Jakarta | Jurnal Inspirasi
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) jadi sorotan karena rumornya mencapai Rp 1750 triliun atau Rp1,7 kuadriliun setara US$124.995.000.000. Jumlah fantastis tersebut diajukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam rencana proposal dana APBN untuk pemenuhan alat pendukung pertahanan Indonesia.
Menteri Pertahanan Prabowo Soebianto sendiri usai pertemuan tertutup dengan Komisi I sekitar 7,5 jam, Rabu (2/6), tak banyak bicara saat ditanya wartawan perihal tersebut. Dia menyampaikan sudah menjelaskan secara detail upaya moderenisasi alutsista melalui rancangan Perpres Alpalhankam ke Komisi I.
Langkah serupa bakal dilakukan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. “Dan, pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” kata Prabowo.
Dia menyampaikan usia alutsista di Indonesia sudah tua. Peremajaan dianggap hal yang mendesak untuk segera dilakukan. “Sudah saatnya memang mendesak harus diganti,” ujar dia.
Sementara Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, belum ada keputusan terkait dana tersebut yang disebut-sebut diperoleh dari skema utang luar negeri untuk pemenuhan Alpalhankam.
Dahnil menegaskan, adanya pinjaman uang dari luar negeri terkait pembelian Alpalhankam adalah tidak benar. Sebab belum ada keputusan apapun. “Belum diputuskan, jadi yang beredar akan ada belanja Rp 1.750 kuadriliun itu tidak benar. Jadi tidak ada atau belum ada keputusan hal terkait dengan jumlah belanja yang akan digunakan dan akan disepakati karena ini masih penyusunan,” ujar Dahnil, Rabu (2/6).
Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammdiyah ini menduga ada pihak-pihak yang sengaja membesar-besarkan dengan membuat seolah-olah telah terjadi utang luar negeri dalam pembelian Alpalhankam.
“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemenhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp 1.750 kuadriliun itu penuh dengan motif politik. Bahkan kami melihat ada motif political jealousy itu yang kami tangkap,” katanya.
Sebelumnya, beredar salinan rancangan Perpres tentang Alpalhankam tahun 2024-2024. Dalam perpres tersebut, dimuat perencanaan kebutuhan (renbut) pembelian alutsista sebesar 124,99 miliar dolar AS atau setara Rp 1.750 tiliun.
Adapun perincian anggaran, terdiri untuk akuisisi Alpahankam sebesar 79,099 miliar dolar AS. Kemudian untuk pembayaran bunga tetap selama lima tahun renstra (rencana strategis) sebesar 13,39 miliar dolar AS. “Untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpahankam ditetapkan sebesar 32,505 miliar dolar AS,” tulis Perpres tersebut.
Selain itu Dalam Perpres, renbut sudah dialokasikan sejumlah 20,747 miliar dolar AS pada daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah khusus tahun 2020-2040. Kemudian itu, selisih dari renbut sejumlah 104,247 dolar AS yang akan dipenuhi pada renstra 2020-2024. “Pendanaam untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam renbut dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri,” bunyi Perpres tersebut.
** ass
