Majalengka | Jurnal Inspirasi
Kementerian Pertanian menerapkan kartu tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan pertanian di Indonesia. Sutrisno anggota Komisi IV dan Badan Musyawarah DPR RI mengatakan e- RDKK sangatlah penting, karena semua fasilitas pemerintah dan negara yang diberikan kepada petani harus terdaftar di e-RDKK. Data pada e- RDKK akan berpengaruh pada sebuah program apakah dilanjutkan atau tidak.
“ Ini adalah permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka itu hari ini saya menghadirkan kepala desa, gapoktan dan stake holder yang terkait dengan proses pembuatan RDKK, karena semuanya saling berhubungan dengan proses itu,“ ujarnya dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petani dan Penyuluh, Rabu (6/10/2021).
Sebagai informasi Bimtek bagi Petani dan Penyuluh di Kabupaten Majalengka, wilayah koordinasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor diikuti 120 ketua gapoktan dan poktan seKabupaten Majalengka digelar di Aula Balai Desa Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat.
Didampingi Kepala PPMKP Yusral Tahir, Sutrisno menjelaskan penerapan kartu tani dan database e-RDKK bertujuan agar kebijakan alokasi anggaran kebutuhan pertanian terutama subsidi pupuk tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan para petani sehingga subsidi pupuk yang dialokasikan akan sesuai dengan yang dibutuhkan, serta dapat dibagi secara adil untuk para petani.
Alokasi pupuk bersubsidi dikatakan Sutrisno ditetapkan berdasarkan usulan petani sendiri melalui e- RDKK. Iapun menghimbau agar semua petani, melakukan input data dan usulan kebutuhannya di e-RDKK sesuai dengan kondisi di lapangan agar kebutuhanya akan pupuk dapat tercukupi.
“ Ada petani yang sudah memiliki kartu tani namun belum menginput kebutuhan pupuk di e-RDKK atau data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” tutur Bupati Majalengka 2008-2013 dan 2013-2018 ini.
Dalam proses pembuatan RDKK selain gapoktan, penyuluh dan dinas terlibat didalamnya sehingga dalam penyusunan dibutuhkan musyawarah sebelumnya sehingga tak terjadi kesalahan dalam data.
“ Kelompok tani, coba lakukan dulu musyawarah dengan anggota untuk menetapkan kebutuhan pupuknya, agar jumlah yang diusulkan tepat. Dan ketika musim tanam pupuknya sudah dialokasikan, penyuluh di kecamatan hendaknya bisa mendampingi petani dalam penyusunan RDKK kemudian divalidasi kades dan selanjutnya dinas kabupaten dan provinsi,“ ucapnya
Dalam sebuah kesempatan Kepala Badan Pennyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi tak menampik jika penyuluh memiliki peran yang cukup penting dalam hal pupuk subsidi. Kata Dedi penyuluh memiliki peran yang cukup penting dalam alokasi dan distribusi pupuk subsidi, karena dia bersentuhan langsung dengan petani di lapangan
“Implementasi pupuk subsidi tak lepas dari peran penyuluh mulai dari pengkajian RDKK, verifikasi kuota hingga menentukan kapan musim tanam pertama, kedua dan seterusnya, sampai pada penebusan pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani,” tutur Dedi.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan, setiap tahun pemerintah selalu berupaya memperbaiki mekanisme pupuk bersubsidi. Salah satu kunci program pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran adalah data e-RDKK yang akurat. Ia minta, e-RDKK dibuat dengan validitas yang benar.
“Kelompok tani memiliki peran penting agar data e-RDKK benar-benar valid,” tuturnya.
**Regi/PPMKP
