Purwakarta | Jurnal Inspirasi
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil meminta bupati dan wali kota di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, agar dekat dengan anggota DPRD, supaya mereka bisa memperjuangkan usulan program yang diajukan masuk di APBD. “Kalau kami sih siap menampung sebanyak-banyaknya program dari daerah, tapi masalahnya keputusan akhir ada di DPRD,” kata Emil, dihadapan 27 bupati dan wali kota se- Jawa Barat, diacara komunikasi pembangunan daerah (Kopdar) yang berlangsung di salah satu hotel, di kawasan Jati Luhur, Purwakarta, Kamis (13/2).
Emil mengatakan, pada tahun 2020, usulan program dari 27 kabupaten/kota nilainya mencapai Rp 10 triliun, namun yang bisa diakomodir untuk dimasukan ke APBD 2021 nanti nilainya hanya Rp 7 triliun, berarti ada kekurangan Rp 3 triliunan lagi.“Nah, sisanya akan kita cari. Nanti Bappeda yang akan menentukan program mana saja yang akan dibantu,” ujarnya.
Meski berjanji akan memasukan usulan yang disampaikan bupati/wali kota, namun Emil meminta, usulan itu dikawal dengan melibatkan anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan bupati/ wali kota.
“Ada kalanya, usulan itu saat pembahasan di Bappeda sampai Badan Anggaran tidak ada yang mengawal. Makanya, jangan sampai dilepas, tapi program yang dikawal haruslah yang prioritas, artinya kepentingan rakyat. Tugas ini harus dilakukan tim khusus, saya sarankan bupati dan wali kota bentuk lobi yang akan mengawal program,” tegasnya.
Bupati Ade Yasin memaparkan, ada lima usulan program untuk tahun 2021 mendatang, diantaranya pembangunan gedung RSUD Parung, berserta sarana pendukung lainnya, pembangunan jalan dan 1.000 unit rumah terdampak bencana alam di Kecamatan Sukajaya dan Nanggung.“Dua lagi, pembangunan Jalan Bojonggede – Kemang serta kelanjutan proyek Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak II,” katanya.
Ade menjelaskan, lima usulan program kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah dilengkap, dari mulai Detail Engineering Design (DED) berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Program yang kita usulkan, untuk lahannya sudah selesai, intinya tinggal anggaran untuk pembangunan fisik saja,” tutupnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2020 ini, Kabupaten Bogor mendapatkan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 254 miliar lebih atau naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2019 lalu yang hanya mencapai Rp 122,3 miliar. Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang APBD tahun 2020. Mochamad Yusuf
