Bogor | Jurnal Bogor
Kota Bogor diduga menjadi salah satu lokasi pembuangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari daerah lain. Indikasi tersebut muncul karena mayoritas ODGJ terlantar yang ditangani Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor merupakan warga luar daerah atau bahkan tidak memiliki identitas (anonim).
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bogor, Coki Rambe, mengungkapkan, berdasarkan penanganan yang dilakukan sepanjang tahun ini, sekitar 80 persen ODGJ terlantar yang diamankan bukan merupakan warga Kota Bogor.
“Dari hasil penanganan kami, sekitar 80 persen merupakan warga luar Kota Bogor atau bahkan anonim. Warga Kota Bogor hanya sekitar 20 persen,” ujar Coki.
Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa Kota Bogor menjadi lokasi pembuangan ODGJ dari daerah lain. Meski demikian, hingga kini pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk memastikan dugaan tersebut.
“Kalau dibilang ada indikasi dibuang, kecurigaan itu memang ada. Tetapi kami tidak bisa menyimpulkan karena belum ada bukti yang mengarah ke sana,” katanya.
Coki mengaku pihaknya beberapa kali menerima informasi dari petugas maupun masyarakat mengenai keberadaan ODGJ yang diduga baru diturunkan dari kendaraan di sejumlah titik perbatasan Kota Bogor.
“Misalnya di kawasan Baranangsiang, petugas pernah memberikan informasi ada orang yang baru diturunkan. Dulu juga pernah ada laporan terkait pengemis yang diturunkan menggunakan angkutan umum dari luar daerah. Informasi seperti itu memang ada,” ungkapnya.
Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinsos Kota Bogor telah menangani sebanyak 174 ODGJ. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari luar Kota Bogor maupun tidak diketahui identitasnya.
Coki menjelaskan, setiap ODGJ yang ditemukan akan dievakuasi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinsos untuk dilakukan asesment dan pemeriksaan biometrik guna mengetahui identitas maupun asal daerahnya.
Apabila identitas dan keluarganya berhasil diketahui, Dinsos akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal untuk proses pemulangan dan penanganan lebih lanjut.
“Kalau biometriknya keluar dan diketahui keluarganya, misalnya warga Depok, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat agar mereka yang mengurus pemulangannya,” jelasnya.
Sementara bagi ODGJ yang tidak memiliki identitas atau keluarganya tidak ditemukan, Dinsos akan membawa mereka ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi untuk mendapatkan penanganan medis menggunakan skema jaminan kesehatan daerah.
Setelah menjalani perawatan sekitar dua pekan, ODGJ anonim yang belum diketahui asal-usulnya akan dikoordinasikan dengan Sentra Phalamartha milik Kementerian Sosial di Bandung.
“Kalau identitasnya tetap tidak ditemukan, kami koordinasikan dengan sentra milik Kementerian Sosial. Memang secara SOP seharusnya maksimal tujuh hari, tetapi karena kapasitas sentra penuh, sering kali waktunya menjadi lebih lama,” katanya.
Coki menegaskan, ODGJ tidak dapat dinyatakan sembuh sepenuhnya. Sebab, pasien gangguan jiwa berat umumnya membutuhkan pengobatan seumur hidup agar kondisinya tetap stabil.
“ODGJ bisa stabil dengan pengobatan, tetapi obat tetap harus dikonsumsi seumur hidup. Apalagi yang sudah mengalami delusi dan halusinasi berat,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil asesment Dinsos, sebagian besar kasus gangguan jiwa yang ditangani dipicu persoalan keluarga, seperti konflik rumah tangga atau ditinggalkan pasangan. Sementara faktor penyalahgunaan narkotika hanya menyumbang sekitar 20 persen kasus.
Untuk mengantisipasi dugaan praktik pembuangan ODGJ dari luar daerah, Dinsos Kota Bogor terus mengoptimalkan patroli rutin bersama TRC pada pagi dan sore hari serta memperkuat jaringan informasi dengan masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila melihat ada orang yang diduga sengaja diturunkan atau ditelantarkan di wilayah Kota Bogor. Informasi dari warga sangat membantu kami dalam melakukan penanganan cepat,” pungkasnya.
** Fredy Kristianto
