Gunung Putri | Jurnal Bogor
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni, menyayangkan adanya kerusakan pada GOM Gunung Putri yang belum diresmikan tapi sudah mengalami kerusakan. Menurutnya, begitu mendapat informasi kerusakan GOM, dirinya langsung meminta Kadispora untuk melakukan kroscek lapangan dan segera melakukan perbaikan.
“Pak Kadis janji segera minta pihak ketiga untuk memperbaiki, walaupun sudah bukan menjadi tanggungjawabnya. Karena memang masa pemeliharaan sudah habis,” jelas Fathoni sapaan akrabnya, kepada Jurnal Bogor, Senin (26/12).
Terkait penyebab kerusakan, sambung Aleg PKS tersebut, dirinya berharap Dispora Kabupaten Bogor bisa segera melakukan investigasi yang harus melibatkan para ahli.
“Hari Sabtu kemarin Kadispora kirim foto sedang diperbaiki yang sekaligus melakukan investigasi. Sehingga bisa ketahuan apa penyebab sebenarnya dan itu jadi bahan perbaikan kedepannya,” cetus Fathoni.
Sementara, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Gunung Putri, Fadliyansah menilai ada kejanggalan terkait robohnya jendela, plafon dan beberapa material pada gedung GOM Kecamatan Gunung Putri.
Menurutnya, dengan nilai proyek sekitar Rp 13 miliar itu, seharusnya sudah diperhitungkan dengan matang oleh konsultan perencana sebelumnya. Apalagi hanya terkena angin yang membuat beberapa bagian material hancur.
“Terkait Gedung GOM Kecamatan Gunung Putri yang terkena angin dan mengakibatkan jendelanya dan material lainnya roboh, terkesan janggal kalau dibilang rusak karena angin,” kata Fadli kepada Jurnal Bogor.
Mengingat sambung dia, pembangunan GOM Gunung Putri itu masih akan ditambah untuk pemagarannya di tahun anggaran 2023. Sehingga, belum diserahterimakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tapi sayang kondisinya saat ini sudah rusak.
” Aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan, yang mengakibatkan kualitas gedungnya pun jadi diragukan,” tegasnya.
Dengan adanya kejanggalan tersebut, tegas Fadli, pihaknya akan bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit ulang.
“Itu saya rasa harus diaudit kembali oleh BPK karena dengan nilai Rp 13 miliar dengan rancangan dan kekuatan pasti sudah diperhitungkan dengan matang. Saya sebagai ketua KNPI Kecamatan Gunung Putri akan bersurat kepada BPK dan KPK akan berkirim susat meminta diaudit ulang karena ini ada kejanggalan,” pungkasnya.
** Nay Nur’ain
