Caringin | Jurnal Inspirasi
Bantuan presiden (Banpres) untuk warga yang terkena dampak Covid-19 di Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, menuai protes dari warga. Sebab, bantuan tunai langsung (BLT) sebesar Rp1.800.000 yang diberikan pemerintah itu, diduga tidak tepat sasaran.
Apud, warga RT 03/09 Desa Ciderum mengatakan, bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang sudah diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) beberapa hari lalu, tidak tepat sasaran. Karena, warga yang menerima bantuan sebesar Rp1.800.000 itu, masuk kategori warga mampu.
“Saya merasa aneh saja, masa warga yang masuk kategori mampu secara materi dapat bantuan uang tunai tersebut. Sedangkan warga yang benar-benar tidak mampu, malah tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya kepada wartawan.
Selain itu, lanjutnya, Banpres sebanyak 249 KPM di Desa Ciderum, tidak semua warga setiap rukun tetangga (RT) mendapatkannya. Padahal, hampir di setiap RT kondisi warga banyak yang tidak mampu akibat terkena dampak Covid-19.
“Di RT saya saja tidak ada yang dapat bantuan tersebut. Ini kan aneh, ada apa dengan pemerintah desa,” tegas Apud yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani.
Harun, ketua RT 03/09 mengaku kesal karena warganya tidak ada satupun yang mendapatkan Banpres. Pihaknya sudah mempertanyakan perihal tidak adanya warga yang mendapatkan bantuan uang tunai itu.
“Begitu tahu ada bantuan dan satu pun warga saya tidak masuk penerima bantuan, saya langsung menanyakan ke desa. Kata staf desa, semua yang menerima Bansos langsung dari pemerintah pusat,” paparnya.
Tidak hanya warga RT 03/09 saja, kekesalan sama juga dirasakan warga RT 02/09. Dimana di RT itu tidak ada satu warga pun yang menerima Banpres. “Iya benar, di RT saya juga tidak ada warga yang menerima Banpres,” jelas Jamal, ketua RT 02/09.
Sementara, Obang, staf Desa Ciderum yang bertugas di bagian kesejahteraan sosial mengaku, jika yang menentukan warga mendapatkan bantuan, itu langsung dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial (Kemensos). “Kalau kita hanya mengajukan saja, tapi yang menentukan KPM langsung dari pusat,” tukasnya.
** Dede Suhendar
