Bogor | Jurnal Bogor – Gerakan Mahasiswa Indonesia Raya (GEMIRA) menyuarakan tuntutan agar DPRD Kota Bogor segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tim pengawasan khusus untuk menelusuri keaslian ijazah seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Bogor.
Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan GEMIRA tersebut berlangsung di Kota Bogor, Jumat (20/11/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait transparansi dan akuntabilitas dokumen pendidikan pejabat publik.

Koordinator Lapangan (Korlap) GEMIRA, Raffif Abdurrahman, menyampaikan bahwa pembentukan Pansus diperlukan sebagai langkah pengawasan untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan para pejabat, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), kepala dinas, hingga anggota DPRD.
Dalam tuntutannya, GEMIRA mendesak agar proses verifikasi dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya melalui klarifikasi sepihak, tetapi harus dilakukan langsung kepada sekolah atau perguruan tinggi penerbit ijazah serta melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) untuk dokumen perguruan tinggi.
Selain itu, GEMIRA meminta agar hasil verifikasi nantinya dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan dokumen dan bukti resmi. Mereka menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik.
GEMIRA juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan ijazah yang terbukti tidak sah atau palsu, maka harus ada tindak lanjut berupa pemberhentian melalui mekanisme administratif dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tak hanya itu, organisasi tersebut turut mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melakukan audit ulang terhadap dokumen persyaratan pencalonan kepala daerah maupun pengangkatan pejabat.
Tuntutan lainnya adalah mendorong DPRD bersama Pemerintah Kota Bogor untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan dan verifikasi ijazah pejabat. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas dan mengikat dalam memastikan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik.
Melalui enam tuntutan tersebut, GEMIRA berharap pemerintah dan lembaga terkait tidak mengabaikan persoalan transparansi administrasi pejabat. Mereka menilai pengawasan terhadap dokumen pendidikan merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi tersebut membawa semangat perjuangan mahasiswa dengan seruan, “Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia, Hidup Perempuan Melawan.”
(Arif Rizky Effendi/mg-uika)


