Bandung | Jurnal Bogor – Potensi wakaf produktif di Indonesia dinilai masih sangat besar, namun belum diimbangi dengan tata kelola dan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut mengemuka dalam acara Muhsinin Circle yang digelar oleh Muhsinin Club di Bandung, Sabtu (20/6/2026), yang mempertemukan para pengelola trust fund konglomerat dengan penggerak modal ventura wakaf produktif.
Founder Arunami Investment dan Yayasan Syamsi Dhuha, Eko Pratomo, mengungkapkan bahwa potensi makro wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan potensi wakaf uang sebesar Rp181 triliun per tahun. Namun, realisasi yang berhasil dihimpun saat ini baru sekitar Rp3,5 triliun atau tingkat konversinya masih di bawah dua persen.
“Masalah utama bukan pada ketiadaan dana masyarakat, melainkan pada kelangkaan tata kelola dan kanal institusional yang kredibel untuk menyerapnya,” ujar Eko dalam paparannya.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan krisis kanal kepercayaan yang membuat potensi dana wakaf belum dapat dimobilisasi secara optimal.
Pandangan serupa disampaikan oleh Jamil Azzaini, pendiri Kampoong Ecopreneur. Ia mendorong semakin banyak masyarakat terlibat dalam pengembangan wakaf produktif.
Jamil mencontohkan salah satu proyek wakaf produktif yang dinilai berhasil, yakni sebuah restoran Ampera di Bandung yang hingga kini terus menghasilkan manfaat dan nilai ekonomi bagi penerima manfaat wakaf.
Eko menjelaskan, infrastruktur kelembagaan wakaf di Indonesia masih relatif dangkal. Saat ini tercatat hanya terdapat 505 nazhir aktif dan 5.273 nazhir bersertifikasi SKKNI. Sementara itu, dari sekitar 451.000 titik aset wakaf nasional, sekitar 90 persen masih bersifat konsumtif dan statis, seperti lahan kosong maupun area pemakaman, dengan pertumbuhan hanya 4–5 persen per tahun.
“Hanya sekitar 10 persen aset yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan menjadi aset produktif,” katanya.
Ia mendorong perubahan paradigma dari aset pasif menjadi mesin ekonomi melalui konsep modal abadi (perpetual capital), yakni model pengelolaan yang menjaga nilai pokok aset tetap utuh, sementara hasil investasinya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program sosial dan misi wakaf.
“Pokok dilindungi penuh oleh syariat. Hanya hasil investasi yang dikonsumsi untuk operasional misi wakaf,” jelasnya.
Eko juga menilai regulator mulai membuka ruang modernisasi pengelolaan wakaf melalui berbagai instrumen baru, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), securities crowdfunding, saham, dan reksa dana.
Selain itu, ia menyoroti masih banyaknya trust fund milik warga Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, terutama di Singapura. Menurutnya, pembentukan trust fund idealnya berjalan beriringan dengan kebijakan tax amnesty agar dana yang selama ini tersimpan di luar negeri dapat kembali dan tercatat di Indonesia.
“Mau tidak mau, mereka yang membangun trust fund seperti itu kebanyakan masih menempatkannya di luar negeri, terutama Singapura,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Widjajanto mengisahkan pengalamannya mengelola trust fund milik dua konglomerat nasional. Ia menyebut lebih dari Rp200 triliun aset pribadi yang sebelumnya diparkir di luar negeri berhasil didaftarkan kembali saat program tax amnesty pada era pemerintahan Joko Widodo.
Widjajanto bahkan mengusulkan agar gagasan tax amnesty jilid ketiga kembali disuarakan kepada Prabowo Subianto dengan pengawasan yang ketat, sehingga dana yang berada di luar negeri dapat diarahkan untuk memperkuat ekosistem wakaf produktif nasional.
Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan berbagai inisiatif pengembangan wakaf produktif yang tengah dijalankan Kampoong Ecopreneur, termasuk bisnis ekspor ubi ungu ke Singapura. Sementara itu, tim Eko Pratomo disebut telah menjalankan investasi berdampak (impact investment) pada sekitar 15 perusahaan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi berbasis wakaf di Indonesia. (*)
