Cibinong, Jurnal Inspirasi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor menetapkan mantan Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Tamansari berinisial ADG sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Dana Desa tahun 2018 lalu.
Kasus yang menyeret mantan Kades Tamansari itu terbongkar ketika Kejari Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan. Pasalnya, pagu anggaran pembangunan jalan dari dana desa sebesar Rp500 juta, namun oleh tersangka berinisial ADG yang dulunya menjabat Kades tidak dimanfaatkan secara semestinya.
Setelah diselidiki oleh Kejari Kabupaten Bogor ternyata laporan anggaran dana desa yang cair pada termin ke 3 tahun 2018 tersebut fiktif, hingga aparat adhyaksa menahan tersangka ADG dan menjebloskannya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pondok Rajeg, Cibinong.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kabupaten Bogor, Rolando Rotinga mengatakan, pidana dugaan Tipikor tersebut terungkap atas laporan instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
“Modus tersangka mantan Kades ADG ini adalah dengan membuat laporan fiktif pembangunan jalan dan lainnya, hal itu kami ketahui setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Bogor dan menyelidikinya lebih lanjut,” ujar Rolando kepada Wartawan, kemarin.
Ia menambahkan, tersangka ADG sudah mengakui Tipikor sebesar Rp 500 juta , bahkan tersangka sudah mengembalikan uang sebesar Rp 170 juta dan surat akte jual beli (AJB) rumah miliknya.
“Walaupun tersangka ADG sudah mengakui dan berupaya mengembalikan kerugian negara, kasus tindak pidana korupsi ini tetap kami lanjutkan dan mengenakan tersangka dengan Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara minimal selama 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta,” katanya.
Ia menerangkan, hingga awal tahun 2020 ini, selain mantan Kades ADG, beberapa pelaku tindak pidana korupsi maupun pungutan liar (Pungli) juga akan menyusul ditahan.
“Kalau untuk Kades ada dua orang, selain Adg juga ada Kades lainnya akan disidangkan ke meja pengadilan karena melakukan tindak pidana pungutan liar. Total dari tahun 2019 hingga saat ini kami sudah mengungkap tujuh orang yang melakukan tindak pidana korupsi,” tutur Rolando.
Sementara itu, Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Juanda berharap kasus Tipikor Kades ADG ini menjadi pembelajaran dan tidak terulang lagi di desa-desa lainnya di Bumi Tegar Beriman.
“Semoga penahanan Kades ADG ini jadi yang terakhir dan Kades lainnya belajar dari kasus ini, karena kalau masih nekat melakukan tindak pidana korupsi maka kami pun tak segan menindaknya karena selain Kabupaten Bogor menjadi etalase ibu kota juga karena program dana desa ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam nawacita Presiden Joko Widodo,” kata Juanda.
Melihat masih ada Kades yang ditahan aparat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi, Bupati Bogor Ade Yasin pun meminta para Kades tidak ceroboh dan ‘bermain – main’ dengan dana desa ataupun alokasi dana desa.
“Kades saya ingatkan agar jangan ceroboh dan ‘bermain – main’ dengan dana desa ataupun alokasi dana desa karena semua dana yang berasal dari pemerintah itu terpantau oleh aparat hukum, saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memperbanyak uji petik atau lapangan dan jangan hanya melihat dari laporan tertulis saja,” tegas Ade Yasin.
Noverando H
