Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan kehadiran trem. Pasalnya, belum lama ini pemkot telah menyambangi salah satu titik lokasi, yang rencananya akan dijadikan depo trem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengatakan, terdapat tiga opsi lokasi untuk dijadikan depo trem. Diantaranya, lahan milik Jasa Marga di sisi Tol Jagorawi, Stasiun Bogor dan lahan milik salah satu pengembang perumahan di kawasan Tanah Baru atau tepatnya di sebelah gardu induk PLN.
“Kami sudah meninjau salah satu titik, yakni di kawasan Tanah Baru atau tepatnya di dekat Gardu Induk PLN. Disana ada lahan milik perumahan yang masih kosong. Tapi tentu saja, hal itu harus menempuh studi kelayakan terlebih dahulu,” ujar Rudy kepada wartawan, Minggu (2/5).
Menurut dia, berdasarkan kajian dari Colas Rail agar trem dapat beroperasi di Kota Bogor harus didukung fasilitas seperti depo dan tempat pemeliharaan. “Saat ini lokasinya sedang dikaji,” katanya.
Depo trem, kata Rudy, membutuhkan luasan lahan lima hingga 10 hektar, dan lahan di kawasan Tanah Baru tersebut memungkinkan untuk dijadikan depo.
“Dari hasil pembicaraan dengan pengembang perumahan tersebut, di dalam site plan mereka memang sudah ada frontage sepanjang 10 meter,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa pengembang menyambut baik, serta sempat menanyakan bagaimana pola yang digunakan. “Apakah ganti untung, ganti rugi atau sewa. Tetapi urusan tersebut tetap harus menempuh mekanisme appraisal dan studi kelayakan untuk memutuskan, jadi atau tidaknya,” beber Rudy.
Kendati demikian, sambung Rudy, Pemkot Bogor tak mau terburu-buru memutuskan, mengingat masih ada beberapa opsi lokasi penempatan depo trem.
“Sedang dikaji beberapa tempat. Bisa di stasiun, bisa juga di lahan Jasa Marga sepanjang Tol Jagorawi. Ya, kita cari dulu yang layak. Kami masih lakukan penjajakan dengan berbagai pihak, termasuk Jasa Marga,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dapil Bogor Utara, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menyambut baik rencana pemkot membuat depo trem di kawasan Tanah Baru. Namun, kata dia, pembangunan di area tersebut harus dapat memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar, terutama mengenai perekonomian.
“Yang harus diperhatikan pemerintah, bukan hanya sebatas studi kelayakan dan efek lingkungan saja. Melainkan, bagaimana dengan potensi perekonomian bagi warga sekitar,” jelasnya.
Dengan kata lain, sambung ASB, apabila depo trem nantinya jadi dibangun di kawasan itu, pemerintah harus dapat memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Selain itu, ASB meminta Pemkot Bogor terlebih dahulu memperbaiki permasalahan di kawasan tersebut, seperti banjir lintasan, longsor dan lain sebagainya. “Jangan sampai kehadiran depo, juga malah menyebabkan permasalahan baru,” ucapnya.
Tak hanya itu, ASB pun mempertanyakan seberapa penting kehadiran trem di Kota Bogor, sehingga pemerintah begitu berapi-api mendatangkan moda transportasi berbasis rel tersebut. Sebab, sambungnya, apabila alasannya untuk mengurai kemacetan, Pemkot Bogor juga harus membenahi beberapa hal. Diantaranya perbaikan infrastruktur penunjang, parkir bahu jalan, hingga lebar ruas jalan yang akan dilewati trem.
“Trem itu kan akan melintasi SSA. Sedangkan disana jalur padat. Sementara program seperti konversi 3:1 dan rerouting angkot belum sepenuhnya berjalan. Lantas sudah ada tidak kajian mengenai ketertarikan warga menggunakan trem? Berapa tarifnya? Sesuai tidak dengan kemampuan masyarakat? Saran saya pemkot lebih baik fokus dulu menuntaskan satu program,” jelasnya.
Ia juga menyoroti, mengenai kabar yang berhembus bahwa kehadiran trem salah satunya untuk mendukung fasilitas Transit Oriented Development (TOD). “Kalau benar kabar tersebut. Artinya keberadaan trem ini bukan untuk melayani transportasi warga, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pihak lain,” tukasnya.
** Fredy Kristianto
