Sukaraja | Jurnal Inspirasi
Warga di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor diharuskan menebus sertifikat tanah dari program PTSL sebesar Rp 250 ribu per berkas kepada oknum RT, meski sudah membayar Rp 800 ribu ke pihak panitia PTSL 2019. “Katanya untuk penerangan jalan dan jatah BPN,” ujar salah seorang warga RW 02 Desa Cijujung, berinisial US kepada Jurnal Bogor, Rabu (20/1).
Padahal program PTSL yang digulirkan pemerintah itu guna meringankan beban masyarakat dalam upaya memiliki legalistas tanah yang sah. US pun sangat kesal. “Sudah bayar saat pendaftaran, masa pas udah jadi suruh nebus juga, apa karena sudah pergantian pemimpin?,” keluhnya kecewa.
US tak habis piker padahal dengan kondisi sekarang ini masyarakat sedang berada dalam titik terendah perekonomian. Tapi hal tersebut sepertinya tidak menjadi alasan untuk oknum memanfaatkan situasi. “Kondisi saat ini, bisa bertahan hidup saja sudah bersyukur, kalau sertifikat PTSL harus ditebus lagi tentu keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditebus karena ditakut-takuti oleh panitia jika tidak ditebus akan dikembalikan ke BPN,” jelasnya.
“Akhirnya saya menyerahkan uang sebesar Rp 150 ribu kepada pengurus PTSL 2019 berinisal WN yang di kelola RT, yang menurut informasi pengakuannya uang tebusan sertifikat itu untuk BPN dan penerangan lampu jalan,” tandas US.
Sementara Kades Cijujung Wahyu Ardianto saat dikonfirmasi via WhatsApp tidak memberikan tanggapan. Begitu juga saat dihubungi via telepon mengaku sedang rapat. “Maaf saya sedang rapat,” singkatnya.
Kepala Tata Usaha BPN Kabupaten Bogor, Yusef menanggapi permasalahan PTSL 2019 di Desa Cijujung, Yusef mewakili kepala kantor mengaku geram mendengar sertifikat PTSL harus ditebus oleh masyarakat.
“Kejadian penebusan sertifikat PTSL 2019 di Desa Cijujung sangat mencoreng nama baik BPN, terlebih ada oknum yang sengaja mendompleng program PTSL ini tidak boleh untuk kepentingan apapun,” tegasnya.
** Nay Nur’ain
