Cijeruk | Jurnal Inspirasi
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mengeluhkan bantuan yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebesar Rp15 juta. Sebab bantuan yang dikelola pihak desa itu, diduga ada pemotongan oleh oknum pemerintah desa dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Ninah, isteri Ujang Saripudin KPM yang menerima bantuan Rutilahu di Kampung Balakang, RT 01/07 Desa Cipicung mengeluhkan kondisi rumahnya belum bisa ditempati. Alasannya, karena kondisi rumah yang akan ditempati keluarga, belum selesai dibangun.
“Lihat saja lantai masih tanah, pintu dan dinding pun belum diplester. Bagaimana mau ditempati kalau kondisinya masih seperti ini,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (2/12).
Ninah menceritakan, bantuan material yang diberikan TPK Desa Cipicung untuk perbaikan rumahnya, yakni asbes sebanyak 24 lembar, herbel 5 kubik, semen 10 sak, pasir 2 mobil engkel, besi 30 batang dan kayu. “Kayu juga yang diberikan TPK kualitasnya jelek,” keluhnya.
Ninah pun mempertanyakan jumlah biaya pembelian bahan material yang sampai saat ini belum juga diberikan TPK. Karena, bila masih ada sisa uang, ingin dibelikan untuk kebutuhan lainnya seperti semen.
“Saya sudah pernah mengajukan untuk membeli semen, tapi sampai sekarang tidak dikirim juga. Terus untuk membayar tukang saja, saya hanya diberikan 1 juta, awalnya kata TPK akan diberikan 2,5 juta,” jelasnya.
Uud Miftahudin, RW 07 yang juga sebagai saudara KPM Rutilahu mengakui, jika sampai saat ini belum ada kejelasan terkait biaya yang sudah dikeluarkan TPK untuk membangun rumah adiknya itu.
“Semua bon pembelian bahan material tidak diberikan, saya ingin tahu apakah sudah habis dananya atau belum,” paparnya.
Menurutnya, pihak keluarga dalam hal ini penerima manfaat, sudah melakukan swadaya dengan menyediakan seluruh kusen rumah. Dimana, dari harga pembuatan kusen sebesar 3,6 juta, hanya dibayar sebesar 1,4 juta.
“Tadinya sisa pembayaran kusen itu untuk dialokasikan pembelian bahan material lain. Tapi ternyata tidak juga dibelikan,” imbuh Uud.
Uud mengungkapkan, dirinya pernah menanyakan kelanjutan pembangunan Rutilahu ke TPK, namun tidak ada jawaban yang jelas. Bahkan, tidak direalisasikan sama sekali.
“Saya jadi bingung, harus bagaimana. Padahal kalau dihitung-hitung, bahan material yang diberikan TPK tidak sampai 10 juta,” tukasnya.
Sementara, saat hendak dikonfirmasi, Ahmad Kamaludin, TPK yang juga menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Cipicung, sedang tidak ada di kator desa.
** Dede Suhendar
