Cileungsi Cari Solusi Masalah Banjir, Macet, Kesenjangan Sosial dan Pendidikan
JURNAL INSPIRASI – Anggota Komisi DPRD Komisi 1 Beben Suhendar menyerap aspirasi masyarakat saat reses masa persidangan ke-1 tahun 2021 – 2022 anggota DPRD Kabupaten Bogor wilayah Dapil 2 yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Cileungsi, Senin (15/11). Salah satunya masalah di bidang pendidikan, sistem zonasi dinilai menyusahkan masyarakat.
Menurut Beben, aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat harusnya disesuaikan dengan kesiapan daerah. Kini adanya permintaan dibangun SMPN 4 , dan SMPN 5 , serta SMAN 3 yang semuanya kata Beben, pasti berbenturan dengan anggaran.
” Ini aturan seperti apa, sistem zonasi ini menurut saya menyusahkan warga. Coba kita lihat kesiapan di daerah, berapa jumlah penduduk dan berapa jumlah sekolah itu harus dipikirkan jangan hanya buat aturan tapi tak melihat kesiapan dibawahnya,” kata Beben biasa disapa.
BACA JUGA: Monitoring Bangunan, UPT Pengairan Wilayah V Tekankan Kualitas
Menurutnya, selain itu mengapa harus dipindahkan untuk mengurus SMAN itu di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pemkab Bogor dan mungkin pemerintahan kabupaten dan kota lainnya kata dia, juga pasti masih mampu untuk menangani persoalan SMAN tidak perlu dioper alih ke provinsi. Selain jarak yang jauh, pasti tingkat pengawasan juga kurang maksimal.
“Bertahun – tahun ditangani oleh Pemkab nyatanya baik-baik saja, tiba-tiba ada aturan dipindahkan kewenangan kepada provinsi, ketika ada kendala pasti Pemkab juga dilibatkan. Soal sekolah, harusnya jika siap dengan sistem zonasi pastikan 1 di desa itu ada 2 sekolah SMA dan SMP,” pungkasnya.
Camat Cileungsi Adhi Nugraha menjelasnya, semua pihak yang hadir dalam acara reses ini untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada dinas terkait saat sidang paripurna nanti.
BACA JUGA: Tindaklanjuti Surat Camat, Satpol PP Kabupaten Bogor Segel Galian Tanah di Tajur
“Banyak permasalahan yang ada di Kecamatan Cileungsi ini, mulai dari banjir, macet, kesenjangan sosial, pendidikan yang merupakan PR untuk kita bersama memecahkannya dan mencari solusi jalan keluarnya ” jelas Adhi, Senin ( 15/11).
Seperti halnya pendidikan, kata dia, dengan adanya sistem zonasi ini membuat banyak pihak kewalahan. Pasalnya, jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Cileungsi tidak disesuaikan dengan jumlah penduduknya, begitupun perihal kemacetan dan TJSL.
“Semua pasti berkaitan dengan anggaran, karena program dan aturan sebagus apapun jika tidak ditopang dengan kesiapan anggaran pasti tidak akan maksimal,” jelasnya.
**naynur’ain
