah pengadaan bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial. Jaksa kemudian memutar rekaman sadapan percakapan antara Wahyono dan Santoso. “Ada titipan duit dari Pak Menteri, acaranya tertutup nanti ta’ kirim,” demikian ucapan Wahyono yang disadap KPK kepada Santoso.

Belakangan Adi tahu bahwa uang Rp2 miliar itu untuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kendal, Ahmad Suyuti. “Saya tidak tahu persis apa hubungan Pak Menteri dengan Pak Ahmad Suyuti, tapi Pak Menteri dari daerah pemilihan Kendal, Semarang, Kabupaten Semarang sama Salatiga,” kata Wahyono.

Ia pun mengaku pernah bertemu Suyuti saat pemeriksaan di KPK. “Saya pernah ketemu dengan Pak Suyuti saat istirahat di KPK, katanya yang menyerahkan uang itu Pak Kukuh (staf khusus menteri) tapi saya serahkan uang itu ke Pak Eko selaku ADC menteri,” kata Wahyono.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) digoyang perpecahan pasca pelaporan terhadap Permadi Arya (Abu Janda) atas kasus isu rasial. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat KNPI, Gandung Rafiul N. Huda menegaskan, bahwa Haris Pertama merupakan Ketua Umum DPP KNPI yang sah sesuai Kongres KNPI XV di Bogor, 18 hingga 22 Desember 2020.

Penegasan itu menyikapi adanya Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar rapat pleno di Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3). Rapat pleno tersebut dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A. Bahri dengan agenda mencopot Haris Pertama dari jabatan ketua umum.

Gandung pun mengingatkan salah satu musuh pemuda Indonesia saat ini adalah oknum pemuda yang suka mengintervensi organisasi untuk tujuan memecah belah dengan mengadu domba sesama anak bangsa. “Mental buruk tersebut pernah menjadi cara-cara khas penjajah melemahkan soliditas kaum muda,” ujar Gandung, Senin (8/3).

Menurutnya, DPP KNPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Haris Pertama menjadi sasaran politik adu domba dari antek neo imperialisme tersebut yang antara lain dengan mendukung adanya rapat pleno abal-abal di Hotel Ritz Carlton pada Sabtu, 6 Maret 2021, yang dirilis media sebagai ajang “kudeta” Ketua Umum DPP KNPI yang sah dan legitimate.

Oleh karena itu, sebagai alumni GMNI, yang tegak lurus pada ajaran Bung Karno, dia menyatakan sikapnya mengutuk pelanggaran organisasi yang dilakukan oknum-oknum pengurus DPP KNPI di acara “Pleno Ritz Carlton” dan menyatakan pertemuan tersebut sebagai bentuk skenario jahat memecah belah pemuda Indonesia. “Menegaskan bahwa Haris Pertama adalah Ketua Umum DPP KNPI yang didukung barisan pemuda yang solid dan tegak lurus pada idealisme gerakan,” ujarnya.

Dia juga menyatakan ‘perang’ terhadap semua pihak yang terlibat pada agenda pemecah belah pemuda yang berupaya mendelegitimasi DPP KNPI melalui rencana “kongres bersama”.

**

Jakarta | Jurnal Inspirsi

Para guru agama terus menyuarakan aspirasinya. Mereka meminta agar ada formasi bagi mereka dalam rekrutmen satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) itu ada menyikapi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi berharap pemerintah segera memasukkan guru PAI di sekolah dalam formasi PPPK, agar mereka tidak mogok mengajar dan tenang melaksanakan tugas mengajar serta mendidik anak bangsa menuju Indonesia emas.

“Sampai sekarang belum memasukan untuk formasi guru agama di sekolah. Atau pendidikan agama akan dihapus di negeri ini sampai tidak ada formasi untuk guru agama?” tandas Manhan.

Dia menyebutkan, sejak Desember 2020, DPP AGPAII telah melakukan focus grup discussion (FGD) dengan Kemendikbud, Kemenag, DPR RI Komisi VIII, dan Komisi IX. Saat itu mereka meminta agar guru agama diikutsertakan dalam rekrutmen PPPK tersebut mengingat sebagian besar guru agama statusnya honorer.

“Yang menjadi keprihatinan kami adalah tidak masuknya unsur guru agama dalam rekrutmen guru PPPK,” kata Manhan Marbawi.

Anggota AGPAII mencapai 235 ribu guru PAI di seluruh Indonesia. Dan 70 sampai 80 persen dari angka itu adalah guru honorer dengan tingkat kesejahteraan jauh di bawah UMR. Jika rekrutmen PPPK tidak menyertakan guru agama, lanjut Manhan, menunjukkan negara abai terhadap guru agama.

“Guru pendidikan agama diperlakukan tidak adil oleh negara, padahal mereka telah mengabdi berpuluh tahun dengan tingkat kesejahteraan memprihatinkan,” tegasnya.

Manhan mengaku tidak bisa menolak jika terjadi gerakan masal untuk melakukan mogok mengajar agama secara nasional bila tuntunan guru agama tidak dipenuhi. Guru agama hanya menuntut diberikan formasi PPPK agar punya kesempatan sama dengan guru mata pelajaran lainnya.

“Kami tidak bisa mencegah bila hal itu terjadi. Kami hanya meminta agar pemerintah baik Kemendikbud atau pun Kemenag, segera membuka formasi PPPK untuk guru pendidikan agama,” terangnya.

Dia mengatakan, tidak masuknya guru agama dalam formasi PPPK, menyebabkan guru agama Islam dari berbagai provinsi menyampaikan aspirasi ke DPP AGPAII agar diperjuangkan nasibnya.

Banyak guru agama merasa dizalimi oleh pemerintah. Bagaimana perasaan mereka di saat teman satu sekolah bisa ikut seleksi PPPK, sedangkan guru agama tidak bisa ikut seleksi, karena tidak ada formasinya.

“Jika sampai akhir Maret ini, rekrutmen satu juta guru PPPK tidak menyertakan guru agama maka teman-teman di berbagai daerah akan melakukan mogok mengajar secara nasional,” tegasnya. Dia memperkirakan untuk guru PAI saja yang akan mogok sekitar 188 ribu orang.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Tenaga perawat dan sumber daya masyarakat (SDM) kesehatan lainnya memiliki risiko 3 kali lipat lebih besar terinfeksi Covid-19 meskipun pada negara yang pengendalian virus corona baik sekalipun.

Demikian hasil jurnal terbaru disampaikan Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 dr Mariya Mubarika dalam Nursing Zoominar Episode ke-226 bertema “Perlindungan Perawat di Masa Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Senin (8/3).

Pada zoominar yang dihadiri 1.530 perawat se-Indonesia, baik dari zoom dan live YouTube, Mariya mengungkapkan banyak laporan dokter menyampaikan keluhan perawat khawatir tertular Covid-19. Perawat tidak memiliki tempat khusus ketika pulang ke rumah. Di tambah lagi terdapat bayi di rumah, orang tua dengan komorbid (penyakit penyerta), yang berakibat perawat bekerja dengan mental dilema antara tuntutan keselamatan diri dan orang tua.

“Ini jadi imbalance kerja dan kehidupan yang sadar atau tidak ini pernah dialami semua. Keluarga terlantar, dan kurangnya informasi akurat,” ujar dr Mariya Mubarika.

Ketua Bidang Advokasi Legislasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ini dalam presentasinya mengajak tenaga perawat lebih cerdas dari virus. Artinya, perawat harus bisa memahami dengan benar karakteristik virus agar dapat menghindar atau jangan sampai tertular dari virus corona ini dan jika terinfeksi sekalipun tidak sampai parah, cukup di fase 1 yang tidak ada resiko kerusakan apa-apa pasca penyembuhan. Salah satunya dengan menjaga imunitas kesehatan tubuh tetap prima serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, permasalahan di Indonesia, terutama tenaga kesehatan banyak yang tidak mengenali status kesehatan.

Perawat merasa tidak punya riwayat gula darah tinggi, dan hipertensi namun baru ketahuan setelah terinfeksi Covid-19. “Makanya penting mengetahui status kesehatan kita jika terinfeksi pun kita langsung bisa teratasi dengan baik. Dan sejauh data yang didapat saat ini bahwa imunitas yang dibentuk dari vaksin atau pasca infeksi sekalipun sangat individual, sehingga meskipun sudah divaksin harus tetap protokol kesehatan, agar tidak terinfeksi,” ujar dokter lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Mariya mengimbau perawat mengupayakan skrining komorbid. Alasannya, orang dengan komorbid, seperti kolesterol tinggi dan diabetes dengan kadar gula tinggi mudah terinfeksi. Kemudian, jika terinfeksi Covid-19, pasien komorbid cenderung mudah sekali ke fase kritis dan untuk menurunkan kolesterol itu tidak bisa dalam satu dua hari, tapi bisa mencapai mungkin sampai tiga bulan.

Begitu juga dengan penderita diabetes melitus, Mariya menyarankan agar dilakukan pengecekan HB A1C. Penderita diabetes yang kadar gulanya stabil itu seperti orang biasa, tapi kalau gula darahnya tinggi dia memiliki tingkat risiko tinggi dan berpotensi masuk ruang ICU. Satgas Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan, kata Mariya berencana melakukan advokasi juga n ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar program skrining komorbid untuk tenaga kesehatan yang dilaksanakan di setiap daerah masing-masing ditanggung PEMDA, karena ini sangat penting.

“Bagi perawat yang memiliki komorbid jangan kecil hati. Asalkan terkontrol itu menjadi aman,” ujar Mariya.

Sebelum mengakhiri presentasinya, Ia meminta perawat terutama yang bertugas di ruang UGD menandai pasien dari tenaga kesehatan untuk segera mendapat penanganan cepat. Semua tenaga kesehatan terinfeksi Covid-19 bisa menghubungi layanan bantuan Helpline 117 ext.3 untuk mendapatkan penanganan. “Semua nakes harus selamat, jangan sampai masuk ke fase berat.”

Ketua DPP PPNI Bidang Pelayanan Dr Ati Suryamediawati, S.Kp, M.Kep membenarkan permasalahan yang banyak dihadapi perawat khususnya dalam menangani pasien terinfeksi Covid-19. Ati mengutip data rata-rata perawat memiliki angka beban kerja sebanyak 7-8. Artinya kemampuan beban adaptasi perawat untuk melayani pasien Covid-19 mampunya dua sampai tiga pasien. “Mereka dari diri sendiri rendah kemampuan adaptasinya,” ujarnya.

Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia ini mengatakan perawat merupakan tenaga kesehatan terbanyak dan paling lama kontak dengan pasien. Perawat juga memiliki banyak peran dalam menangani pasien. Mulai dari berperan sebagai konektor, langsung atau tidak langsung ke pasien, komunikator antara keluarga dan perawat, kolaborator untuk mengambil keputusan bersama. Hingga sebagai advocator membantu klien yang bermasalah dengan keluarga dan stigma dari masyarakat sekitar. “Perawat juga sebagai aplikator hingga menjelaskan ke masyarakat,”ujarnya.

Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, ini mengatakan kunci perlindungan perawat yakni melakukan tugas berdasarkan kode etik organisasi profesi, standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur (SOP). “Kalau teman-teman berpedoman pada ini bisa melindungi teman-teman,”ujarnya.

**w2n H