Ciawi | Jurnal Inspirasi
Keberadaan proyek pembangunan sekretariat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bina Sejahtera, di Kampung Ciherang Gede, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kali ini, Forum Masyarakat Ciawi Peduli (Formacip) menilai, proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 sebesar Rp.184 juta lebih itu, diduga menjadi ajang bancakan.
Dewan penasehat Formacip, Ujang Ka’mun mengatakan, dari awal pembangunan, informasi adanya proyek belanja hibah barang dan jasa kepada badan dan lembaga nirlaba bersifat sosial kemasyarakatan tersebut, sudah santer terdengar.
Informasi yang berkembang, lanjut Uka panggilan singkat Ujang Ka’mun, pihak penyedia jasa atau yang memenangkan proyek pembangunan sekretariat untuk Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) di Gapoktan Bina Sejahtera, tidak melaporkan terlebih dulu ke pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Cileungsi.
“Ini kan proyek negara, wajar saja sebelum ada pelaksanaan terlebih dulu melaporkan ke desa,” ungkapnya kepada wartawan.
Selain penyedia jasa dalam hal ini CV Augusta, kata Uka, pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kelas A Wilayah VII pun sebagai kepanjangan dari Dinas Pertanian atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terlebih dulu memberikan surat pemberitahuan kepada Pemdes Cileungsi selaku pemilik wilayah.
“Kalau seperti itu, terkesan ada persekongkolan jahat antara pihak penyedia jasa dengan UPT. Bisa jadi proyek itu hanya jadi bahan bancakan saja,” paparnya.
Uka minta agar Bupati Bogor menegur Dinas Pertanian untuk menjalankan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Sudah jelas ini melanggar KIP. Dan semua yang terlibat dalam proyek tersebut harus ditindak tegas. Kuatir kalau dibiarkan, bisa jadi temuan lembaga korps Adhyaksa,” tegasnya.
Sementara, Kepala UPT Pertanian Kelas A Wilayah VII, saat didatangi ke kantornya, sedang tidak masuk. “Ibu UPT lagi WFH,” jelas salah seorang staf UPT Pertanian.
Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Cileungsi, Baban Subandi menyatakan, pihak desa tidak mengetahui adanya kegiatan proyek pembangunan gedung sekretariat Gapoktan Bina Sejahtera yang ada di Kampung Ciherang Gede tersebut.
“Belum ada laporan dari pihak pelaksana proyek maupun Ketua Gapoktan Bina Sejahtera. Makanya saya tidak tahu,” ungkapnya kepada wartawan.
Dikatakan Baban, seharusnya sebelum ada pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga dalam hal ini CV Augusta, terlebih dahulu dari pihak pelaksana atau pemenang proyek memberikan surat pemberitahuan ke desa. “Ini mah tidak ada laporan apapun, baik secara tertulis maupun lisan,” paparnya.
Baban menyayangkan juga sikap tidak kooperatif pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kelas A Wilayah VII yang berada di komplek pemerintahan Ciawi. Dimana, instansi kepanjangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bogor itu, tidak berkoordinasi dengan pemdes.
“Pihak UPT juga harusnya ada laporan ke kami, kalau di wilayah kami sedang ada proyek pembangunan bersumber anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” tukasnya.
** Dede Suhendar
