Cibinong | Jurnal Bogor
Masa jabatan Junaidi Syamsudin sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor 2019-2023 telah berakhir Mei lalu. Sejumlah pihak menginginkan agar ketua umum KONI periode berikutnya 2023-2027 harus figur yang tak memiliki konflik kepentingan seperti pejabat publik atau aparatur sipil Negara (ASN).
“Secara etika, seharusnya pejabat publik atau pejabat daerah tidak menduduki jabatan Ketua KONI sebab ada keterkaitan penerima dana hibah dari APBD, misalnya sebagai pejabat bisa memengaruhi penyusunan maupun pengelolaan anggaran, bisa terpengaruh oleh kepentingan politis Kepala Daerah atau interest atasannya,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Olahraga Bogor Raya Coky Pasaribu dalam keterangannya, Minggu (18/6/2023).
Menurut Coky, seorang ASN tentu saja tugas atau kerjanya sebagai pejabat Pemda tidak akan fokus atau bahkan tidak mementingkan pekerjaannya sebagai ASN atau pejabat Pemkab. Bilamana urusan jabatan Ketua KONI lebih penting dari jabatannya dan status ASN-nya.
“Sebaiknya pejabat Pemda/ASN tersebut mundur dari jabatannya kalau mau jadi ketua KONI agar tidak menyia-nyiakan statusnya sebagai abdi negara dan masyarakat,” jelas Coky yang juga sebagai Ketua Forum RT RW Kabupaten Bogor itu.
Pasalnya jika memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparsial, maka tak akan sesuai dengan harapan seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.
“Ini kaitannya dengan moralitas dan etika, masa ASN atau pejabat menerima dana hibah?,” tegas Coky.
Pada pasal 37 ayat 3 UU tersebut misalnya, induk organisasi cabang olahraga dan komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi keolahragaan.
** aseps sayyev
.){kind=link}