Cimahi | Jurnal Bogor – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menggelar kunjungan kerja putaran ketiga di Kota Cimahi, yang dikenal sebagai Kota Tentara. Kegiatan bertajuk Tour of Duty tersebut diikuti sekitar 340 peserta, terdiri dari pengurus yayasan penyelenggara pendidikan dan para guru sekolah swasta.
Dalam setiap kunjungan kerja, BMPS Jawa Barat mengusung dua agenda utama. Pertama, mengembalikan ghirah atau semangat yayasan dalam memperkuat tata kelola internal lembaga pendidikan swasta. Kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan koding dan kecerdasan artifisial (KKA).
Penguatan tata kelola yayasan dinilai penting, terutama di tengah berbagai tantangan eksternal yang kerap muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap eksistensi dan peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional.
Sementara pelatihan KKA bagi para guru swasta menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, sejalan dengan program pengembangan kemampuan guru yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ketua BMPS Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antarperguruan swasta untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola pendidikan.
“Perguruan swasta harus saling bekerja sama, berkolaborasi untuk memperkuat tata kelola perguruan swasta. Secara data, anak-anak yang ada di Jawa Barat yang bersekolah di sekolah swasta mencapai enam juta lebih. Sementara jumlah yayasan yang ada di Jawa Barat mencapai kurang lebih 29.450 yayasan,” ujarnya, Jumat (20/11/2026)
Menurutnya, data tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dalam melihat besarnya kontribusi yayasan penyelenggara sekolah swasta terhadap layanan pendidikan di Jawa Barat.
“Data ini harusnya dibaca oleh pemerintah daerah sebagai peran nyata dari pihak yayasan penyelenggara sekolah swasta. Tentunya dengan data ini, bantuan pemerintah juga harus sudah menjadi bagian untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan swasta. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana BOS,” katanya.
Namun, pelaku pendidikan swasta berharap dukungan pemerintah tidak hanya sebatas besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masih berbasis kesetaraan. Mereka juga menginginkan adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), di mana pemerintah daerah Jawa Barat dinilai menerima siswa di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Kunjungan kerja putaran ketiga ini diikuti BMPS Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. BMPS Kota Cimahi dipercaya menjadi tuan rumah, dengan kegiatan berlangsung di Yayasan Nurul Aulia, Cimahi Utara.
Kegiatan ditutup dengan pemberian plakat penghargaan dari Pemerintah Kota Cimahi kepada lima DPD BMPS yang terlibat, yakni Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Melalui kegiatan tersebut, BMPS Jawa Barat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antar-yayasan dan tenaga pendidik sekolah swasta dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta mutu pendidikan di Jawa Barat. Yudi


