Bogor | Jurnal Inspirasi
Cuaca buruk yang akan menerjang Bogor sesuai prediks BMKG, membuat Wali Kota Bogor Bima Arya memimpin briefing kesiapsiagaan bencana bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, serta Satgas Ciliwung di Kayumanis, Tanah Sareal, Selasa (23/2).
Selain memastikan kesiapan sistem koordinasi, Bima Arya juga meminta BPBD dan Dinas PUPR untuk rutin melakukan pemetaan agar risiko bencana dapat dikurangi, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
“Ada bencana alam akibat manusia, ada bencana karena force majeure (terjadi di luar kemampuan manusia). Force majeure ini kita tidak bisa berbuat banyak, misalnya tiba-tiba gempa dahsyat. Harus ada pemetaan atau mapping di lapangan. Saya tidak mau BPBD ini seperti pemadam kebakaran. Datang, semprot, sudah. Jadi harus ada langkah sistematik,” ungkap Bima Arya.
Bima meminta seluruh personel, baik BPBD, PUPR hingga Camat dan Lurah untuk mengantisipasi curah hujan yang ekstrim dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Pertama, harus ada kesiapan sistem koordinasi. Jadi begitu ada peningkatan status siaga dari Katulampa, sistem sudah bergerak. Kedua, ada proses evakuasi yang sudah disimulasikan. Ada beberapa titik yang memang langganan banjir, begitu terjadi sudah ada mekanismenya,” kata Bima.
“Lalu saya juga cek kesiapan natura. Saya minta semuanya di pool, juga ditambah logistiknya di Dinsos. Terakhir, adalah mensosialisasikan kepada warga di hari-hari kedepan yang sangat rawan ini agar menghindari dulu berada di titik-titik rawan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Priyatna Syamsah membeberkan, sepanjang 2020 lalu tercatat ada 740 kejadian bencana dengan enam orang korban jiwa meninggal dunia. Sementara periode Januari-Februari 2021 sudah ada 132 kejadian bencana dengan nol korban jiwa. “Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor, bangunan ambruk dan pohon tumbang,” ujar Priyatna.
Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra mengungkapkan bahwa perlu adanya penyelesaian terhadap sumbatan-sumbatan di saluran air karena mengakibatkan air tidak mengalir ke Sungai Ciliwung.
“Untuk posisi wilayah yang lebih rendah dari sungai yang memiliki rekam jejak sering banjir, intervensi yang bisa dilakukan mulai dari membangun tembok penahan air, vegetasi atau memindahkan warga sebagai pilihan terakhir,” kata Een.
Usai briefing, Bima Arya kemudian meninjau dua titik rawan bencana di wilayah Mekarwangi dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi menyebut untuk longsor Mekarwangi, tahun ini PUPR telah menganggarkan Rp 953 juta guna perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rp 396 juta guna rekonstruksi jembatan.
“Untuk lokasi yang biasanya banjir di Taman Sari Persada, Cibadak, tahun ini kami telah menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk perbaikan tebing dan Rp 1 miliar untuk perbaikan drainase,” kata Chusnul.
** Fredy Kristianto
