Bogor | Jurnal Bogor
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan kawasan Istana Bogor pada Selasa (27/10/2026). Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 hingga 18.00 WIB tersebut membawa delapan tuntutan sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka, mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga persoalan pendidikan, reforma agraria, dan penegakan hukum.
Melalui aksi ini, HMI Cabang Kota Bogor mendorong pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai perlu dibenahi demi menjawab persoalan masyarakat.
Delapan Tuntutan HMI Cabang Kota Bogor
Tuntutan pertama berkaitan dengan persoalan lingkungan. HMI Cabang Kota Bogor mendesak pemerintah untuk menuntaskan penanganan dan pemulihan lingkungan, memberikan sanksi tegas kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, serta menghapus regulasi yang dinilai melemahkan perlindungan ekosistem.
Kedua, massa aksi menuntut pembenahan kebijakan ekonomi guna mengatasi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Pemerintah juga didesak untuk mengambil langkah konkret dalam menurunkan harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
Pada sektor pendidikan, HMI Cabang Kota Bogor menuntut jaminan pendidikan gratis serta peningkatan kesejahteraan guru. Tuntutan ini menyoroti pentingnya akses pendidikan yang terjangkau sekaligus perhatian terhadap kondisi tenaga pendidik.
Selanjutnya, massa mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle sebagai bagian dari evaluasi kinerja pemerintahan. Tuntutan tersebut juga disertai desakan agar pemerintah segera mewujudkan reforma agraria dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak konflik agraria.
Dalam aspek penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan, HMI Cabang Kota Bogor menuntut penuntasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Massa aksi juga mendesak penegakan supremasi sipil serta penghapusan militerisme di ruang sipil.
Dorong Evaluasi Kebijakan Pemerintah
Delapan tuntutan tersebut mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan dan ekonomi hingga pendidikan, agraria, serta demokrasi.
Moeltazam M. Luthfi Ghozali Arief, ketua umum HMI Cabang Kota Bogor. “Jadi tujuannya adalah untuk mengevalusi kinerja Prabowo Ghibran selama 2 tahun kebelakang ini, Kami melihat bahwasannya ada banyak sekali permasalahan yang ada dan belum sama sekali di bereskan.”
Aksi demonstrasi ini menjadi sarana bagi HMI Cabang Kota Bogor untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan selama dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Melalui tuntutan yang disampaikan, HMI Cabang Kota Bogor berharap pemerintah dapat mengambil langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
(Zacky Bariqlana/mg-uika)
