Jasinga | Jurnal Inspirasi
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memaparkan rencana calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Barat dihadapan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik. Emil, sapaanya menganggap pemekaran Kabupaten Bogor Barat sangat urgen demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pelayanan pemerintah.
“Saya menyadari bahwa kunci rakyat senang adalah kesejahteraan yang berkeadilan, masih banyak yang belum sejahtera, dan masih banyak yang belum merasakan keadilan,” ujar Emil di Kecamatan Jasinga, Selasa (15/12).
Emil menjelaskan, dua faktor yakni kesejahteraan dan berkeadilan itulah yang mendorong banyaknya aspirasi. Sebagai Gubernur Jabar dirinya menerima banyak aspirasi yang meminta pemekaran. “Dalam Ilmu agama Islam yang saya dalami, keadilan itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takaranya. Kami merasakan kondisi eksisting ini terjadi ketidakadilan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Mantan Walikota Bandung itu mengatakan, di Kabupaten Bogor masih ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan hampir satu hari untuk mengurusi keperluan administrasi di Ibu Kota Kabupaten Bogor yakni Kecamatan Cibinong. “Masih ada warga perlu 8 jam mengurusi satu urusan, 8 jam pergi dan 8 jam pulang, satu hari untuk satu urusan yang kadang tidak selesai,” kata Emil.
Kedua, Emil menilai dengan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta diurus oleh satu bupati tentunya secara teori saja tidak akan maksimal. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu setara dengan Provinsi Sumatera Barat, dan diurus oleh 17 bupati dan wali kota serta terdapat 850 anggota DPRD. “Disana diurus oleh 17 kapolres, sementara di Kabupaten Bogor hanya satu bupati, dengan 55 anggota dewannya. Pasti kualitas pelayanan sangat terkendala,” ucapnya.
Selain itu, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 50 juta yang tersebar di 27 kota/kabupaten, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur mereka memiliki 40 juta penduduk dengan total 38 kota/kabupaten. Sehingga jika dihitung rasio pelayanan di Provinsi Jawa Timur, seharusnya Jabar idealnya memiliki 80 kota/kabupaten.
“Apa yang terjadi selain pelayanan publik kurang, akibatnya dana transfer daerah berpengaruh. Dana transfer Jawa Timur itu Rp 10 triliun per tahun, lebih banyak ke Jawa Timur yang penduduknya lebih sedikit,” ucapnya.
Kemudian, Emil memberikan perbandingan dengan pengelolaan dana transfer, maka satu orang anak di Jawa Timur dibiayai Rp1 juta per siswa. Sementara, di Jabar hanya dibiayai Rp600 ribu per siswa. “Bagaimana anak bangsa harus bersaing dengan yang dimodali Rp1 juta. Disatu sisi, kita harus juara ini itu. Nah, oleh karena itu itu argumentasi kami,” ucapnya.
Dikatakanya, dirinya menyadari esperimen DOB di beberapa daerah tidak semuanya berjalan mulus karena berbagai hal dan faktor. Untuk itu, pemerintah pusat harus lebih selektif dalam memberikan kebijakan untuk daerah yang DOB.
“Masukan saya beri sanksi kepada daerah yang ternyata tidak memenuhi persyaratan menjadi daerah calon persiapan DOB. Saya tunggu surat sakti dari bapak (Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Emil memaparkan, di Jabar investasi selalu nomor satu, karena infrastrukturnya dianggap paling siap. Kedua SDM di Jabar dianggap paling kompetitif. “Indeks kompetitif warga Jabar berada di zona empat, sedangkan yang lain di indeks zona lima dan enam. Ini sangat baik sekali,” ucapnya
Senada Sekretaris Daerah Kabupten Bogor, Burhanudin mengatakan, secara administrasi dan yang lain sebagainya, Pemerintah Kabupaten Bogor paling siap untuk menjadi calon persiapan CPDOB. “Apakah itu terkait administrasi, apakah itu terkait cakupan wilayah, batas wilayah, aset, personil, sarana dan prasarana sudah sangat siap, termasuk anggaran,” katanya.
Burhan, sapaanya menjelaskan, saat ini DPRD Kabupaten Bogor juga sudah menyetujui ketika ditetapkan sebagai CPDOB akan menganggarkan Rp25 miliar setiap tahunnya. “Itu paling sedikit, dan untuk operasional. Sedangkan penggajian dan sebagainya tetap dianggarkan di induk (Pemkab Bogor),” ucapnya.
Anggaran tersebuz kata dia, untuk menunjang bupati pada saat menjalankan roda pemerintahan CDOB selama tiga tahun. “Pokoknya sudah siap untuk Bogor Barat,” tukasnya.
** Cepi Kurniawan
