Kota Bogor | Jurnal Bogor – Kota Bogor menghadapi tantangan yang serius terkait sistem pangan, terutama terkait dengan distribusi, harga pangan, cadangan pangan dan timbunan limbah pangan. Dalam upaya memperkuat sistem pangan Kota Bogor, KRKP Bersama Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan diskusi publik Pangan Kota Kita yang dihadiri 39 institusi disekitar Kota Bogor pada 25 Februari 2025.
Forum diskusi ini menjadi wadah untuk menyuarakan urgensi transformasi sistem pangan Kota Bogor. Forum ini menghadirkan Direktur Pangan dan Pertanian, BAPPENAS, Badan Pangan Nasional, BAPPERIDA Kota Bogor, dan pakar Sistem Pangan KRKP. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pangan Kota Kita yang dilakukan KRKP bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.
Program Pangan Kota Kita bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan pemerintah kota terkait sistem pangan dan penguatan keterlibatan generasi muda dalam mendorong perubahan sistem pangan kota dengan kewirausahaan hijau. Inisiatif ini didorong oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melalui penelitian mengenai situasi sistem pangan kota, merancang kelas peningkatan kapasitas, forum multi stakeholders, membuat kerangka sistem pangan perkotaan dan dokumen kebijakan, konsultasi kebijakan publik, lobi dan advokasi, dan pembentukan forum kewirausahaan muda yang ramah lingkungan.
Ifan Martino, Direktorat Pangan dan Pertanian, Bappenas menyatakan bahwa pemerintah kota penting juga untuk ikut dan meratifikasi Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) sebagai salah satu bentuk komitmen mewujudkan kota dengan sistem pangan yang tangguh. Pemerintah sedang mendorong agenda transformasi sistem pangan Indonesia karena saat ini sangat diperlukan penguatan system pangan di tengah berbagai ancaman yang ada. Rencana pembangunan telah mengakomodasi hal tersebut, oleh karenanya kita semua perlu melakukan bersama.
“Dalam National Strategic Pathway telah ada arah regionalisasi sistem pangan. Kerangka transformasi ini diharapkan mampu menguatkan sistem pangan yang lebih lokal dengan visi transformasi pangan sehat dan bernutrisi, inklusif, berkadilan, tangguh, berkelanjutan” ujarnya.
Sementara Ara Wiraswara, S.E, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BAPPERIDA Kota Bogor mengungkapkan bahwa Kota Bogor telah meratifikasi MUFPP, sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kota dalam mengelola sistem pangan perkotaan. Isu pangan bagi Kota Bogor sangat penting karena tantanga yang ada dan kekhasan yang dimilikinya.
“Kota Bogor telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan pangan, cadangan pangan dan situasi pangan (gizi) Kota Bogor. Ini dilakukan karena ada beberapa isu strategis pangan Kota Bogor berkaitan erat dengan isu stunting yaitu: pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pemantauan harga & pasokan pangan, pengelolaan food loss dan food waste, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang aman halal, serta integrasi tata kelola pangan” ungkapnya.
Nita Yulianis, M.Si, Direktur Kewasapadaan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional mengemukakn bahwa isu food loss dan food waste juga menjadi salah satu komponen yang perlu dikelola dalam sistem pangan perkotaan. Sub system ini menjadi salah satu tantangan yang ada saat ini karena belum banyak dilakukan. Namun demikian saat ini sudah mulai tumbuh berbagai inisiatif di berbagai kota mengangani soal ini.
“Penanganan limbah pangan sangat penting dan dapat melibatkan banyak pihak termasuk anak muda. Generasi muda dapat berperan dalam upaya penyelamatan pangan dalam mencegah dan mengurangi sisa pangan melalui 3 aksi: menjadi agen stop boros pangan, kampanye stop boros pangan dan membangun sinergi serta kolaborasi dengan para pihak” terangnya.
Adapun David Ardhian, Expert Board Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KKRP) menyatakan transformasi sistem pangan perkotaan di Kota Bogor tidak dapat dilepaskan dari konsep foodscape yaitu pola relasi antara pangan, lanskap dan kebudayaannya. Globalisasi pangan perlu ditanggapi dengan bijaksana agar penduduk Kota Bogor tidak kehilangan foodscape tanpa sadar disetir oleh gaya hidup dan pola konsumsi global tanpa memiliki pemikiran kritis tentang sumber, manfaat dan dampak bahan pangan tersebut bagi kesehatan, gaya hidup dan kebudayaannya.
“Upaya penguatan system pangan dengan pendekatan foodscape menjadi pilihan KRKP yang saat ini dicoba di Kota Bogor melalui program Pangan Kota Kita. Dengan pendekatan ini kami mendorong gerakan generasi muda, kaum budayawan, akademisi, dan pemerintah serta para pihak lainnya bergerak untuk menjaga sistem pangan Kota Bogor agar tidak terbawa arus yang semakin menjauhkan kedaulatan pangan dari masyarakat Kota Bogor” pungkasnya.(*)
