Jurnal Bogor – Jalan rusak di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, terutama di Kampung Cadas Leueur disikapi Pemkab Bogor ‘slow down’. Ujung-ujungnya warga melapor ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM. Padahal jalan ini merupakan akses utama ke kawasan PT Antam Tbk UBPE Pongkor. Jika kerusakan jalan bukan di lokasi yang tak ada keberadaan perusahaannya memang bisa dimaklumi, tentunya hanya mengandalkan APBD.
Namun jika kerusakan berada di Desa Bantar Karet, apakah Antam tidak peduli mengucurkan dana CSR-nya untuk melakukan perbaikan? Bukan hanya sekedar tambal sulam yang kemudian rusak lagi. Kabarnya pihak Antam justeru menunggu Pemkab Bogor mengirimkan surat.
Warga yang kesal justeru ingin segera ada perbaikan karena jalan tersebut terkesan dibiarkan, baik oleh Pemkab maupun oleh Antam hingga warga meminta bantuan KDM agar jalan tersebut tidak lagi menghambat aktivitas warga karena jalan ini telah dipenuhi lubang dan bebatuan. KDM pun meminta warga bersabar karena perbaikan telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor 2026 dan kini disebutkan dalam proses lelang.
Namun yang menjadi catatan, mengapa warga harus menanti bertahun-tahun dan mesti lapor Gubernur dulu baru Pemkab Bogor merespons?. Jika ada pembicaraan Pemkab-Antam, barangkali warga tak merasa jengkel diabaikan dan bisa segera merasakan adanya perhatian. Barangkali juga tak mesti pakai APBD, cukup dengan dana CSR atau kombinasi dari keduanya. Karena Antam mesti ada tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, termasuk dalam pemeliharaan jalan.
Mesti ada upaya saling bantu Pemkab-Antam agar warga tak dirugikan dengan kondisi jalan yang rusak parah. Jika mengedepankan ego masing-masing, lubang-lubang jalan itu akan tetap menganga.
**
Penulis: Asep Saepudin Sayyev
