Jurnal Inspirasi – Para petani di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berharap Bulog dapat menyerap gabah hasil panen mereka dengan harga sesuai ketetapan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram.
Selama ini, mayoritas petani terpaksa menjual gabah ke tengkulak dengan harga jauh di bawah standar tersebut.
Ketua Gapoktan Desa Biroro, Benteng, mengungkapkan bahwa harga gabah selama ini lebih banyak ditentukan oleh tengkulak. Petani sering tidak memiliki pilihan lain karena kebutuhan mendesak, seperti melunasi biaya produksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Harga lebih anjlok ketika memasuki panen raya. Kadang petani harus melepas gabah dengan harga Rp4.000 bahkan Rp3.500 per kilogram. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan Bulog yang hanya menyerap gabah dalam partai besar dan dengan kualitas tinggi, sehingga banyak petani tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut,” ujar Benteng, Kamis, 16 Januari 2025.
Benteng mengatakan meskipun harga belum mencapai Rp6.500, namun akses pupuk yang disediakan kementerian pertanian jauh lebih mudah. Hal ini mendukung upaya petani di Desa Biroro dalam mengolah sawah seluas 173 hektar dengan produktivitas 4-5 ton per hektar.
Sementara itu, Usman, petani dari Sinjai Timur, mengungkapkan bahwa gabah hasil panen PAT (Percepatan Tanam) yang ditanam pada akhir September 2024 telah dibeli tengkulak dengan harga Rp5.000 per kilogram.
“Selama ini, kami tidak pernah merasakan kehadiran Bulog saat panen. Selain itu, keterbatasan fasilitas penyimpanan dan transportasi menjadi kendala bagi kami untuk menjual langsung ke Bulog, sehingga pilihan satu-satunya adalah menjual ke tengkulak,” katanya.
Menurut Usman, penetapan harga gabah oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram sebenarnya memberikan semangat bagi petani untuk terus mengolah sawah. Namun, kenyataannya harga tersebut belum dirasakan oleh petani di Sinjai, sehingga keuntungan yang diperoleh masih tergolong kecil.
Petani di Sinjai berharap kehadiran Bulog dapat menjadi solusi untuk menyerap hasil panen sesuai harga yang telah ditetapkan. Langkah ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan pada tengkulak, meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.
(bbpmkp)
