Bogor | Jurnal Inspirasi

Tender proyek Masjid Agung hingga kini belum dilelangkan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor lantaran dokumen tender belum diinput oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menanggapi hal itu, Kepala Sub BagianPembinaan Peng­adaan Barang dan Jasa pada Bagian PBJ Setda Kota Bogor, Dedi Rus­mana mengatakan bahwa tidak ada batas waktu sampai kapan proyek itu akan ditenderkan. “Nggak ada batas waktu, tergantung dari PUPR menginputnya,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Kendati demikian, kata Dedi, sebaiknya proyek senilai Rp32 miliar itu harus ditenderkan pada April 2021. Apabila jangka waktu pengerjaannya adalah selama tujuh bulan. “Kalau tujuh bulan mesti ditenderkan sekarang, karena proses lelang memakan waktu sebulan,” ungkapnya.

Dedie menambahkan, apabila waktu pelaksanaan pekerjaan selama delapan bulan, otomatis proyek tersebut takkan terkejar. “Kalau delapan bulan, nggak akan terkejar. Waktunya sangat mepet,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi mengatakan, masih melakukan review lantaran adanya Permendagri dan Permen PU Nomor 14 Tahun 2020. “Jadi dalam aturan tersebut tidak ada lagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tapi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ujarnya.

Menurut Chusnul, setelah review selesai dilakukan, maka pihaknya akan segera memasukan dokumen agar dapat dilelangkan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kota Bogor. “Ya, Insya Allah dalam waktu dekat ini segera diinput, agar dapat dilelangkan,” ucap Chusnul.

Pemkot sendiri pada tahun ini menganggarkan Rp32 miliar yang berasal dari APBD untuk membangun Masjid Agung yang dimulai dari pondasi atap struktur baru sesuai rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Prosesnya saat ini, pembangunan Masjid Agung sudah dilakukan lelang untuk konsultan pengawas sejak Februari lalu. Saat ini hanya tinggal menunggu penetapan pemenangnya. “Sedangkan untuk konstruksinya kita masih menyelesaikan administrasi yang disesuaikan dengan Permen PUPR yang menyangkut persyaratan tambahan maupun Permendagri yang menyangkut keuangan daerah,” katanya.

Jika tak ada halangan berarti, lelang akan dimulai pada pekan kedua bulan April ini. Sehingga pada bulan Mei mendatang, pemenang lelang sudah diketahui untuk melanjutkan pekerjaan fisik pada bulan berikutnya.

Detail pengerjaannya sendiri, pada Masjid Agung akan dilakukan pemasangan atap sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Dimana pada pembangunan atap ini tidak boleh membebani struktur yang lama. Sehingga pembangunan akan dimulai dari pondasi struktur awal, sampai kepada struktur atap dan atapnya sendiri.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rasio keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Kota Bogor menurun drastis. Data Dinas Kesehatan Kota Bogor per Selasa (6/4) menunjukan jumlah tempat tidur isolasi yang terisi hanya 30,7 persen. Angka ini jauh di bawah ambang batas BOR menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 60 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan, dari total 809 tempat tidur isolasi di 21 rumah sakit rujukan yang disiapkan, saat ini hanya terisi 248 atau 30,7 persen. Padahal, sebelumnya BOR di Kota Bogor sempat menembus angka 88 persen pada Januari 2021.

Penurunan juga terjadi di Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Kota Bogor tercatat jumlah tempat tidur yang terisi hanya 9 unit atau 14,1 persen dari total yang disiapkan 64 unit. 

“Alhamdulillah tren BOR di rumah sakit turun karena kasus pasien terkonfirmasi positif juga turun, terutama kasus dengan gejala sedang dan berat. Di mana kasus kategori ini harus dirawat di rumah sakit,” ungkap Retno di Balaikota Bogor.

Faktor lain, kata Retno, menurunnya kasus positif dengan gejala sedang dan berat ini juga karena program vaksinasi yang terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak warga. “Bisa saja kemungkinan faktor vaksinasi. Jadi, andaikan terpapar juga tidak berat sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit,” terangnya.

Retno menambahkan, selain BOR yang menurun, angka kesembuhan di Kota Bogor naik menjadi 91,9 persen (lebih tinggi dari Jawa Barat dan Nasional). Kemudian angka kasus aktif di Kota Bogor juga turun menjadi 6,6 persen (lebih rendah dari Jawa Barat dan Nasional). Sedangkan angka kematian akibat Covid-19 di Kota Bogor 1,6 persen (lebih rendah dari angka kematian Nasional).

Meski demikian, Retno meminta masyarakat untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. “Meskipun tren kasus menurun dan sudah ada vaksinasi, bukan berarti kita sudah bebas pandemi. Sehingga kami imbau kepada masyarakat harus tetap waspada terhadap penularan Covid-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan 5M,” ujar Retno.

“Tinggi rendahnya kasus Covid sangat tergantung pada kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” tambahnya.

Sejak awal pandemi hingga Rabu (7/4) sudah tercatat total terkonfirmasi positif 14.229 kasus, selesai isolasi atau sembuh 13.114 kasus, masih sakit 889 kasus dan meninggal 226 kasus.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin lansung apel dan simulasi bencana banjir dan longsor di Kampung Bebek RT 02/10, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (8/4/2021). Bersama puluhan anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), unsur TNI serta Polri, Bima Arya melihat secara langsung bagaimana kesiapan petugas dalam menangani bencana.

Dalam amanatnya, Bima Arya menyampaikan bahwa bencana bukanlah hal yang harus dianggap biasa – biasa saja. Justru, kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Terutama dalam hal koordinasi lintas instansi. “Komunikasi ketika bencana itu datang, dan sosialisasikan kepada warga. Memang di titik ini terus dilakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan secara permanen. Dengan meminta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur,” jelas Bima Arya.

Akan tetapi, kata dia, karena pembangunan infrastruktur ini masih berproses, tentunya kesiagaan warga yang didukung oleh kesiapan sistem koordinasi ini mutlak menjadi penting. “Hari ini kita melakukan simulasi, untuk memantapkan ketika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, semua sudah siap. Warga dievakuasi tanpa ada bertanya lagi mengapa dan kemana. Semua harus sudah siap dengan skenarionya. Di lapangan juga jelas siapa komandonya, bagaimana koordinasinya dan kebutuhannya apa saja, dipenuhi oleh siapa saja,” urai Bima Arya.

Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor, Theofilo Patrocinio Freitas menjelaskan, simulasi ini sebagai bentuk dari antisipasi bencana. Terutama membiasakan masyarakat maupun petugas untuk siap apabila terjadi bencana. “Masyarakat dan petugas semua bisa menempatkan diri dimana posisi jalur evakuasi atau dimana titik kumpul. Lalu masyarakat juga tahu harus lapor kemana saja dan petugas juga tahu apa yang dilakukan,” kata Theo.

Simulasi dimulai dengan laporan pantauan Bendung Katulampa jika sudah mencapai ketinggian yang maksimal atau menuju siaga satu. Dengan waktu satu jam, air dari Katulampa sudah tiba di Kampung Bebek. Sehingga laporan dari Pintu Air Katulampa menjadi warning agar warga Kampung Bebek siaga.

“Petugas RT dan RW ditambah petugas kelurahan dengan babinsa dan babinkamtibmas langsung melakukan imbauan kepada masyarakat setempat untuk mengamankan barang – barangnya. Dan meninggalkan rumah dalam posisi aman ke tempat yang lebih aman atau di titik kumpul yang telah disiapkan,” katanya.

Saat ini juga, sambung Theo, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul sudah terpasang disana. Sehingga masyarakat hanya tinggal mengikuti instruksi jika terjadi banjir. Disisi lain, Theo juga memastikan bahwa petugas siaga 24 jam. “Petugas siaga 24 jam, yang piket di Pusdalops maupun dari unsur – unsur lainnya juga semuanya dimaksimalkan. Sehingga kalau ada apa – apa langsung ditindak,” tegasnya.

Lalu, kata Theo, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Salah satunya dalam pembangunan fisik untuk membuat tembok penahan tanah antara permukaan sungai dengan pemukiman warga.

Ditempat yang sama, Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra mengungkapkan bahwa pada prinsipnya instansi di tingkat kecamatan hingga kelurahan terus memberikan imbauan kepada warga untuk selalu memantau kondisi wilayahnya. “Disini juga kebetulan sudah ada Satgas Ciliwung yang setiap saat begitu debit air di Katulampa naik, informasi sudah sampai. Begitu ambang di batas siaga dua, itu sudah kami persiapkan sebelum masuk ke siaga satu,” kata Marse.

Begitu Katulampa masuk di siaga satu, sambung Marse, warga sudah diimbau untuk menghindari kawasan dan segera mengungsi ke wilayah yang lebih aman. Bentuk antisipasi lainnya, jika air sudah benar – benar naik ke permukaan, maka tim trantib dan penanggulangan bencana di wilayah akan langsung membantu untuk melakukan pendataan.

“Kira – kira dampak dari banjir atau bencana itu seperti apa. Sehingga bisa kita permudah untuk kita komunikasikan dan koordinasikan dengan pihak – pihak yang berkewajiban atau yang terkait,” ungkapnya.

Soal pembangunan tebing penahan di wilayah Kampung Bebek, Marse mengatakan jika saat ini pihaknya terus mendorong agar pembangunan tersebut terealisasi. Marse mengaku hal ini terus dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR dalam hal ini dibawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS-CC).

“Tahapan awal kemarin sudah dilaksanakan di arah RW 04, tinggal lanjutannya kesini. Koordinasi kita jalankan terus, usulan juga sudah kita sampaikan. Sampai saat ini kita belum menerima informasi lebih lanjutnya. Tetapi akan tetap terus kami koordinasikan,” katanya.

** Fredy Kristianto/rls

DPRD Dorong Pergeseran Anggaran

Bogor | Jurnal Inspirasi

Anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 pada tahun ini tak disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal tersebut pun direspon DPRD Kota Bogor yang mendorong agar Pemkot Bogor untuk melakukan pergeseran anggaran untuk insentif nakes di puskesmas.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pergeseran APBD untuk anggaran insentif nakes. Hal itu diharapkan dapat memberi angin segar di tengah pandemi Covid-19.

Atang menilai, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tak menganggarkan kendati adanya keterbatasan anggaran. Sebab, masih banyak upaya untuk mengalihkan anggaran dari program sebelumnya secara proyeksi tetapi tidak akan terserap maksimal.

“Bisa saja dengan menggeser anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp8,6 miliar. Sebab, kami menambahkan anggaran untuk swab PCR, dan vaksinasi. Rincianya, PCR sebesar Rp22 miliar, dan vaksinasi sebesar Rp8,6 miliar,” ujar Atang kepada wartawan, Kamis (8/4).

Politisi PKS itu menyebut anggaran vaksinasi ketika itu disiapkan untuk mengantisipasi program vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk masyarakat umum. Lantaran adanya informasi bila sasarannya hanya dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki BPJS.

“Kami berpikir bila tidak semua warga memiliki BPJS, baik mandiri, PBI, maupun yang lain. Makanya kami siapkan alokasi anggaran. Tetapi, saat ini vaksinasi akan terus digencarkan melalui anggaran APBN,” jelasnya.

Kata Atang, dana senilai Rp8,6 miliar yang telah dialokasikan itu tidak akan termanfaatkan anggarannya. Sehingga dapat dialihkan untuk insentif nakes melalyi perubahan anggaran. Lebih lanjut, Atang mengaku belum mendapatkan data berapa jumlah dan besaran anggaran yang dibutuhkan bagi insentif nakes.

“Masih menunggu kesiapan Dinkes untuk menyampaikan data akumulatif jumlah nakes, termasuk juga klasifikasinya,” paparnya.

Ia juga mengaku telah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menindak lanjuti masalah insentif nakes. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, langkah itu bisa saja dilakukan asal mendapat kesepakatan bersama.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Nowo Retno menyatakan bahwa nakes yang bertugas di Puskesmas ada 953 orang. Ia menegaskan, pemkot tidak menganggarkan insentif nakes melalui APBD lantaran defisit anggaran.

“Nggak ada anggaran untuk 953 nakes di 2021, tapi pada 2020 mereka dapat insentif dari Pemkot Bogor,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa ketika 2020 lalu, tenaga medis puskesmas sudah mendapatkan insentif. “Ya belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes puskesmas ke pusat. Sebab, untuk nakes di RS juga belum dibayar,” jelasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pengerjaan fisik Festival Sentra Kuliner Jalan Malabar di Kecamatan Bogor Tengah tahap pertama yang akan diisi oleh 54 booth sudah memasuki 40 persen, dan ditargetkan akan rampung setelah Idul Fitri.

Hal itu diungkapkan Camat Bogor Tengah Kota Abdul Wahid. Menurutnya, pembangunan booth festival sentra kuliener Malabar merupakan solusi konkret dalam penataan PKL di Jalan Malabar.

Wahid mengatakan, pembangunan sentra kuliner Malabar itu bagian dari program prioritas walikota yakni membangun satu sentra kuliner di setiap kecamatan.

Kata dia, setelah pembangunan tahap pertama selesai, maka dilanjutkan dengan pembangunan tahap ke dua sebanyak 67 booth yang ditargetkan selesai Juni 2021.

“Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pedagang, maka pembukaan akan dilakukan setelah tahap ke dua selesai. Selain itu juga supaya pada saat pelaksanaan tahap kedua leluasa,” jelasnya.

Wahid menegaskan, untuk penyelesaian secara keseluruhan 113 booth ditargetkan rampung pada Juni 2021 mendatang.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Mayora alokasi pembangunan Festival Kuliner Malabar menghabiskan dana sekitar Rp1,7 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Regional Sales Manager Mayora Group Agus Putro mengatakan, setelah koordinasi dengan vendor, maka pihaknya bisa melaksanakan pembangunan guna mewujudkan sentra kuliner yang berlokasi tak jauh dari Istana Bogor itu.

“Ya pembangunan dilaksanakan, setelah sebelumnya berkoordinasi lalu diberikan arahan oleh pak Wakil Walikota, Pak Lurah Tegal Lega, LPM dan Pak Camat,” kata Agus.

Menurutnya, pembangunan tersebut akan dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama dibangun 54 booth yang ditargetkan selesai Mei 2021. Dan tahap ke dua akan dilaksanakan setelah pembangunan tahap pertama selesai. “Untuk tahap dua, ditargetkan selesai Juni 2021,” ungkapnya.

Untuk teknis pengerjaanya, karena saat ini memasuki cuaca ekstrim, maka pengerjaan akan dikejar dengan berbagai cara termasuk pengerjaan di bengkel. “Semua tahapan sudah clear, untuk legal sudah dikoordinasikan nanti drafnya akan dibahas dengan Pak Camat dan Dinas UMKM,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Lewiliang l Jurnal Inspirasi

Pihak sekolah SMAN 1 Leuwiliang membenarkan siswanya terpapar Covid-19 yang diketahuinya pada 6 April 2021. Hampir 2 pekan siswa tersebut tidak masuk sekolah. Wakepsek Bidang Humas SMAN 1 Leuwiliang, Didah mengatakan, kronologis awal siswa yang terpapar Covid-19 itu ketika seorang guru mengabsen siswa kelas XI IPS, siswa ada yang menyampaikan bahawa ada siswa yang sakit, tidak hadir ke sekolah selama 2 minggu dari 25 Maret sampai 6 April.

“Menurut temanya sedang sakit dengan gejala kehilangan indra penciuman. Guru tersebut melaporkan ke wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat, beliau melaporkan ke Kepala Sekolah dan langsung mengambil tindakan untuk memanggil ke-3 siswa yang kontak langsung dengan siswa tersebut,” ujar Didah kepada wartawan, Kamis (8/4).

Pihak sekolah dijelaskannya mengambil langkah melakukan rapid test. Hasilnya 1 orang siswa non reaktif dan 2 reaktif. Dokter memberikan surat rekomendasi untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu PCR. Selanjutnya pihak sekolah memanggil wali kelas siswa tersebut untuk menghubungi siswa tersebut.

“Saat dihubungi melalui via telepon oleh pihak sekolah, siswa tersebut menyatakan dirinya positif Covid-19, sudah melakukan isolasi mandiri di Tasikmalaya karena orang tuanya disana. Wali kelas menelpon siswa yang reaktif, untuk memberitahukan hasil pemeriksaan dari dokter dan menyarankan PCR,” tuturnya.

Lanjut dia, setelah itu, pihak sekolah melakuan rapat untuk melaporkan terkait hal ini kepada KCD dan memutuskan untuk melakukan pembelajaran daring. “Pada hari Rabu 07 April, 2021. Pihak sekolah kedatang Kepala Puskesmas Leuwiliang, untuk menindak lanjuti kejadian tersebut. Dua siswa yang reaktif beserta masing-masing keluarganya dan juga teman-temannya yang kontak langsung dengan siswa yang reaktif melakukan rapid test antigen di Pukesmas Leuwiliang,” tukasnya.

** Arip Ekon

Tenjo | Jurnal Inspirasi

Akhirnya  wilayah Kecamatan Tenjo kini memiliki Kantor Kepolisian Sektor (Polsek). Hal itu ditandai dengan diresmikan langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Harun dengan gunting pita. Dalam peresmian kantor Polsek Tenjo itu juga tampak dihadiri Camat Tenjo Kurnia Indra, Ketua MUI Kecamatan Tenjo, Ketua PK KNPI serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Kapolres Bogor berharap dengan adanya Polsek Tenjo dapat semakin mendekatkan kegiatan pelayanan dan pengayoman jajaran kepolisian kepada warga masyarakat Kecamatan Tenjo. “Kami terus melakukan peningkatan kinerja untuk tranformasi menuju Polri yang presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan,” ungkap AKBP Harun.

Lebih lanjut Kapolres Bogor menjelaskan, Polsek Tenjo menjadi Polsek ke-32 di jajaran Polres Bogor. Sementara jumlah anggota yang ditempatkan sebanyak 18 personil. “Meski ratio policenya masih jauh, tapi komitmen kami tetap terus terjaga untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan

3 Ruangan Kelas Memprihatinkan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Gedung SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung menuai sorotan. Pasalnya, gedung  sekolah yang baru dibangun itu diduga tak memenuhi standar kelayakan karena ketika hujan, rembesan air hingga menggenangi lantai dasar akibat coran bangunan gedung bertingkat itu jelek.

Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 01, Enggan Stiarenggana mengakui bahwa gedung sekolah bertingkat sebanyak 4 ruang yang dibangun oleh CV Pangkaljaya pada Agustus 2020, hasilnya tidak memuaskan. “Usia bangunan sekolah baru berumur  8 bulan tetapi hasilnya sangat mengecewakan,” kata Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 01, Enggan kepada Jurnal Bogor, Kamis (8/4).

Dengan kondisi ini, kata Enggan, dipastikan tak nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar bagi guru dan peserta didik. “Bangunan sekolah ini masih sangat baru, kami minta pemborong harus bertanggung jawab,” tegas Enggan.

Padahal bangunan sekolah gedung bertingkat itu, beber Enggan, anggarannya tidak sedikit. “Masa dengan anggaran ratusan juta tetapi kualitas bangunannya terkesan asal asalan,” beber dia.

Ia menyebutkan, seharusnya pemborong bertanggungjawab karena pekerjaannya masih menimbulkan masalah kebocoran. “Kami berharap dirapikan lagi lah, sebelum keruksakan bertambah parah,” paparnya.

Ia tak menampik,  bangunan tersebut memang sudah ada perbaikan,  tetapi kenyataannya begitu lagi.

Perbaikannya itu dikatakannya tidak maksimal. “Seharusnya ketika hujan, air tidak tergenang di bagian coran lantai diatas sehingga timbul rembes,”  ujarnya.

Enggan membenarkan terdapat 3 ruang kelas di sekolahnya keadaannya sudah semakin mengkhawatirkan. “Sbelum  saya menjabat Kepala Sekolah disini keadaan ruangannya sudah seperti itu,” kata dia.

Tiga ruang kelas yang dibangun tahun 2012, pihaknya seringkali  memperbaiki sarana belajar ruangan kelas. ” Masalahnya material genteng dengan baja ringan tidak klop dan bergeser terus dan berdampak pada kebocoran. Ada 323 murid di sekolah ini, meski membahayakan terpaksa masih digunakan,” ungkapnya.

Hal serupa dikatakan, petugas penjaga sekolah SDN Parakanmuncang 01, Pahrudin. Ia mengaku baru 3 bulan menjadi penjaga sekolah,  akan tetapi keadaan sekolah itu sudah sering rembes. Kata dia, bangunan atas terlihat sudah berjamur dan sebanyak 4 ruangan  ketika turun hujan dipastikan rembes kebawah.

Tak hanya bangunan sekolah baru yang telah mengalami kerusakan, pantaun Jurnal Bogor, terdapat 3 ruang kelas SDN Parakanmuncang 01 kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan hampir seluruhnya plafon sekolah sudah pada lepas yang terlihat hanya rangka atap baja ringan.

Terpisah, Kasi Pendidikan Kecamatan Nanggung Ida Nurhidayanti mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan pada Senin mendatang untuk mengecek bangunan sekolah baru yang disebut sudah mengalami kerusakan.

” Kalau memang bangunan sekolah baru sudah rusak lagi  ya, pemborong harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kembali. Termasuk pengawasan dari Dinas Pendidikan tentu sangat diperlukan. Tujuannnya agar bangunan sekolah kokoh dan bertahan lama,” pungkasnya.

** Arip Ekon