Bogor | Jurnal Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai tancap gas membangun kekuatan pangan dari akar rumput. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor resmi meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pangan sekaligus penopang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peluncuran program itu berlangsung di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Senin (18/5), dan dihadiri unsur pemerintah, akademisi, pegiat koperasi hingga perwakilan Kementerian Keuangan RI.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menegaskan koperasi tersebut tidak sekadar dibentuk sebagai formalitas, melainkan disiapkan menjadi sistem pangan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Potensi perikanan, peternakan dan pertanian di Bogor Barat akan dijadikan fondasi utama pengembangan koperasi.
“Ini bukan koperasi biasa. Kami ingin membangun ekosistem pangan yang kuat, mulai dari produksi hingga pengolahan hasilnya. Potensi lele, pertanian dan peternakan di Bogor Barat sangat besar dan harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat,” ujar Dody.
Menurutnya, sektor pangan menjadi isu paling krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penguatan ketahanan pangan tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah.
“Kalau sandang dan papan masih bisa ditunda, pangan tidak bisa. Maka ketahanan pangan harus dibangun serius dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ketua Dekopinda Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyambut positif langkah DKPP tersebut. Ia menilai konsep ketahanan pangan berbasis koperasi menjadi peluang besar untuk menghubungkan potensi produksi di hulu dengan pasar dan industri kuliner di hilir.
Sementara itu, Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman, yang hadir mewakili Menteri Keuangan RI, menegaskan pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap penguatan koperasi dan UMKM, khususnya generasi muda entrepreneur.
Arie menilai koperasi harus diarahkan menjadi koperasi produktif agar benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bergerak di sektor simpan pinjam.
“Pesan Menteri Keuangan jelas, pertumbuhan ekonomi harus menyentuh UMKM dan pembangunan daerah. Entrepreneur muda dan koperasi produsen harus menjadi kekuatan baru ekonomi rakyat,” pungkas Arie.
** Fredy Kristianto
