Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forkopimda akan menyiapkan skema untuk melakukan pengetatan mobilitas pemudik. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya warga yang nekat mudik ke kampung halaman.
Bima Arya mengatakan, pihaknya akan melakukan tiga hal bersama Forkopimda. Pertama, menginformasikan kepada warga Kota Bogor dilarang untuk mudik, kecuali dalam kawasan Jabodetabek.
Kedua, boleh keluar dari daerah Jabodetabek dengan alasan-alasan tertentu sesuai ketentuan pemerintah, seperti tugas, mengunjungi orang sakit atau meninggal disertai bukti berupa surat keterangan dan hasil tes negatif Covid-19.
Ketiga, jika ada warga luar kedapatan mengunjungi Kota Bogor, maka harus langsung tes antigen. Jika hasilnya positif, maka akan dibawa ke tempat isolasi di BPKP Ciawi. Namun jika hasilnya negatif akan di karantina mandiri selama 5 hari.
“Jadi walaupun lolos dari Bogor tidak akan lolos di daerah lain. Nanti saya bersama Forkopimda akan melakukan pengontrolan secara ketat di lapangan. Terminal Baranangsiang akan ditutup dan tidak melayani pelayanan rute manapun, kecuali ke Kalideres,” katanya usai mengikuti Rakor Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi Pada Masa Idul Fitri 1442 H di Provinsi Jawa Barat secara virtual di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Bogor, Kamis (29/4).
Dalam rakor tersebut Bima Arya didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Inf Roby Bulan, Kadishub Eko Prabowo, Kepala Pelaksana BPBD Theofilo Patrocinio Freitas dan Kepala Dinkes Sri Nowo Retno.
Juga diikuti Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo didampingi unsur pimpinan Forkopimda Provinsi Jawa Barat serta para kepala daerah se-Jawa Barat.
Rakor dibuka Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dalam arahannya, ia meminta agar semua unsur yang akan bertugas perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama atas ketentuan pelarangan mudik dan implementasinya di lapangan.
Pengawasan dilakukan dengan pendekatan yang tegas namun humanis, Kepolisian melalui Korlantas pusat dan daerah akan menjadi pelaksana utama di lapangan. Selain itu kata Menhub, semua pihak diminta untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar.
“Kondisi di India begitu dahsyat, sehingga membuat kita semua berpikir kondisi yang ada menjadi satu contoh dimana aktivitas masyarakat tanpa menerapkan protokol kesehatan mengakibatkan tsunami Covid-19. Kita tetap harus peduli, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah undang-undang tertinggi,” kata Budi Karya Sumadi.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo berpendapat, bahasa komunikasi dalam menyampaikan narasi menjadi hal yang sangat penting dan hal itu tidak bisa dilakukan hanya pemerintah saja. Pengalaman sebelumnya diharapkan jangan sampai terulang pada tahun ini.
“Vaksin, 3 T, 3 M harus selalu menjadi kesepakatan kita semua, ditambah disiplin dan konsisten. Literasi tentang Covid-19 harus ada di seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya tenaga kesehatan. Vaksin tidak menjamin melindungi dan ini banyak contoh kasusnya, pahami data yang ada, jangan ada keraguan terhadap kebijakan pemerintah. Sampaikan dengan narasi yang baik agar semakin banyak orang yang sadar, bahwa Covid-19 masih ada. Belum ada yang tahu kapan akan berakhir. Tanpa komunikasi yang baik hasilnya tidak akan maksimal,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut Doni Monardo mengajak semua untuk menerapkan strategi tiga simpul pendekatan. Pertama simpul pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga yang struktur terendah di desa/kelurahan menggunakan narasi tunggal dari pemerintah pusat.
Kedua adalah himbauan dari orang tua yang menjadi tujuan mudik harus ada pendekatan personal dan emosional. Disampaikan dengan melibatkan para tokoh agama dan masyarakat di lokasi tujuan mudik.
Pendekatan ketiga, juga dilakukan kepada warga yang akan nekat mudik ke kampung halaman. Dokumen swab negatif tak menjamin selamanya negatif bahkan orang yang sudah di vaksin masih bisa positif Covid-19.
“Berdasarkan hasil survei Kemenhub, tahun ini ada 7 persen atau 18,9 juta orang yang akan mudik meski sudah dilarang,” sebutnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai, satu komando dan satu narasi merupakan kunci keberhasilan. Ia meminta para wali kota dan bupati membuat video testimoni terkait himbauan larangan mudik dan memviralkan video kondisi di India.
Selain itu, jika nanti ada pemudik yang telah sampai, aparatur wilayah langsung melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu aparatur wilayah diminta mempersiapkan fasilitas karantina. “Kepala daerah diharapkan mempersiapkan skenario pengetatan,” kata Ridwan Kamil.
** Fredi Kristianto
