Gunung Putri | Jurnal Bogor
Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri mengutarakan kekecewaannya terhadap sistem di Pemerintah Kabupaten Bogor. Mengingat sudah menginjak 7 bulan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) tak kunjung cair, padahal banyak staf yang harus menerima gaji dari anggaran tersebut.
“Saya kecewa dengan sistem yang saat ini terjadi di Kabupaten Bogor, kini anggaran Samisade sudah ada yang cair. Bagus memang, tapi kenapa tidak BHPRD yang diutamakan, padahal banyak perut orang banyak dari anggaran tersebut,” ungkap A Heri sapaan akrabnya, Minggu (23/7/2023).
A Heri menyebut, Pemerintah Kabupaten Bogor seolah-oleh tidak peka, padahal Pemdes sangat senang saat Perbup itu sudah keluar. Secepat mungkin buat laporan dan persyaratannya untuk mencairkan anggaran BHPRD. Namun nyatanya, malah kabar buruk yang diterima dengan alasan masih mandek di BKAD.
“Dari informasi via WhatsApp Group itu tersebar, infonya menunggu perintah pimpinan. Padahal, Perbup sudah keluar, jadi menunggu pimpinan siapa lagi,” tandasnya.
Lebih lanjut, Kepala Desa peraih penghargaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut mengaku stafnya mungkin sudah kebal dengan kondisi saat ini. Mereka teriak, tapi apa yang mereka bisa lakukan, hanya berharap kebijakan itu berpihak dan tidak dimainkan oleh kepentingan seseorang.
“ Saya tidak tahu ya, ada kepentingan apa, ada politik apa, saat Samisade sudah ada yang cair tapi BHPRD seolah-olah ditahan pencairannya. Kalaupun ada kepentingan para inohong, jangan mengorbankan gaji rakyat yang tidak seberapa. Penghasilan mereka itu hanya berharap dari itu saja, tidak ada pendapatan lain, “ keluhnya.
Dia mengaku senang jika Samisade sudah cair, walaupun hanya di sebagian kecil desa. Namun, alangkah lebih baiknya dibarengkan dengan anggaran BHPRD. Jadi, infrastruktur jalan dan staf desa pun bisa makan. Harusnya anggaran BHPRD itu sudah tahap 2 untuk pencairan, namun pada kenyataannya saat ini, tahap satunya saja masih menjadi pertanyaan.
“ Jika dirapel 2 tahap sekaligus mungkin desa akan sumringah saat turun nanti, ini sudah telat, ditunda tahap 1 pula yang baru turun,” kesalnya.
Dirinya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk yang kesekian kalinya, agar sesegera mungkin bisa mencairkan anggaran yang sangat dibutuhkan dan dinantikan banyak orang tersebut. Jangan sampai perut orang banyak dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang.
“ Mungkin staf ini dan semua yang berhak atas anggaran BHPRD jika diiyakan oleh kades bisa demo ke Pemkab. Tapi, sejauh ini, kami para kades masih berupaya mengkondusifkan situasi. Tapi jangan diabaikan juga, untuk staf di Desa Gunung Putri sendiri, sudah numpuk hutangnya di BUMDes. Mudah-mudahan aja BUMDes masih kuat modalnya untuk tetap bisa membantu mereka,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
 tak kunjung cair, padahal banyak staf yang harus menerima gaji dari anggaran tersebut.){kind=link}