Bogor | Jurnal Inspirasi
Klaim perawatan pasien covid-19 di RSUD Kota Bogor terancam tak dibayarkan oleh pemerintah pusat, pasca dikeluarkannya Permenkes baru, tentang masa berlaku klaim covid-19.
Hal ini disampaikan oleh pihak RSUD Kota Bogor dalam rapat kordinasi dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor.
Menanggapi isu ini, Akhmad Saeful Bakhri menilai perlu adanya solusi bagi RSUD Kota Bogor yang sudah berjasa dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
“Jangan sampai peraturan ini menjadi pemantik rusaknya sistem kesehatan di Kota Bogor,” ujar pria yang akrab disapa ASB.
Jika berkaca pada daerah lain, Bekasi contohnya. Hutang klaim BPJS menunggak hingga ratusan miliar dan menyebabkan RSUD Bekasi terancam gulung tikar.
Ia berharap hal tersebut tidak terjadi di Kota Bogor, terlebih saat ini tengah terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19.
“Saat ini kondisi semua sedang siaga 1. Jangan sampai karena ada peraturan baru ini malah membuat rumah sakit kewalahan. Kita harus mengapresiasi semua nakes dan rencananya pekan depan kami akan duduk bersama 21 kepala rumah sakit se-Kota Bogor untuk menyelesaikan masalah ini dan isu pandemi,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto
