Cisarua – Jurnal Bogor
Mafia perijinan diduga turut andil dalam pembangunan proyek Hibisc Fantasy Puncak yang kini telah dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Padahal pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan berbagai regulasi strategis untuk kelestarian alam, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Namun kenyataannya, para mafia perizinan yang diduga didukung, atau bahkan melibatkan oknum pejabat terkait, dengan leluasa menabrak dan mengangkangi regulasi yang berlaku.
Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak dilakukan lantaran berbagai alasan, di antaranya didug sebagai salah satu penyebab banjir, melanggar tata ruang, dan melanggar alih fungsi lahan yang akan mengefaluasi perijinan di wilayah hulu.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Pusat, berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan perizinan di kawasan Puncak, yang merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
Penyegelan bangunan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan tata ruang, menjadi langkah tegas yang diambil untuk mencegah terjadinya bencana lebih lanjut.
Selain itu, pemerintah akan melibatkan semua pihak terkait dalam upaya untuk memastikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat yang diperlukan langkah strategis.
Terkait isu perizinan, Bupati Bogor menegaskan, langkah-langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menangani hal tersebut di antaranya, menerbitkan Peraturan Bupati Bogor tentang pencabutan pendelegasian kewenangan, terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD.
“Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut pendelegasian kewenangan terkait beberapa perizinan yang sebelumnya diserahkan ke masing-masing SKPD. Kini kewenangan ini dikembalikan ke Kepala Daerah untuk dievaluasi bersama,” tegas Rudy.
Ditegaskan Bupati Bogor, tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menghentikan sementara penerbitan izin dan memastikan proses evaluasi dilakukan dengan lebih cermat dan hati-hati.
Sementara itu di lokasi Eiger Adventure Land, di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, kegiatan pembangunan di tepi sungai Sukabirus dimana sungai itu merupakan salah satu anak sungai Ciliwung terus terjadi. Segel yang dipasang oleh menteri KLHK dan Gubernur Jabar H. Dedi Mulyadi seolah olah tidak berpengaruh terhadap aktipitas disana. Alat alat berat masih terdengar maraung raung membahana ditengah tengah pepohonan yng masih tersisa. Sedangkan untuk keberlangsungan proyek pembuatan jembatan gantung no 3 terbesar di dunia itu pasca disegel perijinan yang dimilikinya kini sedang dikaji kembali. Dadang Supriatna.
