Jakarta | Jurnal Inspirasi
Menlu AS Mike Pompeo pada 10 Juni, merilis catatan “2019 International Freedom Report” atau Laporan Kebebasan Berekspresi yang mendokumentasikan contoh-contoh utama pelanggaran kebebasan beragama di seluruh dunia. Dalam laporan 27 halaman itu, catatan terhadap India tegas menunjukkan adanya penurunan tajam kebebasan beragama di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi.
Dikutip dari RMOL, Minggu (26/6), laporan itu memperhatikan adanya laporan-laporan tentang pembunuhan, penyerangan, kerusuhan, diskriminasi, vandalisme, dan tindakan bermotivasi agama yang membatasi hak individu untuk mempraktikkan dan berbicara tentang kepercayaan agama mereka.
Laporan itu sangat mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah India yang menghasilkan erosi kebebasan beragama komunitas minoritas India. Laporan tersebut menyoroti pencabutan otonomi Kashmir yang dikelola India pada Agustus, disahkannya Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) pada Desember, undang-undang anti-konversi dan anti-daging sapi yang tidak demokratis.
Juga, keengganan negara untuk menahan kelompok-kelompok Hindu yang main hakim sendiri. “Pihak berwenang sering melindungi pelaku dari penuntutan dan malah mengajukan tuntutan terhadap korban,” kata laporan itu. Dengan laporan ini, Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakui kejahatan pemerintah Modi terhadap minoritas agama India. Tetapi ini tidak cukup.
Pompeo juga perlu mengambil tindakan meminta pertanggungjawaban India. Untungnya, ia memiliki daftar rekomendasi kebijakan yang siap diletakkan di atas mejanya yang dapat membantunya melakukan hal itu. Pada April, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), sebuah badan federal independen yang menasihati presiden dan Kongres AS, merilis laporan tahunannya.
Dalam laporan tersebut, USCIRF menyerukan agar India ditunjuk sebagai Negara dalam Perhatian Khusus (CPC) karena “terlibat dalam dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan”. Badan federal juga merekomendasikan pengenaan “sanksi” pada pejabat dan lembaga India “yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat kebebasan beragama di India ini.
Penunjukan ini akan mengkonfirmasi status India sebagai salah satu pelanggar kebebasan beragama terburuk di dunia, bersama Iran, Pakistan, Arab Saudi, Korea Utara, dan China. Ini akan memperkuat tekanan internasional pada India untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi agama.
Selain itu, ini akan memungkinkan pemerintahan Trump menunjukkan bahwa mereka serius melawan diskriminasi agama, bahkan ketika pelakunya adalah pemerintah sekutu. AS telah lama menutup mata terhadap kegagalan India karena ikatan ekonomi dan strategisnya yang kuat dengan negara itu —India bukan hanya importir utama senjata AS, tetapi juga merupakan mitra kunci AS melawan China di kawasan Indo-Pasifik.
Tetapi kecenderungan AS untuk mengabaikan pelanggaran hak yang direstui negara di India ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi minoritas agama negara itu. Percaya tidak akan menerima tekanan dari AS, pemerintah Modi melembagakan kebijakan tingkat nasional yang melanggar kebebasan beragama, terutama bagi umat Islam, dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut USCIRF, mereka juga terlibat dalam “pidato kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan”, yang memungkinkan kekerasan anti-minoritas untuk “berlanjut dengan impunitas”. Pada Desember, pemerintah Modi mengesahkan CAA, yang mengecualikan umat Islam dari jalan menuju kewarganegaraan India.
Banyak yang percaya bahwa pemerintah akan menggabungkan CAA dengan National Register for Citizens (NRC), sebuah akun yang akan mencari dokumen bukti kewarganegaraan India dari generasi ke generasi, untuk menargetkan 200 juta Muslim di India. Jutaan orang India yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, pasti akan gagal dalam tes NRC ini, seperti yang mereka lakukan pada seorang pilot di negara bagian Assam tahun lalu.
Menurut USCIRF, ini akan membuat status kewarganegaraan mereka, dan semua hak terkait, “dipertanyakan”. Muslim akan menanggung penghinaan. Pada Februari, beberapa pemimpin dan pendukung utama Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi menghasut tindakan kekerasan terhadap demonstran anti-CAA di New Delhi.
Lebih dari 50 orang tewas dalam aksi itu. USCIRF menyalahkan Polisi Delhi karena “gagal menghentikan serangan dan bahkan berpartisipasi langsung” dalam kekerasan. Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, yang pernah dituduh memerintahkan pembunuhan di luar hukum terhadap Muslim, secara langsung mengawasi Polisi Delhi.
Pada Desember, USCIRF telah meminta Pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada Shah, karena perannya dalam pemberlakuan CAA. 30 juta orang Kristen di India juga menjadi sasaran di Modi, India. Diberdayakan oleh undang-undang anti-kewargaan dan keterlibatan polisi, gerombolan main hakim sendiri menargetkan orang Kristen dengan “kampanye pelecehan, pengucilan sosial dan kekerasan”, menurut USCIRF.
Alih-alih menangkap para pelaku, polisi “sering menangkap minoritas agama yang telah diserang”. AS perlu menyadari dorongan tanpa henti Modi untuk memaksakan agenda nasionalis Hindu pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial dan keagamaan India, dan perselisihan internal.
Ini tidak hanya akan menyebabkan penderitaan besar bagi orang India dari semua agama tetapi juga secara negatif mempengaruhi kepentingan geo-strategis AS di wilayah tersebut. India yang terpecah belah dan dilanda konflik tidak dapat menjadi mitra ekonomi tepercaya bagi AS atau membantunya mengendalikan ambisi China yang sedang tumbuh. Karena itu, Washington berkepentingan untuk menekan India demi kepatuhan yang lebih besar terhadap kebebasan beragama.
Pada 2016, Modi mengatakan kepada Kongres AS bahwa sama seperti “gagasan bahwa semua warga negara diciptakan setara adalah pilar utama dari konstitusi Amerika, bapak pendiri India juga memiliki keyakinan yang sama dan mencari kebebasan individu”. Konstitusi India adalah “kitab suci” di mana “kebebasan beragama, berbicara, dan kesetaraan semua warga negara, terlepas dari latar belakang, diabadikan sebagai hak-hak dasar,” tambahnya.
ASS|*
